Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyatakan, ada beberapa kesepakatan antara Komisi V DPR RI dan mitra kerja, terkait penanggulangan dan pencegahan bencana alam.
Semarak.co – Disebut kesepakatan itu, perlunya mempercepat penyaluran dan realisasi anggaran pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dalam mendukung pemulihan kondisi sosial, ekonomi, aksebilitas serta pelayanan publik lainnya di wilayah terdampak bencana banjir Sumatra.
“DPR juga mendorong mitra kerja Komisi V dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,” ujar Wamen Viva Yoga, dirilis humas Kementrans usai acara melalui WAGroup ForWaTrans, Rabu (28/1/2026).
Terkait pencegahan bencana, pentingnya sistem peringatan dini dan rekomendasi zona aman bencana sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan penanganan dan pembangunan pasca bencana.
“Kita juga sepakat pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas operasi pencarian dan pertolongan serta penguataan kelembagaan guna menjamin penanganan cepat dan efektif khususnya pada fase golden time,” tuturnya.
Viva Yoga mengungkapkan bencana yang melanda Sumatera juga berdampak pada kawasan transmigrasi. “Titik kawasan transmigrasi yang terdampak berada di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatra Barat”, ujarnya.
Kementerian Transmigrasi (Kementrans) disebut sigap dalam memberi bantuan dengan segera menyalurkan berbagai kebutuhan makanan, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan lainnya pada masyarakat dari berbagai titik yang bisa mendistribusikan bantuan secara langsung.
Diungkap, tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Rapat Paripurna 15 Desember 2025, terbit Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam keputusan, Kementrans tidak termasuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sehingga hanya bisa memberikan dukungan melalui aksi solutif menggunakan anggaran yang telah dialihkan untuk penanganan bencana.
Meskipun tidak termasuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, hal ini tidak menyurutkan niat Kementrans untuk membantu pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatra Barat, mengingat banyaknya kawasan transmigrasi dan lokasi eks transmigrasi yang terdampak.
“Adanya tanggung jawab moral terhadap kelangsungan hidup warga transmigran pasca bencana di Aceh dan Sumatra Barat, Kementrans secara terbuka menerima usulan rehabilitasi dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Mayoritas permintaan dari pemerintah daerah disebut perbaikan infrastruktur di lokasi bencana yang mengalami kerusakan sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Selain usulan perbaikan infrastruktur, kami juga menerima permohonan pelaksanaan transmigrasi lokal dari Gubernur Sumatra Barat dengan calon lokasi penempatan di Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung sebanyak 60 Kepala Keluarga (KK),” ujar Viva Yoga.
“Permohonan ini sedang kami tindaklanjuti agar ke depannya masyarakat yang direlokasi mendapatkan lokasi permukiman baru yang layak dan aman untuk dihuni dan melanjutkan kehidupannya pasca bencana yang terjadi,” tambahnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab Kementrans melindungi masyarakat transmigrasi, kementerian ini melakukan beberapa upaya dalam mendukung pemulihan pascabencana yang terjadi di lokasi eks transmigrasi dan kawasan transmigrasi yang tersebar di Aceh dan Sumatra Barat.
Upaya itu menurut Viva Yoga adalah, pertama, pembangunan dapur umum. Kementrans mengirimkan 17 paket bantuan ke lokasi eks transmigrasi di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara.
Kedua, pembangunan sarana air bersih. Mengingat kerusakan yang terjadi memutus banyaknya saluran air bersih dan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang tinggi, maka akan dibangun sarana air bersih yang tersebar beberapa titik di wilayah.
Kementrans mengucapkan terima kasih masyarakat yang sudah bersurat untuk menyampaikan aspirasi dari Aceh terhadap kebutuhan sarana air bersih di lokasi transmigrasi dan eks transmigrasi yang terdampak banjir dan tanah longsor.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan melakukan exercise anggaran untuk menentukan jumlah sumur bor yang akan diakomodasi. Kementrans akan selalu mendukung penanganan bencana di wilayah-wilayah terdampak pada kawasan transmigrasi”, tambahnya. (ARW/SMR)
