Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta jajarannya memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyelesaian pendaftaran bidang tanah, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah.
Semarak.co – Kerja sama tersebut diharapkan dapat melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik guna mendukung kegiatan administrasi, pendataan, dan pengelolaan pertanahan di lapangan.
“Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus. Kalau bisa, ajak kampus-kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, ikut KKN atau praktikum. Coba kita dorong lagi, supaya ada solusi nyata di lapangan,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Rabu malam (14/1/2026).
Nusron menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa terbukti efektif, khususnya dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf. Berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah, terutama di Pekalongan, program KKN mampu mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara signifikan.
“Bapak/Ibu di daerah, tolong perluas lagi kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lain. Ini terbukti efektif,” tambahnya.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, menilai bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis. Oleh karena itu, persiapan program KKN 2026 perlu dilakukan secara matang, termasuk dari sisi penganggaran.
“Jika program ini bisa diperluas, tema-temanya harus dipilih dengan tepat. Dengan demikian, di tahun 2026 kita dapat menambah kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelas Ossy Dermawan.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melaporkan bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan menurunkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III.
Program ini akan melibatkan 619 taruna sebagai bagian dari skema perbantuan sumber daya manusia. Program tersebut mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik melalui pelibatan mahasiswa dalam fungsi administratif, kearsipan, serta teknis spasial sesuai dengan pedoman berlaku. (hms/smr)
