Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melakukan kunjungan ke Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, akutai Kartanegara, Kaltim, salah satunya ke budidaya madu seperti dicoba Mendes PDTT, pada Selasa (12/10/2021). Foto: Angga/Kemendes PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membawakan Orasi Ilimiah pada Dies Natalies ke-63 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung, secara virtual dari Jakarta, Rabu (13/10/2021).

semarak.co-Mendes PDTT Halim merasa senang bisa hadir dalam forum akademik pasalnya dengan forum akademis ini, pemerintah dapat mendiskusikan banyak hal, mendapatkan input dari para ahli, dan akademisi dari kampus, terkait kebijakan dan program, baik yang sedang dirumuskan maupun yang sudah di implementasi.

“Nantinya, kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah, tetap berorientasi pada publik sebagai citizen, berjalan sesuai kebutuhan warga, dan memiliki dampak untuk kehidupan manusia di seluruh dunia,” kata Mendes PDTT Halim seperti dirilis humas melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Rabu petang (13/10/2021).

Mendes PDTT Halim mengatakan jika saat ini kita sedang berada dalam triple disruption, yaitu digital disruption, millennial disruption, dan pandemi disruption. Merespons hal itu, pemerintah telah, dan terus mengambil langkah-langkah cepat dan tepat.

Mulai dari menyusun kebijakan yang adil dan berkeadilan, lanjut Mendes PDTT, melakukan distribusi, redistribusi, alokasi, termasuk juga melakukan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan daya tahan warga desa menghadapi era disruption ini.

Dalam konteks pembangunan desa, lanjut dia, negara terus berusaha dan memastikan, Dana Desa dapat dirasakan langsung oleh warga desa, terutama warga desa pada lapisan terbawah. Pemanfaatan dana desa memiliki dampak bagi kebangkitan ekonomi desa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.

Kementerian Desa (Kemendes) PDTT telah mengambil peran strategis, dengan aktif menggalang kerja sama trilateral yaitu perguruan tinggi, kementerian, dan desa. Telah terbentuk Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), sebagai wahana perkumpulan berbagai perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi pada kemajuan desa, termasuk didalamnya ada Universitas Padjadjaran

Doktor Honoris Causa dari UNY ini menambahkan, sdebagai lembaga pendidikan, kampus memiliki peran educator bagi desa yaitu bertanggungjawab membentuk SDM unggul dan berdaya saing, kampus harus melahirkan kader-kader desa yang kapabel, mampu menggerakkan desa, dan warga desa menghadapi berbagai tantangan terkini.

“Kampus juga berperan sebagai fasilitator, menghendaki kampus mendampingi desa, membersamai desa menapaki tangga-tangga pembangunan, serta menggerakan kebangkitan dari desa,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya Abdul Halim Iskandar.

Kata kuncinya adalah, kata Gus Menteri, bagaimana kampus membersamai desa, dalam meningkatkan kualitas SDM desa, menggerakkan ekonomi desa untuk tumbuh merata, serta menjamin kelestarian budaya lokal desa.

Hingga saat ini, kata dia, Kemendes PDTT telah banyak menjalin kerja sama, memobilisasi banyak stakeholders untuk bersama-sama, memberdayakan masyarakat, membangun desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Beberapa hari lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah meningkatkan kerjasama dengan PT. Vale Indonesia Tbk. Dalam lingkup pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Luwu Timur.

Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Kemendes PDTT bekerja sama dengan PT. Pertamina, mendampingi dan membina 4 BUMDesa yang bermitra dengan offtaker di Kalimantan Timur, dan telah melakukan ekspor perdana produk lidi sawit, lidi nipah, dan arang halaban ke Kanada dan Pakistan, pada 8 Oktober 2021, masing-masing 1 kontainer, senilai Rp 182 juta untuk lidi dan Rp. 195 juta untuk arang halaban.

Bersama PT. Pertamina, Kementerian Desa dorong BUM Desa untuk bertransformasi menjadi BUM Desa Digital, yang terhubung bukan hanya dengan pasar lokal, tapi juga dengan pasar global. Untuk itu, PT. Pertamina berkenan menjadi kurator UMKM dan BUMDesa, dan memasukkan produk-produk tersebut dalam platform digital SMEXPO.

Selain itu, lanjut dia, masih banyak hasil kolaborasi yang kami bangun, dan telah berhasil menggerakkan warga desa, mentransformasi BUM Desa, dan membangkitkan ekonomi desa. Diantaranya, berlokasi di Papua dan Papua Barat, bersama dengan United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), melalui Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau, kami mendampingi petani dan nelayan.

Hasilnya, pada Desember tahun 2020 lalu, masyarakat sasaran program di Kabupaten Teluk Wandama, telah berhasil mengeksport rumput laut, ke Hongkong, sebanyak 20 ton, senilai Rp. 390 juta. Kelompok sasaran program di Manokwari Selatan, berhasil melakukan eksport Biji Kakao Kering ke Inggris, sebanyak 6.000 Kg., atau senilai Rp. 270 juta.

Sejak diimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa terus meningkat. Tahun 2015 pemerintah menyalurkan Rp20,67 triliun, 2016 meningkat Rp46,98 tliriun, meningkat lagi tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp60 triliun, lalu tahun 2019 jadi Rp70 triliun, tahun 2020 meningkat menjadi Rp71 triliun, dan tahun 2021 akan disalurkan sebesar Rp72 triliun.

“Desa-Desa juga juga terus bergerak merevitalisasi kekayaan Desa, menggali potensi Desa, serta melestarikan warisan budaya desa, termasuk melalui upaya pemenuhan rekognisi untuk desa adat yang masih jadi fokus Kemendes,” kata Gus Halim, sapaan lain dari Gus Menteri Abdul Halim Iskandar.

Desa inisatif membentuk BUM Desa. Sebelum pengundangan Undang-Undang Desa, sampai 2014 telah didirikan 8.189 Bumdes hingga secara keseluruhan telah ada 51.134 Bumdes. Dana Desa telah dialokasikan Rp4,2 triliun untuk modal BUMDes yang menghasilkan Rp1,1 Triliun Pendapatan Asli Desa bersumber dari pembagian hasil keuntungan Bumdes.

Regulasi pemerintah sebagai turunan UU Cipta Kerja juga menguntungkan Bumdes yaitu PP No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, lebih memudahkan menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain. PP No.5 Tahun 2021 mempersilakan Bumdes mengelola sumber daya air, dan memanfaatkan bagian jalan tol dan non tol.

PP No.19 Tahun 2021 mengizinkan Bumdes memiliki bangunan dan lahan sendiri; PP No. 23 Tahun 2021 membuka peluang Bumdes menggunakan kawasan hutan, memiliki usaha pengolahan hasil hutan, dan usaha pengolahan kayu bulat skala kecil; PP No.29 Tahun 2021 menarik Bumdes dalam pengelolaan pasar rakyat.

Dan PP No.30 Tahun 2021 mengajak Bumdes bekerja sama dalam usaha uji tipe kendaraan bermotor, dan penyelenggaraan terminal. Kebijakan penanganan lengkap dan terintegrasi, berdasarkan kebutuhan warga desa, berbasis data mikro yang dikumpulkan oleh desa, telah dimulai Kemendes PDTT.

Berpegang pada prinsip No One Left Behind. “Tidak boleh ada satu orangpun yang terlewatkan, tidak boleh ada satu warga desapun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa,” papar mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Sejak 2021 ini, Kemendes PDTT telah menggunakan SDGs Desa, sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

SDGs Desa memiliki 18 tujuan, dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga, pembangunan wilayah desa, serta kelembagaan desa. Pencapaian tujuan-tujuan SDGs Desa, dimulai dengan pendataan desa berbasis SDGs Desa, sesuai Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020.

Data Desa Berbasis SDGs Desa, adalah data rinci berupa satu nama satu alamat warga dan keluarga, data wiayah terkecil level RT, dan data pembangunan desa. Data Desa tersebut, dikumpulkan oleh relawan desa, tersedia dan dimiliki oleh desa, serta digunakan oleh desa.

Sistem Informasi Desa (SID) mengintegrasikan informasi potensi dan masalah tiap-tiap desa yang diolah menjadi rekomendasi pembangunan bagi satu per satu desa. Upaya ini memadukan pengorganisasian langkah 74.961 desa, dengan tetap menjamin kelestarian 741 budaya lokal berikut lebih dari 500 ribu lembaga sosial desa yang masih aktif.

Hingga hari ini, kata Gus Halim, SID telah mencatat ada 1.579.102 kader desa yang tergabung dalam Pokja Relawan Pendataan Desa, ditangan mereka, telah terkumpul data desa sebanyak 44.675 desa (60%), data rukun tetangga sebanyak 487.275 RT, data keluarga sebanyak 31.082.275 keluarga (99%), dan data warga sebanyak 92.782.924 orang (79%).

SID juga mencatat sebanyak 19.798 BUM Desa telah mengajukan registrasi nama, 3.095 BUM Desa melakukan pendaftaran badan hukum, 1.203 BUM Desa Bersama melakukan registrasi nama, 57 BUMDesa Bersama melakukan pendaftaran badan hukum.

Terakhir, Gus Halim berterima kasih kepada Universitas Padjajaran yang telah bekerja keras penuh dedikasi dalam membantu program-program pemerintah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.

Di bagian lain Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didamping Nyai Lilik Umi Nashriyah sambangi Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim pada Selasa (12/10/2021). Dalam kunjungan ini, Gus Menteri ini melakukan dialog dengan kepala desa, pendamping desa maupun pegiat desa.

Dalam arahannya, Gus Menteri menyampaikan, Desa Bangun Rejo merupakan daerah transmigrasi tahun 1980-an dengan awalnya sebanyak 500-an KK, saat ini menjadi 2.000-an KK. Di Desa Bangun Rejo ini berdasarkan laporan Kepala Desa memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan yakni salah satunya membangun embung di lahan perusahaan tambang batu bara yang pada 2022 mendatang akan habis masa operasi penambangannya.

“Insya Allah, kita akan tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kemendagri untuk dapat membantu mengurusi aset-aset dari perusahaan tambang untuk diserahkan ke desa,” kata Gus Menteri yang politis PKB.

Selain itu, Gus Menteri juga mendapat laporan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi lainnya yakni dari perkebunan sawit dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit seperti lidi sawit yang bisa diekspor.

“Untuk sawit, kita akan panggil beberapa pihak terkait peluang-peluang agar lidi sawit juga bisa diekspor dari kecamatan tenggarong seberang seperti yang dilakukan di kecamatan muara badak di kabupaten kutai kartanegara juga yang sudah berhasil mengekspor lidi dari sawit,” terang dia.

Jadi, lanjutnya, nantinya untuk ekspor lidi sawit dikuasai oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya banyak manfaat dari lidi dari sawit seperi handycraft atau kerajinan tangan, untuk dupa dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk diolah di luar negeri.

“Banyak manfaatnya, yang penting disini untuk limbah kelapa sawit bisa jadi barang ekspor ke negara Arab Saudi, China, Kanada yang siap menerima lidi dari sawit. Kami berharap, adanya potensi yang bisa dimanfaatkan desa bisa membawa percepatan pembangunan di desa dan meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan masyarakat desa,” tutupnya. (fir/rus/smr)