Pojok galeri ATM Link bank bumn. Foto: pikiranrakyat.com di internet

Mulai 1 Juni 2021, cek saldo dan tarik tunai di ATM Link bakal dikenakan biaya. Jaringan ATM Link milik bank-bank BUMN atau bank Himbara meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

semarak.co-ATM Link atau ATM Himbara yang berwarna merah sebagai ciri khasnya memang sebelumnya gratis untuk semua pengguna kartu debit semua bank BUMN. Untuk cek saldo yang semula gratis, melalui kebijakan baru ini nantinya akan dikenakan biaya Rp 2.500 per transaksi.

Selanjutnya untuk tarik tunai, bakal dikenakan biaya Rp 5.000 per transaksi di mesin ATM Link dan ATM Himbara yang berbeda. Biaya transaksi akan didebet langsung dari rekening nasabah pada saat nasabah melakukan transaksi.

“Biaya administrasi ini berlaku terhitung mulai 01 Juni 2021 dan seterusnya sampai dengan adanya perubahan di kemudian hari,” tulis keterangan di laman resmi BNI, bni.co.id, seperti dikutip tribunnews.com, Jumat (21/5/2021).

Mengutip kumparan.com/21 Mei 2021 18:23/ Sebelum ada perubahan biaya transaksi untuk nasabah bank-bank BUMN, keputusan cek saldo dan transaksi tunai di ATM Link digratiskan ketika Rini Soemarno masih menjadi Menteri BUMN. Adapun PT Jalin Pembayaran Nusantara merupakan perusahaan yang menjadi operator jaringan ATM Link BUMN.

Menoleh ke belakang, mulanya Presiden Joko Widodo menyindir banyaknya ATM BNI, Mandiri, BRI, yang berjejer di lokasi yang sama. Padahal, pemiliknya sama yaitu negara. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Peresmian Pabrik V PT Pupuk Kalimantan Timur dan Pabrik Asam Fosfat II PT Pertokimia Gresik di Bontang, Kalimantan Timur, November 2015.

Dari situ, Jokowi melihat harusnya ada kerja sama antar bank BUMN dalam hal penggunaan mesin ATM karena sama-sama bank negara. Hanya kartunya saja yang berbeda-beda.

“Saya suruh menghitung, coba dihitung sekarang buatnya satu saja, bisa efisien, saya dilapori kemarin Rp 30 triliun. Bayangkan ATM setiap kota ada berapa, bayangkan kita punya kota/kabupaten berapa? Hal-hal seperti ini yang harus dihitung. Ini kan pemiliknya sama, pemiliknya pemerintah, kok buat sendiri-sendiri?” kata Jokowi.

Sindiran itu pun direspons Kementerian BUMN. Himbara meluncurkan ATM Himbara yang merupakan penggabungan empat bank BUMN menjadi satu. Peluncuran ATM Himbara perdana dilakukan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dihadiri Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad beserta Direktur Utama Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

BACA JUGA :  Rayakan Hari Pelanggan Nasional, Bank Muamalat Gelar Health Talk Bareng Nasabah secara Virtual

“Kalau bicara sinergi tentu ada dampak yang diberikan,‎ terutama kepada para nasabah, transaksi di ATM himbara ini jadi lebih murah,” kata Ketua Asmawi Syam yang juga menjabat Dirut BRI saat itu di Pasar Tanah Abang, Desember 2015.

Saat itu, Asmawi mengatakan dengan adanya penggabungan ATM ini, pengecekan saldo untuk empat bank BUMN tidak dikenakan biaya di ATM Himbara. Sementara untuk tarik tunai yang biasanya dikenakan biaya Rp 7.500 per transaksi menjadi Rp 4.000 dan transfer antar bank biasanya Rp 7.500, di ATM Himbara hanya Rp 4.000 per transaksi.

Waktu peluncuran itu, tarik tunai belum gratis, tapi diturunkan biayanya. Rini pun menyebut perlu dipertimbangkan agar transaksi tarik tunai gratis dengan adanya penggabungan ATM bank BUMN ini. Tujuannya agar lebih banyak nasabah di Himbara.

“Perlu dipikirkan bagaimana biaya transaksi via ATM antar-bank Himbara bisa menjadi Rp 0. Ini sekaligus bisa menarik lebih banyak nasabah untuk bergabung,” ujar Rini di lokasi yang sama.

Nama ATM Himbara itu dikenal juga dengan ATM Link dengan logo Link di setiap mesin ATM. Sebab infrastukturnya menggunakan jaringan ATM Link milik PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan cucu usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) atau Telkom.

Rini pun meminta ada perusahaan baru untuk penggabungan ATM Himbara ini. Didirikanlah PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sebagai perusahaan switching nasional pada November 2016 atas inisiatif bersama antara Kementerian BUMN, Himbara, dan Telkom.

“Sejak 19 Juni 2019 sesuai dengan arahan Kementerian BUMN, pemegang saham mayoritas Jalin berubah, yang semula Telkom Indonesia menjadi PT Danareksa (Persero). Jalin adalah sebuah perusahaan switching nasional yang mengoperasikan jaringan Link yang tersebar luas di seluruh penjuru nusantara,” demikian keterangan dari situs Jalin.

Jalin menjelaskan, bisnis layanan switching ATM sebenarnya sudah beroperasi sejak 2009 yang telah digunakan antar bank anggota Himbara. ini dikenal dengan Link yang dikelola PT Telkomsigma, anak perusahaan Telkom Indonesia melalui PT Sigma Cipta Caraka. Kemudian pada 2017 bisnis layanan switching ATM ini dialihkan pengelolaannya kepada Jalin.

