Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar Ali. Foto: humas Kemenag

Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah ibadah haji 1441H/2020M. Keputusan ini diambil antara lain karena hingga saat ini negara Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

semarak.co– Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar Ali mengatakan, pihaknya memahami jika Arab Saudi hingga kini belum membuka akses tersebut. Pasalnya, hingga saat ini Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga masih menjadi pandemi.

“Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum memberikan kepastian kapan akan dibukanya akses layanan penyelenggaraan haji 1441H/2020M, tidak hanya Indonesia tapi negara-negara pengirim jemaha haji lainnya,” terang Nizar di Jakarta, Selasa (2/6/2020) dalam rilis Humas Kemenag dilansir WA Group Jurnalis Kemenag.

Sebagaimana di Indonesia, lanjut Nizar, hal itu juga berpengaruh pada proses persiapan penyelenggaraan haji yang mereka lakukan. Apalagi, Covid-19 juga dapat mengancam keselamatan jemaah.

Sementara agama mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. “Pandemi Covid-19 tentu juga menjadi pertimbangan, baik Saudi maupun Indonesia, karena itu terkait kesehatan jemaah,” ujarnya.

Dibuka atau tidaknya akses layanan penyelenggaraan ibadah haji dari Arab Saudi sangat penting dan akan berpengaruh pada persiapan yang dilakukan negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia.

“Tentu persiapan itu membutuhkan waktu. Sampai saat ini belum ada kepastian sehingga sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan persiapan pelaksanan pemberangkatan ibadah haji dari Indonesia,” tandasnya.

Komisi VIII DPR mengkritik Menteri Agama (Menag) yang secara sepihak pada Selasa pagi (2/6/2020) mengumumkan pembatalan berangkat jamaah ibadah haji 2020.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengingatkan, segala keputusan yang berhubungan dengan haji dan umrah seharusnya dibahas bersama dengan DPR karena haji ini menyangkut ratusan ribu calon jemaah beserta konsekuensi dana haji yang telah dibayarkan.

“Ada kekeliruan Pak Menteri, harusnya itu segala sesuatu tentang haji itu diputuskan bersama DPR, apakah biaya penyelenggaraan haji, anggaran setoran dari calon jemaah, kemudian pemberangkatan dan pemulangan,” kata Yandri pada wartawan di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Itu disepakati semua bersama DPR, lanjut Yandri, termasuk hal yang sangat penting seperti ini, harus bersama-sama DPR untuk memutuskan batal atau tidak. “Indonesia pun hingga saat ini belum mendapatkan laporan dari Kerajaan Arab Saudi soal diperbolehkan atau tidaknya pemberangkatan calon jemaah ke sana,” kecamnya.

Bagaimana kalau Arab Saudi tiba-tiba minggu depan membolehkan berangkat jemaah haji kita, tanya Yandri. “Pemerintah tidak bertanggung jawab dong,” ujarnya.

Terlebih, dia melanjutkan, Komisi VIII DPR dan Menag juga sudah menjadwalkan rapat kerja (raker) pada 4 Juni 2020 pukul 10.00 atas izin pimpinan DPR. “Tapi kan Menteri Agama umumkan hari ini, mungkin Menag enggak tahu undang-undang,” tegasnya.

Yandri menerangkan, dalam Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diatur secara jelas tentang tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah bahwa semua tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah.

Politikus PAN ini menguraikan bahwa Menag mengirimkan surat permintaan raker pada Jumat (29/5/2020). Dia menginginkan rapat bisa dilakukan hari ini.

Tetapi, karena rapatnya tidak bisa dilakukan secara virtual karena membahas hal yang sangat penting dan direncanakan akan ada konferensi pers bersama, maka rapatnya baru dijadwalkan Kamis depan oleh pimpinan DPR.

“Karena ini menyangkut hajat umat Islam, ratusan ribu nasibnya. Tapi kalau Pak Menteri begini, saya nggak tahu Pak Menteri ngerti nggak tata aturan bernegara,” kritik dia.

Legislator Dapil Banten II ini menambahkan, seharusnya dalam raker diputuskan kedua belah pihak, dibahas apa persoalannya, bagaimana solusinya, bagaimana mengatasi persoalannya, dan sebagainya.

Sehingga, pemerintah dan DPR menghadapi publik bersama-sama. “Kalau sekarang kan kelihatannya pemerintah buang badan, emang enggak siap. Ya Kemenag baca undang-undang lah. Jangan grasak grusuk,” pungkasnya. (net/smr)

 

sumber: sindonews.com diWA Group FSU (Forum Sandi Uno)/WA Group Jurnalis Kemenag

LEAVE A REPLY