Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan tersebut dilaksanakan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2023).
semarak.co-Pejabat yang dilantik Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Hariyawan; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Sunraizal; dan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi mengatakan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik untuk dapat membangun sistem dalam rangka mendukung kemudahan berusaha. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu upaya yang dilakukan, terang Menteri Hadi, ialah dengan mempercepat proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Permasalahan yang ada saat ini di lapangan khususnya di daerah-daerah adalah sulitnya mendapatkan KKPR.
Dalam rapat terbatas bersama Pak Presiden, dalam rangka meningkatkan investasi maka akan didukung dengan anggaran untuk merealisasikan target 2.000 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Kita juga melakukan koordinasi untuk mereduksi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu RDTR dan sudah di-reduce menjadi satu tahun.
“Sakin dengan perbaikan sistem yang dilakukan dalam rangka kemudahan berusaha tersebut, pasti akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saya yakin dengan ditunjang kemudahan-kemudahan berinvestasi, maka harapan Pak Presiden akan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud,” tambah Menteri Hadi dalam sambutan.
Selanjutnya Hadi Tjahjanto menyampaikan mengenai percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, saat ini sudah terealisasi 101,1 juta bidang tanah terdaftar dan 85 juta bidang tanah telah bersertipikat.
“Apabila target PTSL ini sudah selesai maka akan terjadi EVA (Economic Value Added, red) atau pertambahan nilai ekonomi,” ujar Menteri ATR/BPN Hadi dirilis humas ATR/BPN usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Rabu petang (18/1/2023).
Oleh sebab itu dalam rangka percepatan PTSL, Kementerian ATR/BPN mencanangkan berbagai strategi. Di antaranya adalah pemasangan tanda batas tanah atau patok secara serentak, dan meminta keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah.
“Saya minta dilaksanakan, koordinasi dengan bupati, wali kota untuk membebaskan BPHTB segera dilaksanakan. Pejabat yang dilantik untuk bekerja keras dan dapat melakukan percepatan program yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. “Kita harus serius menangani masalah ini. Dengan dilantik empat pejabat ini, saya optimis semuanya akan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; dan jajaran pengurus IKAWATI Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (jr/ra/rs/smr)