BACA JUGA :  Menparekraf Sandiaga Ajak Mendikbud dan Menteri BUMN Bahas Infrastruktur Pariwisata

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyelenggara jasa sistem pembayaran, pada 27 Februari 2017 Jalin telah memperoleh izin/lisensi dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penyelenggara Switching dan Penyelenggara Kliring Kartu ATM.

Pada 9 Juni 2017 memperoleh izin/lisensi sebagai Prinsipal, Penyelenggara Switching dan Penyelenggara Kliring Kartu Debet. Kemudian pada 29 November 2017 Jalin memperoleh izin sebagai Lembaga Switching Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Terakhir pada tanggal 16 Agustus 2019, Jalin mendapatkan persetujuan sebagai Lembaga Switching Untuk Pemrosesan Transaksi dengan Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Kini, dengan perubahan transaksi biaya di ATM Link, mulai bulan depan nasabah bank-bank BUMN harus menanggung biaya cek saldo dan tarik tunai. Rencana ini pun ramai dikomentari oleh netizen di media sosial.

Mayoritas komentar ini bernada penolakan terhadap kebijakan teranyar ATM Link yang padahal juga dikelola oleh Himbara. “Tega. Padahal Link tu andalan banget saat Mandiri sering error ATM-nya,” tulis akun @bukan_isnaini di akun Twitternya, Jumat (21/5/2021).

Dihubungi terpisah, menurut Sekretaris Perusahaan BNI Mucharom, kesepakatan perubahan biaya di ATM Link ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan bagi nasabah. Menurutnya, penyesuaian biaya ini masih lebih rendah dibandingkan dengan biaya transaksi lainnya melalui ATM Link.

“Selain itu, Himbara juga mendukung program GNTT (Gerakan Nasional Non Tunai). Di mana penyesuaian biaya transaksi tersebut untuk mengurangi ketergantungan masyarakat atas penggunaan uang tunai,” jelas Mucharom kepada kumparan.

Ciptakan Beban Baru Nasabah di Tengah Pandemi

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyikapi keputusan bank Himbara menarik biaya cek saldo dan tarik tunai bagi nasabahnya yang transaksi di ATM Link mulai 1 Juni 2021.

Bank pelat merah ini disebut telah menciptakan beban baru ke nasabahnya di tengah pandemi Covid-19. “Akan memberikan dampak ekonomi biaya tinggi, beban baru nasabah,” kata Kamrussamad saat dihubungi, Jumat (21/5/2021).

Politikus Gerindra itu pun berjanji akan menanyakan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator bank di tanah air. “Kami akan tanyakan ke OJK, apa landasan regulasibdan hukum dari kebijakan tersebut. Apa sudah diperhitungkan beban baru yang akan ditanggung nasabah,” paparnya.

BACA JUGA :  Program Plasma BUMN Untuk Indonesia, Telkom Hadirkan Layanan Call Center Plasma Konvalesen 117 Ext 5

Protes YLKI

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik keras adanya rencana perubahan biaya layanan transaksi di ATM Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, penerapan biaya administrasi ini harus segera ditolak.

Dalam hal ini, menurut Tulus, para konsumen dijadikan sapi perah atau sumber pendapatan di tengah kondisi sulit pandemi Covid-19. “Harus kita tolak karena itu artinya mau menangnya sendiri, hanya menjadikan biaya admin Bank termasuk cek saldo sebagai sumber pendapatan,” jelas Tulus saat dihubungi Tribunnews, Jumat (21/5/2021).

“Ini tidak pantas. Apalagi saat pandemi seperti ini. Jadi kita minta agar rencana tersebut dibatalkan. Jangan jadikan konsumen sebagai sapi perah perbankan,” pungkas Tulus Abadi.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengkritik keputusan bank Himbara menarik biaya cek saldo dan tarik tunai di jaringan ATM Link. “Ini kan era digital, bank Himbara harusnya lebih kreatif cari pendapatan berbasis fee, jangan hanya bermain di layanan ATM,” ujar Ekonom Indef Bhima Yudhistira saat dihubungi, Jumat (21/5/2021).

Menurutnya, perbankan pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seharusnya tidak perlu memberikan beban tambahan ke nasabahnya dalam bertransaksi di ATM Link. “Selama ini nasabah loyal, salah satunya karena layanan cek saldo dan tarik tunai tanpa fee di ATM Link,” ucapnya.

Ia menyebut, arah pengembangan sistem pembayaran ke depan, khususnya perbankan dituntut untuk memberikan efisiensi, sehingga biaya bisa ditekan dan ujungnya nasabah diuntungkan.

“Pengenaan biaya ini dikhawatirkan akan membuat provider layanan di luar bank Himbara bisa mengambil pasar. Sekarang mulai berkembang aplikasi untuk memangkas berbagai biaya yang sebelumnya dikenakan oleh bank,” paparnya.

Bhima pun menyarankan bank Himbara untuk mencari pendapatan lain di luar menarik biaya ke nasabah saat cek saldo dan tarik tunai di ATM Link. “Seperti mendorong kenaikan permintaan kredit, dan mencari fee based income, misalnya dari bank insurance,” ucap Bhima. (tbc/kum/smr)

 

sumber: tribunnews.com/bisnis/2021/05/21/kumparan.com di WAGroup 207 Of brothers

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY