Ada kalangan yang dianggap takut jika Anies Baswedan jadi Presiden RI di 2024. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk menghalangi-halangi Anies yang merupakan bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
semarak.co-Upaya-upaya penjegalan Anies yang terus terjadi mengundang pertanyaan bagi salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha. Pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengungkapkan segala daya upaya menjegal Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan.
“Kira-kira borok apa ya yang disimpan oleh yang sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden dan membongkarnya? Sementara itu demokrasi dirusak,” sindir Abdillah Toha melalui akun Twitter pribadinya @AT_AbdillahToha, dikutip Minggu, 10 Juni 2023 dari fnn.co.id dilansir eramuslim.com, 11 Juni 2023.
Salah seorang cendekiawan ini membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan sang wasit merangkap jadi pemain, maka pertandingan rusak. Hal ini akan membuat penonton turun ke lapangan, menyerbu, dan membuat kerusakan karena marah. “Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi,” ungkapnya.
Abdillah Toha menuliskan cuitannya tersebut menanggapi penjelasan Sudirman Said, yaitu anggota Tim 8 KPP di kanal Youtube @Hersubeno Point. Dalam podcast tersebut, Sudirman Said antara lain membeberkan tentang berbagai godaan dan tekanan kepada NasDem, Demokrat, dan PKS agar tiga partai anggota KPP ini menarik dukungannya
Yang ujungnya Anies tidak bisa maju pada pilpres 2024 karena syarat pencalonan capres pada parlementary threshold minimal 20%. Saat ini Koalisi Perubahan sudah cukup alias pas-pasan 20%. “Bahkan kalau mendengar informasi dari kawan-kawan yang cukup dekat dengan lingkungan kekuasaan itu, skenarionya agak ngeri-ngeri sedap,” ucapnya.
Misalnya, Anies akan terus dicoba dihalangi. Kalau tidak bisa dihalangi, dibiarkan maju tapi dikalahkan. Kalau tidak bisa dikalahkan, nanti akan dipersoalkan. Bahkan bila menang terpilih pun, masih akan ada upaya untuk mendelegitimasi Anies Baswedan. “Jadi ini satu effort yang luar biasa yang hanya mungkin dikerjakan orang-orang yang punya kekuatan maupun punya dana besar,” demikian Sudirman Said.
Di bagian lain, baru-baru ini publik kembali membicarakan masalah politik dinasti yang terjadi pada keluarga Presiden Jokowi. Hal ini muncul berkaitan wacana putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang bakal maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Namun, Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo yang juga mantan walikota Solo, menanggapi hal itu dengan membuat definisi politik dinasti yang agak konyol.
“Kalau politik dinasti masih dalam satu keluarga, KK (kartu keluarga) itu lho. Pak Presiden kan sudah sendiri sama Ibu, Mas Kaesang sendiri, Mas Wali KK sendiri, Mbak Kahiyang KK sendiri,” kata Rudi dilansir laman berita fnn.co.id, Sab, 17 Juni 2023.
Menanggapi pernyataan FX Rudi, pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal YouTube Rocky Gerung Official, edisi Sabtu (17/6/23) menyatakan, “Ya bisa juga itu, karena sudah transfusi darah jadi sudah beda darahnya tuh, kira-kira begitu. Itu Pak Rudi berupaya untuk cari alasan, tapi alasannya nggak ketemu, maka dipakai alasannya yang agak konyol, yaitu KK-nya sudah pisah. Tapi itu bukan soal administrasi. Ini soal pengaruh politik.”
Sementara itu, belakangan ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sangat gencar menyatakan presiden berikutnya tidak boleh ada perubahan, harus meneruskan apa yang sudah diwariskan Jokowi. Karena menurut Luhut apa yang dilakukan Jokowi itu sudah dilindungi undang-undang dan demi kepentingan generasi yang akan datang.
“Saya kira Pak LBP itu benar kalau nanti presiden berikutnya itu satu KK dengan Jokowi, kan begitu kan? Supaya ada kelanjutan. Tapi, kalau presiden berikutnya KK-nya lain dengan Pak Jokowi, ya mesti berubah programnya. Itu kalau kita mengikuti definisi FX Rudi tadi,” ujar Rocky.
Selain LBP, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa Pemilu itu seperti estafet bukan seperti meteran pom bensin yang dimulai dari nol. Sebelumnya beliau juga mengingatkan agar jangan sampai rakyat Indonesia salah pilih.
Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, pom bensin juga nggak mulai dari nol kan? Kan dia memilih mau pakai pertalite atau pake pertamax. Nah, kalau Presiden Jokowi pakai pertalite, kan presiden berikutnya bisa pakai pertamax supaya lebih kencang. Itu juga metafor yang keliru.”
“Jadi, sebetulnya tidak ada ikatan apa-apa antara presiden sekarang dengan presiden berikutnya. Satu-satunya ikatan adalah kepercayaan, moral, thrust. Publik menghendaki presiden berikutnya melakukan perubahan-perubahan drastis di dalam kebijakan publiknya,” ujar Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior laman berita fnn.co.id.
Kalau meneruskan, kata Rocky, bagaimana dengan proyek yang sifatnya mercusuar yang ternyata rugi. Itu mesti dibatalkan. “Jadi, bukan presiden berikutnya harus menalangi kerugian yang dibuat Presiden Jokowi karena cawe-cawe di Mandalika atau proyek-proyek mercusuar lain. Mandalika rugi Rp4,6 triliun. Jadi buat apa itu diteruskan,” ujarnya.
Demikian juga proyek kereta cepat. Kalau proyek kereta cepat dianggap tidak dibutuhkan karena perkembangan teknologi menginginkan orang tidak lagi naik kereta, diubah saja. “Jadi, banyak hal yang memang harus diubah itu. Jadi, bagus betul mengatakan bahwa arah kita sudah benar, tetapi proyek-proyek yang memeras pajak rakyat dan membangkrutkan negara karena hutangnya, mesti dihentikan,” ujar Rocky.
Mungkin kalau LBP mengatakan jangan terlalu drastis boleh, tapi kalau mengatakan harus diteruskan, itu artinya mending diteruskan Presiden Jokowi. “Kan semua proses politik yang sifatnya kompetisi itu artinya pertandingan ide, pertandingan program. Tidak mungkin nggak ada pertandingan program. Kalau begitu sama semua dong. Kalau sama, lalu ngapain mereka berkompetisi?” tanya Rocky.
“Jadi, harus dibedakan antara keinginan untuk berubah dan ketakutan untuk mengalami perubahan yang drastis. Jadi idenya, setiap sirkulasi elit, pasti elitnya juga berubah. Kalau sama, itu berarti ya udah siapapun yang terpilih jadi presiden, kabinetnya yang sekarang saja, supaya enggak berubah. Begitu kabinetnya diubah, komposisi program berubah, kepentingan politik juga ikut berubah,” pungkas Rocky. (net/mus/fnn/smr)
sumber: semua link share di WAgroup HIMPUNAN AKTIVIS MASJID
