Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, memperluas implementasi PJJ jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi. Perluasan menargetkan 3.500 anak untuk dapat kembali bersekolah, serta menjadi upaya mewujudkan pendidikan bermutu, inklusif, dan berkeadilan.
Semarak.co – Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, program ini merupakan bagian komitmen Kemendikdasmen untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun kondisi sosial lainnya.
“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Mitra BKHumas Fortadik, Jumat malam (24/4/2026).
Dengan paradigma tersebut, Kemendikdasmen ingin menjangkau mereka yang tidak terjangkau sehingga PJJ ini menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan.
Mu’ti turut menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi program ini. Kemendikdasmen terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk rencana pembangunan studio pembelajaran yang memungkinkan guru mengajar secara real-time kepada para murid di berbagai daerah.
“Super aplikasi Rumah Pendidikan telah kami kembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran yang dapat diakses oleh siapa pun. Tentunya implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi,” jelasnya.
Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam peluncuran program ini. Sebagai tahap awal, sebanyak 20 sekolah telah ditetapkan sebagai mitra dan pionir dalam pelaksanaan program PJJ.
“Kami berharap sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia dan juga menjadi solusi nyata dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa penerapan PJJ tingkat menengah secara lebih luas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi mereka yang memerlukan layanan pendidikan khusus.
Tatang menambahkan, berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, bahwa saat ini jumlah ATS untuk jenjang pendidikan menengah mencapai sekitar 1,13 juta dari 4 juta ATS yang ada saat ini dengan berbagai alasan.
Oleh karena itu, mereka membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ. “Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi,” jelasnya.
Tahun 2025, PJJ jenjang pendidikan menengah menggandeng Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia dan SMAN 2 Padalarang, Jawa Barat sebagai sekolah induk.
Demikian, pada 2026 PJJ jenjang pendidikan menengah akan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk SIKK yang akan menjadi pusat komando penyelenggaraan dan penanggung jawab penuh PJJ di wilayah tersebut, termasuk untuk penyiapan guru PJJ, materi belajar, serta penerbitan ijazah untuk murid.
Selain 21 sekolah induk, program ini juga melibatkan 62 sekolah mitra yang akan berkolaborasi dengan sekolah induk sebagai unit layanan peserta didik, serta pusat dukungan belajar lokal, seperti penyediaan ruang belajar luring maupun tutor yang akan menjadi pendamping bagi murid PJJ jenjang pendidikan menengah. (hms/smr)
