Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dalam menyukseskan program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
semarak.co-Menteri ATR/BPN Nusron mengatakan, untuk mewujudkan Kebijakan Satu Peta, Kementerian ATR/BPN telah menjalankan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang sebelumnya melibatkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
“Kita akan selesaikan tiga hal dengan One Map Policy ini, pertama, peta kawasan batasan transmigrasi dengan hutan dan Areal Penggunaan Lahan atau APL lainnya. Kedua, peta bidang tanah di kawasan transmigrasi, dan ketiga, masalah tumpang tindih,” ungkap Menteri ATR/BPN Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Kini proyek itu akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dengan tujuan untuk meminimalkan potensi konflik antar instansi, terutama terkait dengan sertipikasi di kawasan transmigrasi.
Dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta, Menteri Nusron mengungkapkan pemerintah telah mendapatkan dukungan anggaran dari World Bank. Sebab itu, ia mengimbau agar penggunaan dana pinjaman tersebut dapat dioptimalisasikan. Ini dana manfaatkan dulu supaya ini masalah selesai.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman mengatakan, persoalan lahan menjadi masalah yang krusial dan harus segera diselesaikan. Maka dari itu, ia setuju untuk mengikuti program ILASPP dan meminta dukungan kepada Kementerian ATR/BPN terhadap penyelesaian masalah lahan yang selama ini dihadapi.
“Ini menjadi perhatian Kementrans, persoalan lahan itu menjadi krusial makanya hal ini menjadi program unggulan kami untuk menyelesaikan masalah persoalan lahan,” ucap Iftitah dalam sambutan dirilis humas Kementerian ATR/BPN usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Sabtu (11/1/2025).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Nusron, karena program Kebijakan Satu Peta, red ini menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah lahan dan tentunya kita akan tindaklanjuti dengan kerja nyata yang konkret,” demikian Mentrans Iftitah menambahkan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah batas tanah yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan lahan, serta memperkuat koordinasi antar kementerian untuk mewujudkan kebijakan tata ruang yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang tindih lahan yang sering terjadi. Hadir Wamen ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Selanjutnya, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Nazib Faizal serta jajaran Pimpinan Tinggi dari Kementrans. (mw/jm/rs/hms/ken/smr)
