Seminar LPPI, Penguatan Tata Kelola di Pasar Modal Penerapan GCG di Pasar Modal Sudah Mendesak

Tangkapan layar aplikasi video conference para pembicara pda virtual seminar LPPI Penguatan Tata Kelola di Pasar Modal. Foto: humas OJK

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap industri sangat diperlukan demi menunjang keberlanjutan bisnis di masa depan. Banyaknya kasus hukum yang menimpa emiten membuat banyak pihak mendesak ditegakkannya praktik good corporate governance (GCG) di pasar modal.

semarak.co-Karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak para pelaku usaha terkait industri pasar modal untuk meningkatkan praktik GCG. Hal ini dipicu dampak krisis moneter yang melanda dunia lebih dari 2 dekade terakhir khususnya 97-98 dan 2007-2008.

Bacaan Lainnya

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hoesen mengatakan, penguatan GCG di pasar modal adalah pembahasan penting. Isu GCG, sambung dia, sebenarnya sudah jadi bahasan penting di tataran global dan beberapa negara di Asia termasuk Indonesia.

Dalam sebuah kajian OECD yang terbit pada 2019 dikatakan bahwa krisis keuangan bisa disebabkan adanya kelemahan dan kegagalan dalam penerapan tata kelola perusahaan. Kelemahan tersebut terlihat dari gagalnya penerapan model manajemen risiko perusahaan dalam mengantisipasi kedatangan krisis.

“Juga bisa terjadi karena lemahnya internal kontrol atas penyajian laporan keuangan, pemahaman perusahaan atas inherence risk pada berbagai instrumen portofolio yang kurang memadai serta penerapan remunerasi dan insentif yang kurang transparan,” jelas Hoesen dalam virtual seminar LPPI Penguatan Tata Kelola di Pasar Modal, Kamis (18/3/2021).

Penerapan praktik GCG, nilai Hoesen, sangat mendesak karena posisi perusahaan-perusahaan Indonesia yang tercatat di bursa masih kalah jauh dibanding peer-nya di ASEAN.

Berdasarkan hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard pada 2019 yang merupakan penilaian tata kelola tingkat ASEAN, dari 100 perusahaan Indonesia listing di bursa yang dinilai, hanya terdapat 10 perusahaan yang masuk dalam daftar ASEAN Aset Class atau memilki skor di atas 97,5.

“Akan tetapi dari 10 perusahaan itu belum ada yang masuk dalam top 20 berdasarkan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard itu,” tambah Hoesen seperti dirilis humas OJK melalui WAGroup OJK & FRIENDS, Kamis malam (18/3/2021).

Berkaca dari kondisi tersebut maka diperlukan adanya penguatan dalam implementasi GCG di perusahaan. GCG diharapkan membantu perusahaan menjadi standar kualitas atau menjaga standar kualitas produk dan jasa yang tinggi.

Beroperasi lebih efisien, meningkatkan akses ke permodalan, berkinerja baik, mengurangi risiko dan melindungi terjadinya mismanagement. Hal ini pada akhirnya akan membuat perusahaan lebih akuntable dan transparan sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.

Di samping itu penerapan GCG yang juga memberi perlindungan terhadap investor. Sebab pelaksanaan GCG mengurangi risiko mismanagement baik oleh pengurus maupun pengendali perusahaan.

Penerapan GCG yang baik akan memberi kontribusi bagi pembangunan. Karena peningkatan akses terhadap modal tentu akan mendorong adanya investasi baru yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru

OJK tentunya terus mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terutama di industry apsar modal Indonesia. Hal itu sudah dimulai otoritas dengan menerbitkan Road Map Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan Panduan Tata Kelola Perusahaan Indonesia pada 2014 lalu. Otoritas juga telah menerbitkan serangkaian aturan terkait penerapan GCG bagi emiten dan perusahaan public, perusahaan efek dan manajer investasi.

Yang terbaru, OJK telah menerbitkan POJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Aturan tersebut memang merupakan adopsi dan konversi dari Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.

“POJK tersebut antara lain diterbitkan dalam rangka penguatan tata kelola lembaga self regulatory organization seperti bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, penyimpanan dan penyelesaian atau BEI, KPEI dan KSEI,” kata Hoesen.

Aturan tersebut juga meningkatkan kewenangan OJK dalam menetapkan perintah tertulis, serta peningkatan ancaman maksimal sanksi denda dalam rangka peningkatan hukum dan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di industri pasar modal.

Sementara itu, Mirza Adityaswara, Direktur Utama LPPI mengatakan bahwa isi aturan dalam POJK NO. 3 tahun 2021 sangat penting untuk penguatan pasar modal. Aturan tersebut juga sangat komprehensih karena terdapat aturan terkait sekuritas, pengelolah investasi, bursa, KPEI dan emiten.

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) itu menambahkan, keberadaan aturan yang baru dilansir itu sangat penting untuk penguatan pasar modal. “Saya melihat penguatan pasar modal positif bagi ekonomi indonesia. Emiten jadi aman, investor terlindungi dan pendanaan ekonomi jadi semakin besar,” kata dia.

Melindungi Investor

CEO Schroders Indonesia, Michael Tjoajadi mengatakan bahwa aturan itu juga bisa menjadi landasan untuk melindungi konsumen di pasar modal. Dengan adanya jutaan investor yang terwakili dalam single investor identification (SID) baru, maka diperlukan aturan Tata Kelola yang Baik.

Oleh karena itu kehadiran aturan OJK itu menjadi suatu langkah penting dan baik dari otoritas untuk bisa melindungi investor ritel ini. “Karena kita tentunya tidak ingin investor ritel ini saat masuk ke pasar modal kemudian alami kerugian yang mereka tidak sangka dan melihat bahwa regulator tidak melindungi mereka,” imbuhnya.

Nanti mungkin mereka tidak berani masuk lagi ke investasi. Investor juga dilindungi dari praktik-praktik kotor dan licik dari perusahaan-perusahaan yang hanya ingin mengeruk keuntungan sendiri.

“Kita bisa lihat banyak perusahaan public yang dulu kalau mau jadi perusahaan publik begitu mudah kemudian keluar jadi perusahaan privat lagi. Tetapi dengan POJK ini semua sudah diatur, bagaimana perusahaan publik kalau ingin kembali privat sudah dikatakan dalam POJK, mana yang boleh minta menjadi perusahaan tertutup kembali,” tutup Michael.

Sementara itu Samsul Hidayat, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia mengatakan bahwa perbaikan GCG pada emiten dari tahun ke tahun ini secara bertahap terus dilakukan. “Karena kalau bicara GCG maka kita bicara soal keberlanjutan dan menjamin keberlanjutan,” kata dia.

Menurut Samsul, implementasi GCG akan membuat emiten punya bisnis yang lebih baik ke depannya, karena GCG adalah proses struktur yang diterapkan dalam perusahaan dan ini terus diterapkan OJK agar emiten bisa meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

Ketika GCG dipandang dari sisi sempit maka dia hanya merupakan hubungan setara antar perusahaan dan pemegang saham saja. Kemudian berkembang bahwa GCG tidak hanya melihat sisi itu tetapi melihat dari sisi lainnya. Karyawan, pelanggan, pemasok, dsb. Dan ini pemikiran terkait GCG terus berkembang. (smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *