Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan, pembangunan Zona Integritas (ZI) menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan transformasi birokrasi berjalan pada rel yang benar.
Semarak.co – Zona Integritas tidak hanya dimaknai sebagai sekadar pemenuhan indikator atau mengejar predikat, melainkan komitmen bersama membenahi cara kerja agar proses semakin bersih, transparan, akuntabel, mencegah korupsi, dan berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Salah satu upaya mempercepat reformasi birokrasi adalah membangun pilot project pada unit pelayanan strategis yang dikenal sebagai ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya, dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis malam (8/1/2026).
Predikat ini diberikan kepada unit kerja yang menunjukkan komitmen nyata pimpinan dan seluruh jajaran untuk melakukan pembenahan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga ZI benar-benar menjadi mesin percepatan perubahan yang dapat direplikasi.
Keberhasilan membangun ZI tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi konsistensi mengelola perubahan menyeluruh. Keberhasilan tersebut ditentukan komitmen perubahan, pelayanan publik yang prima, program unggulan, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta komunikasi publik yang baik.
Rini juga menekankan, pembangunan ZI bukanlah agenda rutin semata, melainkan agenda yang sangat krusial dan strategis. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) mengingatkan bahwa rule of law adalah jantung dari tata kelola pemerintahan yang efektif yang menopang kemakmuran dan kepercayaan publik.
“Artinya ketika integritas di sektor hukum menguat, kepercayaan terhadap negara ikut menguat, dan ketika integritas melemah dampaknya tidak hanya dirasakan satu institusi, tetapi mengguncang tata kelola secara keseluruhan,” jelasnya.
Bagi Kementerian Hukum, ZI menjadi kunci untuk menjaga wibawa instansi pemerintah dan kepercayaan terhadap hukum. Tanpa integritas hukum dapat kehilangan legitimasi di mata publik.
Kementerian Hukum juga mengelola kewenangan yang strategis dan berdampak luas, sehingga harus disertai sistem pencegahan risiko yang kuat dan konsisten. Di saat yang sama Kementerian Hukum harus menjawab ekspektasi publik yang menuntut keadilan dan kepastian yang nyata, bukan sekadar prosedur yang tertib.
Rini menambahkan bahwa ZI bukanlah tujuan akhir, melainkan cara memastikan reformasi birokrasi benar-benar hidup dalam keseharian kerja. Bagi Kementerian Hukum, integritas adalah penopang kepastian hukum, rasa keadilan, dan kepercayaan publik.
“Dengan semangat Transformasi Melayani Negeri, saya berharap Kementerian Hukum terus menjadi teladan birokrasi yang bersih, berkinerja, dan memberi manfaat nyata bagi Masyarakat,” tambahnya.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa penandatanganan komitmen bersama pembangunan ZI bukan hanya sebuah seremoni saja. Namun komitmen tersebut untuk mengimplementasikan makna sesungguhnya terkait reformasi birokrasi yang ideal.
“Ini (ZI) adalah suatu program berkelanjutan, tidak hanya satu periode kepemimpinan. Oleh karena itu sudah tepat, apa yang menjadi capaian kita nanti ke depan kalau kemudian zona integritas dan WBBM ini menjadi budaya,” katanya. (hms/smr)
