Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyatakan, program transmigrasi berperan besar menjaga kedaulatan bangsa hingga mendorong pemerataan ekonomi nasional. Dia menyebut ada empat amanat presiden yang perlu direalisasikan agar program ini dirasakan rakyat.
Semarak.co – Empat amanat tersebut adalah, transmigrasi untuk menjaga NKRI. Perpindahan penduduk dari daerah padat ke tanah longgar, sepi, dan tak berpenghuni terutama di wilayah perbatasan dan terluar, maka perpindahan penduduk itu mencegah adanya penetrasi, aneksasi dari pihak luar.
Pencaplokan wilayah terluar Indonesia dikarenakan tidak adanya penduduk bukan omong kosong. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi karena di sana tidak ada penduduk Indonesia yang mendiami.
“Jadi apa yang dilakukan Kementrans salah satunya untuk menjaga integrasi nasional”, ujarnya pada acara Sekolah Pimpinan PBHMI 2025 di TMII, Jakarta, dirilis humas usai acara melalui WAGroup ForWaTrans, Rabu (3/12/2025).
Kedua, mengentaskan kemiskinan. Negara memiliki tanggung jawab mengubah nasib rakyat. Dengan transmigrasi, para transmigran diberi lahan satu hingga dua hektare agar ada perubahan nasib, kesejahteraan, dan pendapatan.
Ketiga, membangun swasembada pangan. Sudah banyak kawasan transmigrasi berkembang menjadi sentra produksi pangan khususnya beras. Program transmigrasi mampu ikut berkontribusi dalam menciptakan swasembada pangan.
“Selama berkeliling ke kawasan transmigrasi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua, saya melihat kenyataan bahwa sebagaian besar kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional khususnya beras”, ujarnya.
Empat, melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Berpindahnya penduduk dari daerah padat ke daerah longgar maka ketika ada manusia pasti di sana ada aktivitas dan gerakan ekonomi, maka daerah yang awalnya sepi dan kosong berkembang menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru.
Transmigrasi juga merupakan program yang juga dipikirkan para pendiri bangsa. Viva Yoga mengutip ungkapan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang mengatakan industrialisasi besar-besaran harus segera dibangun di luar Pulau Jawa.
Untuk itu diperlukan pemindahan penduduk Jawa sebagai tenaga kerjanya. Program yang dilakukan sejak tahun 1950 oleh Presiden Sukarno hingga saat ini telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
Program transmigrasi di era Presiden Prabowo disebut terus berjalan dengan program unggulan 5T, yakni Trans Tuntas, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Lokal. Keinginan untuk ada program trasmigrasi di luar Jawa hingga saat ini masih menarik bagi para bupati dan gubernur.
“Kerap bupati dan gubernur bertemu dengan saya untuk membahas pembangunan kawasan transmigrasi. Ada 50 kabupaten ingin daerahnya dibangun kawasan transmigrasi”, tambahnya.
Antusiasnya para kepala daerah menurut Viva Yoga menunjukan transmigrasi merupakan program yang ditunggu masyarakat dengan harapan seperti empat amanat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. (ARW/SMR)
