Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan perguruan tinggi mitra transmigrasi Patriot 2026, di Kantor Kementrans. Turut hadir Mentran M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wamentrans Viva Yoga Mauladi dan para guru besar dari 10 perguruan tinggi negeri (PTN).
Semarak.co – Wamentrans Viva Yoga menyatakan, Program Transmigrasi Patriot 2026 adalah lanjutan tahun 2025. Tahun lalu Kementrans mengirim Tim Ekspedisi Patriot (TEP) sebanyak 2.000 peneliti. Peneliti yang terdiri dari 42 guru besar, 358 doktor, 846 sarjana, serta 754 mahasiswa disebar ke 154 kawasan transmigrasi.
Kawasan transmigrasi tersebar di berbagai kabupaten di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua, itu mempunyai misi melakukan penelitian potensi ekonomi, sumber daya alam, evaluasi infrastruktur, dan penataan organisasi ekonomi.
“Riset untuk menggali dan memberdayakan masyarakat dan potensi alam yang ada Kita lanjutkan karena memiliki dampak yang besar bagi pembangunan nasional dari daerah”, ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup ForWaTrans, Senin malam (13/4/2026).
Viva Yoga mengatakan dalam pembangunan di Papua, salah satu usulan yang muncul adalah penguatan kegiatan padat karya berbasis infrastruktur, seperti pembangunan konektivitas jalan Trans-Papua. “Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses wilayah tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat”, tuturnya.
Menurutnya, pembangunan di pulau paling timur di Indonesia tidak hanya infrastruktur. Penguatan kelembagaan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga merupakan hal yang penting.
Ia membandingkan pembangunan masyarakat adat Selandia Baru, di mana pengakuan hak adat dan keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat secara signifikan.
“Hal ini menjadi refleksi bahwa pembangunan di Papua perlu mengedepankan keadilan sosial, termasuk dalam distribusi manfaat ekonomi dari sumber daya alam”, tegasnya.
Untuk itu ditekankan pentingnya memperhatikan tata kelola dana otonomi khusus. Diakui meski alokasi dana otonomi khusus yang diberikan cukup besar namun dampaknya dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
Viva Yoga menambahkan, mengajak PTN merupakan langkah yang strategis. Kampus ternama sebagai mitra sudah berpengalaman dan terbukti dalam memecahkan masalah dan memberi solusi pada aspek teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis di masyarakat.
“Kampus yang hadir hari ini sudah berpengalaman dalam pengabdian di masyarakat. Ilmu yang ada dari kampus sangat dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat adat, termasuk dalam menjembatani hubungan pemerintah dan komunitas lokal,” tukasnya.
“Program transmigrasi dan ekspedisi patriot diharapkan tidak hanya menghasilkan ‘output’ fisik, tetapi juga dampak sosial yang berkelanjutan”, harapnya. Fokus utama adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan harmoni sosial.
“Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam merancang dan melaksanakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan kompleks di wilayah Papua”, ujar Viva Yoga. (ARW/SMR)
