Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara akan menyampaikan permintaan maaf atas perlakuan pemerintahan era sebelumnya, yaitu Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) kepada warga Pulau Rempang Batam Kepulauan Riau (Kepri) yang tergusur proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City, Senin besok (31/3/2025).
semarak.co-Mentrans Ifitiah berjanji akan shalat Id pada Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah bersama warga di Pulau Rempang yang terdampak relokasi untuk menyampaikan permohonan maaf langsung ke warga setempat.
“Jadi saya sampaikan, kami mau minta maaf atas nama pemerintah sebelumnya, atas perlakuan pemerintah di masa lalu,” cetus Mentrans Iftitah saat peluncuran program Transmigrasi Baru Indonesia Maju di gedung Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin petang (24/3/2025).
Mentrans Iftitah menyatakan bahwa permintaan maaf kepada warga Rempang dilakukan karena dia mengakui perlakuan pemerintah sebelumnya terkait upaya relokasi terhadap masyarakat Rempang kurang tepat. Menurutnya, pemerintah saat itu terlalu represif dalam menangani konflik dengan warga Rempang.
“Saya beri contoh untuk Rempang. Di Rempang itu pemilik HPL atau hak pengelolaan lahannya adalah BP Batam. Sehingga pemerintah menganggap ketika itu, siapa yang berada di Rempang itu ilegal. Karena tidak punya sertifikat. Maka, kemarin kurang tepat, saya sampaikan kurang tepat penanganannya. Dengan penegakan hukum, sehingga ada perlawanan dari Masyarakat,” jelasnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementrans berjanji akan memperbaiki pola komunikasi dengan warga yang terdampak relokasi. Dalam hal ini, pemerintah akan lebih aktif menjelaskan alasan relokasi dan manfaat nilai tambah yang akan diperoleh masyarakat sekitar.
“Transmigrasi itu harus sukarela. Transmigrasi, kata kuncinya, harus sukarela. Kalau mereka masih menentang, tidak apa-apa. Nanti seiring waktu, kami akan bantu mereka. Saya sampaikan, harus ada manfaatnya untuk masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, lanjut dia, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah menyiapkan wilayah Batam, Rempang, dan Galang, yang dikenal sebagai kawasan Barelang di Kepulauan Riau (Kepri) sebagai kawasan percontohan transmigrasi terintegrasi.
“Saya Insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan, sudah dapat izin dari Presiden Prabowo, dengan beberapa pejabat Kementerian Transmigrasi, kami satu syawal Insya Allah akan shalat Idul Fitri di rempang. Jadi saya akan sampaikan, kami mau minta maaf atas nama pemerintah atas perlakuan pemerintah di masa lalu,” tegasnya.
Rencana ini dapat menjadi awal baru bagi pemerintah dengan masyarakat Rempang, mengingat Idul Fitri merupakan momen yang kerap digunakan masyarakat Indonesia untuk saling bermaaf-maafan.
“Kita akan memulai era baru. Kita akan memulai era baru, bahwa Kementerian Transmigrasi akan berpihak kepada kepentingan rakyat. Untuk ke depan di tanggal satu Syawal hari Ied, hari yang paling baik untuk kita saling memaafkan, kita mulai lagi dari nol, kita membangun era baru,” katanya.
Selain itu, Iftitah mengatakah, sejak awal Konflik Rempang pada 2023 terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu Iftitah berjanji mencarikan solusi dan tindakan terbaik bagi masyarakat sekitar.
Program transmigrasi yang diusung kali ini akan memfokuskan pada ketrampilan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut masyarakat diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru,” bebernya.
“Karena buruh pabrik, nelayan pun butuh makan. Bapak tetap saja melaut. Nanti kami akan bantu ekosistem untuk perikanan dan maritim. Kami akan sediakan kapal laut dan kapal nelayan, termasuk cold storage, dan lain-lain,” demikian Mentrans Iftitah menambahkan.
Mentrans Iftitah juga membeberkan akan membangun kawasan transmigrasi di Pulau Rempang seiring adanya investasi dari Xinyi Group untuk Rempang Eco City. Bahkan dirinya akan ke China dan bertemu Xinyi Group untuk menindaklanjuti rencana investasi di Rempang Eco City, Kepulauan Riau.
Pasalnya, rencana investasi tersebut sudah ditandatangani dan seharusnya berjalan Januari 2024 tetapi masih tertahan hingga kini. “Bahkan, mereka melakukan semacam revisi kemungkinan masuk ke Rempang pada 2026,” kata Iftitah di Kementerian Transmigrasi pada Senin, 24 Maret 2025.
Diketahui Rempang Eco City merupakan warisan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek ini mandek akibat konflik lahan dengan masyarakat terdampak. Konflik pecah sejak awal September 2023 ketika sejumlah aparat gabungan TNI dan Polri memaksa masuk ke perkampungan warga.
Kedatangan mereka guna memasang patok tanda batas lahan untuk proyek Rempang Eco City. Padahal masyarakat tempatan belum sepakat digusur. Menurut Mentrans Iftitah, konflik itu terjadi karena ada kesalahan penanganan oleh pemerintah. Sebab, pemerintah menurunkan aparat.
“Sehingga, ada perlawanan dari masyarakat. Merespons persoalan inilah. Kami merancang transmigrasi lokal warga warga Rempang. Program ini menjadi solusi atas mandeknya proyek tersebut,” ungkapnya.
Dilanjutkan Mentrans Iftitah, “Kami sudah mendapat undangan ke China untuk bertemu investor dan memastikan bahwa mereka akan masuk di Kawasan Transmigrasi Rempang. Kami merancang Rempang sebagai kawasan transmigrasi karena ada potensi industri pasir silika yang bisa dibangun.”
Selain itu sudah ada investor yang siap berkolaborasi, yakni Xinyi Group dengan estimasi nilai investasi awal Rp 198 triliun. Seiring dengan hal tersebut, Iftitah juga mengklaim penataan kawasan transmigrasi Rempang akan bermanfaat untuk masyarakat lokal.
Terlebih, menurut dia, ada potensi penciptaan lapangan kerja mulai dari 57 ribu hingga 85 ribu orang dari industri tersebut. Iftitah memastikan para transmigran bisa terserap. “Masyarakat yang tidak mau kerja di pabrik karena dia nelayan, bagus. Tetap saja melaut. Nanti kami akan bantu ekosistem untuk keperikanan dan maritim, kami sediakan kapal untuk nelayan,” ulangnya menegaskan.
Asal tahu saja, pada tahun 2023, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sempat menjelaskan latar belakang terjadinya konflik antara warga dan aparat yang dikenal sebagai Konflik Rempang.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan konflik ini terjadi lantaran terjadi kekeliruan antara pemerintah pusat dan daerah soal pencatatan hak atas berbagai tanah yang bakal menjadi lokasi pembangunan Rempang Eco-City.
Mahfud mengatakan, bahwa surat keputusan (SK) tentang hak guna usaha (HGU) sudah dikeluarkan sejak 2001. Namun, ia menyebut kekeliruan terjadi ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena menerbitkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang berhak.
Persoalan berikutnya muncul ketika pemegang HGU ternyata tidak pernah melihat maupun menggarap izin yang diperoleh. Alhasil dalam perjalanannya, hak atas lahan pun terbit kepada penduduk desa.
Hal inilah yang menjadi landasan utama masyarakat untuk bersikukuh atas lahan yang mereka huni sampai saat ini. Mahfud menjelaskan semua itu terjadi pada 2004. Penduduk merasa mempunyai hak sah untuk tinggal di lokasi tersebut yang ditegaskan dalam bentuk keputusan pemerintah.
Namun di sisi lain ada pula izin HGU yang telah diberikan sejak 2001 agar Pulau Rempang dimanfaatkan sebagai lokasi Rempang Eco-City. “Padahal SK haknya itu sudah dikeluarkan pada 2001, 2002 secara sah,” imbuh Mahfud.
Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat itu, yaitu Bahlil Lahadalia usai rapat bersama Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah memutuskan merelokasi warga ke Tanjung Banun yang lokasinya tidak lebih dari 3 kilometer dari Pulau Rempang.
Bahlil merincikan, saat ini terdapat lima kampung yang terdampak proyek Rempang Eco-City tersebut. Kelimanya adalah Kampung Blongkek, Pasir Panjang, Simpulan Tanjung, Simpulan Hulu, dan Pasir Merah.
Ia menjamin, bahwa Tanjung Banun akan menjadi kampung percontohan yang tertata betul. Akan ada infrastruktur jalan, Puskesmas, air bersih, sekolah, dan pelabuhan perikanan untuk masyarakat yang direlokasi. Selain itu Masyarakat akan diberikan penghargaan terhadap status lahan.
Bahlil mengatakan, pemerintah akan memberikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Selama masa tunggu, masyarakat juga diberi uang senilai Rp 1,2 juta per orang setiap bulannya, serta dengan uang kontrak rumah Rp 1,2 juta per kepala keluarga (KK).
“Kemudian rumah kita kasih tipe 45. Apabila ada rumah yang tidak tipe 45, dengan harga lebih dari 120 juta, itu akan dinilai KJPP nilainya berapa. Itu yang akan diberikan,” jelas Bahlil yang kini menjabat Menteri ESDM seperti dilansir tempo.co. (net/smr)
