Pemerintah terus mematangkan persiapan mudik Lebaran 2026 agar perjalanan masyarakat lebih aman dan nyaman. Sejumlah kebijakan strategis pun disepakati. Mulai dari penyesuaian libur sekolah, mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, fleksibilitas kerja ASN.
Semarak.co – Hingga kesiapan infrastruktur jalan, jembatan, dan potensi bencana seperti longsor dan banjir. Kesepakatan diambil saat Rapat Tingkat Menteri dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).
Menko PMK Pratikno mengingatkan bahwa substansi libur nasional dan cuti lebaran harus dimaknai dalam kerangka perayaan atau event keagamaan. Hal ini kemudian berlanjut pada perjalanan mudik, pergerakan transportasi besar-besaran, hingga aktivitas pariwisata dan seterusnya.
“Persiapan Idulfitri 1447 H meliputi penyiapan rumah ibadah, ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan, khususnya bahan pokok, serta kesiapan infrastruktur moda transportasi,” jelas Menko PMK Pratikno dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (12/2/2026).
Dari survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan prediksi jumlah pemudik tahun ini mencapai 144 juta orang, jauh lebih kecil dari tahun 2025, yakni 146 juta orang. Sehingga penting bagi pemerintah untuk menjamin layanan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir secara holistik dalam perspektif pembangunan manusia dan kebudayaan.
Pratikno juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN, atas kesiapannya mendukung layanan Idulfitri 1447 H. Ia meminta agar terus diupayakan integrasi data, layanan posko terpadu, serta inklusivitas di seluruh sektor layanan.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kesiapan dan komitmen semua pihak untuk mendukung pelayanan terbaik bagi masyarakat menjelang libur Idulfitri 1447 H,” tutup Menko PMK Pratikno.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan, rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan persiapan Hari Raya dan Libur Idulfitri 1447 H/2026 M berjalan terkoordinasi, terukur, dan tetap menjamin keberlangsungan pelayanan publik.
Kementerian PANRB memandang bahwa pengaturan libur nasional, cuti bersama, serta fleksibilitas kerja ASN perlu dikelola secara cermat agar mobilitas masyarakat tetap terkendali. Pemerintah memastikan fleksibilitas kerja tidak menurunkan kualitas atau mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 2/2026 yang mengatur penyesuaian tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel (FWA) pada periode sebelum Nyepi dan sesudah Idulfitri 1447 Hijriah,” ungkapnya.
Berdasarkan Surat Edaran tersebut, dirinya berharap para pimpinan instansi pemerintah diimbau agar dapat mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN di lingkungan instansinya secara mandiri dan selektif.
Surat Edaran ini dapat menjadi pedoman bagi pimpinan instansi pemerintah dan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan selama masa libur nasional dan cuti bersama sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap terjaga dan terjamin kualitasnya.
Di bagian lain lain dirilis humas Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, Jumat (13/2/2026), Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan perayaan Hari Raya dan libur Idulfitri 1447 H/2026 M berlangsung lancar, aman, nyaman, dan selamat.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa persiapan tahun ini dilakukan lebih awal dengan memetakan potensi permasalahan di lapangan serta menyiapkan langkah antisipatif secara terintegrasi. Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada kelancaran transportasi, tetapi juga pada kesiapan layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian Perhubungan, Menko PMK mengatakan bahwa prakiraan pergerakan masyarakat pada periode Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143.915.053 orang, sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut secara terkoordinasi.
“Sinergi lintas kementerian dan lembaga kita siapkan agar mudik tahun ini berlangsung lancar, nyaman, aman, dan selamat. Kita fokus pada permasalahan yang berpotensi muncul serta langkah antisipasi yang harus dilakukan sejak dini, termasuk menghadapi risiko bencana hidrometeorologi,” ujar Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Persiapan Hari Raya dan Libur Idulfitri 1447 H/2026 M di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah aspek strategis menjadi perhatian utama, antara lain kesiapan tempat peribadatan, layanan kesehatan di jalur mudik dan lokasi tujuan, penguatan posko terpadu, ketersediaan dan kelayakan moda transportasi darat, laut, dan udara.
Serta layanan inklusif bagi lansia, anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah juga memastikan kesiapan destinasi wisata yang diperkirakan mengalami peningkatan kunjungan selama masa libur Lebaran.
Selain itu, pemerintah kembali menyiapkan sistem integrasi mudik gratis seperti tahun sebelumnya agar pelaksanaan lebih tertib, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan akses layanan secara terpadu.
“Seluruh elemen terkait telah menyiapkan langkah-langkah secara matang untuk memperlancar masyarakat kembali ke kampung halaman. Sistem integrasi mudik gratis akan terus kita perkuat agar lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing kementerian dan lembaga memaparkan kesiapan sektoral, termasuk rekayasa lalu lintas dan pengendalian kepadatan. Perhatian khusus diberikan pada daerah rawan bencana, mengingat sebagian wilayah masih berada pada kategori curah hujan menengah.
Hingga tinggi (100–400 mm), sehingga koordinasi dengan BMKG dan BNPB diperkuat untuk mengantisipasi cuaca ekstrem selama periode mudik. Menko PMK Pratikno juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terintegrasi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Yaitu terkait jadwal perjalanan, kebijakan pengaturan lalu lintas, serta imbauan keselamatan selama perjalanan. Dengan perencanaan yang lebih awal dan koordinasi yang semakin solid, pemerintah berharap mobilitas masyarakat selama Hari Raya dan libur Idulfitri 1447 H dapat berlangsung lancar, nyaman, aman, seluruh pemudik selamat sampai tujuan.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
Selanjutnya Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Dirut Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. (hms/del/pmk/smr)
