Anas Urbaningrum Seolah Lupa Hak Politiknya Telah Dicabut Akibat Terbukti Korupsi, Jabatan Ketum PKN Harusnya Ditolak

Mantan narapidana kasus korupsi proyek P3SON Hambalang, Jawa Barat Anas Urbaningrum pernah dengan lantang menyatakan siap digantung di Monas (latar belakang) jika terbukti korupsi, tapi malah bikin kegiatan usai bebas dengan melepas burung merpati usai pidato politik. Foto: detik

Anas Urbaningrum seolah lupa hak politiknya dicabut sebagai akibat kasus korupsi yang menimpanya. Buktinya, Anas menerima jabatan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Penetapan itu setelah digelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) PKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Jumat petang (14/7/2023).

semarak.co-Mantan narapidana kasus korupsi proyek P3SON Hambalang, Jawa Barat Anas Urbaningrum dinilai seharusnya menghormati vonis Mahkamah Agung (MA) yang mencabut hak politiknya selama 5 tahun. Anas malah merasa dizalimi akibat pencabutan hak politik selama 5 tahun, karena membuat dia jadi tidak bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Bacaan Lainnya

Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro mengingatkan bahwa pencabutan hak politik narapidana koruptor merupakan bagian dari ikhtiar bangsa dan negara ini untuk membersihkan kehidupan politik di Indonesia lebih bersih dari praktik kolusi, korupsi dan berbagai bentuk abuse of power lain.

“Jadi hal itu harus dihormati dan diapresiasi. Jika terdapat elite politik yang melontarkan pernyataan sikap tidak sepakat dengan aturan pencabutan hak politik bagi napi korupsi maka justru akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat,” sambung Bawono saat dihubungi awak media Minggu (16/7/2023) seperti dikutip republika.co.id yang dilansir melalui laman berita msn.com, Senin malam (17/7/2023).

Utamanya terkait komitmen melawan rasuah. “Publik akan dengan mudah memberi penilaian seberapa besar komitmen dia terhadap clean and good government kelak apabila nanti berkuasa. Ketentuan pencabutan hak politik itu diatur di dalam konstitusi,” papar Bawono sambil mengutip.

“Dalam Pasal 35 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hak politik itu dapat dicabut dengan putusan hakim, di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih pada pemilu, serta hak lainnya,” demikian kutip Bawono.

Keterlibatan Anas dalam kasus tersebut diungkapkan oleh Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Tudingan ini membuat gerah Anas. Bahkan, Anas pernah menyatakan siap digantung di Monas apabila terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Namun boro-boro memenuhi janjinya, Anas malah pidato politik di Monas, Jakarta Pusat. “Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” ujar Anas di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2012) masa itu.

Kemudian ketika namanya semakin santer dikaitkan dengan kasus Hambalang, Anas mengingatkan KPK tidak perlu repot-repot mengurusi. Ia menganggap pernyataan Nazaruddin yang pertama kali menyebut Anas terlibat dalam kasus itu sebagai ocehan dan karangan semata.

“Saya tegaskan, ya, KPK sebetulnya tidak perlu repot-repot mengurus soal Hambalang. Mengapa? Karena itu, kan, asalnya ocehan dan karangan yang tidak jelas. Ngapain repot-repot,” ujarnya. Dari “nyanyian” Nazaruddin. KPK pun melakukan penyelidikan.

Anas lantas ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2013. Anas baru ditahan pada Januari 2014. Sebulan setelahnya tepatnya 23 Februari 2014, dia menyatakan mundur dari jabatan ketua umum sekaligus kader Partai Demokrat.

Vonis terhadap Anas dijatuhkan pada September 2014. Saat itu, Majelis Halim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Anas 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Anas dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.

Namun, vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta dia dihukum 15 tahun penjara dan uang pengganti Rp 94 miliar serta 5,2 juta dollar AS. Tak terima atas vonisnya, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada Februari 2015, majelis hakim banding memutuskan memangkas hukuman Anas 1 tahun menjadi 7 tahun penjara. Namun, Anas tetap didenda Rp 300 juta. Kendati dijatuhi hukuman yang lebih ringan, Anas masih tak puas. Dia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada Juni 2015, MA menyatakan menolak permohonan Anas.

Majelis hakim kasasi yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar kala itu justru menjatuhkan vonis 14 tahun penjara ke Anas. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut juga diharuskan membayar denda Rp5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Selain itu, Anas diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Namun, lima tahun berselang, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Anas. Pada September 2020, majelis hakim PK yang dipimpin Sunarto menyunat hukuman Anas 6 tahun. Dengan demikian, hukuman Anas berkurang drastis menjadi 8 tahun penjara.

Namun begitu, Anas tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 57,9 miliar dan 5.261.070 dollar AS. Selain itu, majelis hakim PK tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah Anas menyelesaikan pidana pokok.

Setelah menjalani masa hukuman, Anas akhirnya bebas murni pada Senin (10/7/2023). Status bebas murni Anas diumumkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung, Jawa Barat. (net/msn/rep/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *