Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan, agenda reformasi Indonesia berlandaskan pada kerangka kerja OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), yaitu fokus pada layanan yang berpusat pada manusia, integritas publik, dan pemerintahan digital.
Semarak.co – Rini pada ajang Government at a Glance Southeast Asia 2025, menyatakan, setelah lebih dari satu dekade, hasil reformasi yang diupayakan Indonesia telah membuahkan hasil yang positif. Lebih dari 55 ribu posisi administratif berubah menjadi fungsional.
“Peringkat E-Government Indonesia melonjak dari peringkat 167 hingga 64. Dari sisi fiskal, reformasi akuntabilitas membantu mencegah potensi inefisiensi yang berjumlah lebih dari 128 Triliun,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (11/12/2025).
Inovasi layanan terpadu kepada masyarakat melalui 296 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan layanan digital melalui portal terpadu MPP Digital yang diadopsi 199 daerah telah tersebar di seluruh negeri. Hal tersebut mengurangi kerumitan administrasi, mempersingkat waktu tunggu, dan menjadikan pemerintah hadir dan dapat diandalkan.
Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan agenda jangka panjang untuk arah birokrasi mendatang. “Visi 2045 adalah membangun birokrasi yang mampu memberikan layanan publik berorientasi pada ‘kehidupan manusia’ atau layanan yang menyelesaikan masalah masyarakat di setiap tahap kehidupan,” imbuhnya.
Semua inisiatif tersebut juga terefleksikan di capaian Indonesia di laporan Government at a Glance Southeast Asia 2025. Indonesia menunjukkan hasil menggembirakan baik di bidang pemerintah digital, integritas publik, maupun data, bahkan menjadi salah satu yang terdepan di ASEAN.
OECD Deputy Secretary-General František Ružička menyampaikan, kegiatan ini menjadi ajang memperdalam pengetahuan, perbandingan atar negara dan saling belajar sektor pemerintahan di Asia- Pasifik agar dapat mengetahui posisi masing-masing dan mencari peluang perubahan.
“OECD mendukung kebijakan berdasarkan bukti, mendukung potensi dan masa depan yang berkelanjutan, memperkuat kerja sama, dan berbagi pengalaman yang kita lakukan,” jelasnya.
Ružička menjelaskan, laporan Government at a Glance Southeast Asia 2025 memperkuat global expertise OECD dalam standar pengelolaan publik dan memperkuat tata kelola agar dapat memproduksi analisis dan dukungan, khususnya untuk negara Asia yang kini dalam proses aksesi OECD, seperti Indonesia. (hms/smr)
