Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama empat kementerian/lembaga untuk pengembangan sektor pariwisata yang selaras dengan agenda nasional Presiden Prabowo
Semarak.co – Kerja sama dilakukan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian UMKM, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) di Kantor Kemenpar, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
“Pariwisata adalah sektor dinamis yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Hal ini membuktikan bahwa pariwisata dapat saling bekerja sama dan mendukung dengan berbagai pihak,” ujar Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, dirilis humas Kemenpar usai acara melalui WAGroup Siaran Pers Kemenpar2, Rabu malam (13/8/2025).
Dia menyatakan, pariwisata merupakan ruang untuk bersinergi, di mana dapat saling membantu dalam pembangunan termasuk pemenuhan gizi masyarakat, keselamatan, ekonomi rakyat, dan kelestarian alam sehingga program dapat berjalan beriringan dan mendukung agenda nasional.
Kerja sama dengan Kementerian UMKM akan fokus pada pembangunan pariwisata berbasis ekonomi rakyat. Desa wisata menjadi pusat pertumbuhan UMKM dengan akses permodalan melalui KUR dan pendanaan lainnya oleh Kementerian UMKM.
Selain itu, kedua Kementerian juga akan memperkuat pemasaran produk dan memfasilitasi investasi skala kecil-menengah. “Kami ingin setiap wisatawan yang datang dan pulang dari desa wisata membawa cerita soal produk dan kenangan yang lahir dari tangan-tangan UMKM Indonesia,” ujar Widiyanti.
Kesinambungan pengembangan pariwisata tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, Kemenpar menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna memperkuat komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan.
“Kolaborasi ini mencakup penyelarasan kebijakan peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan pendampingan pengelolaan sampah di destinasi wisata,” kata Widiyanti.
Kemenpar bersama BGN berkomitmen memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemenpar akan memberikan dukungan berupa pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia oleh 6 Politeknik Pariwisata, serta pelibatan desa wisata dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kualitas pariwisata juga bergantung pada kesehatan masyarakatnya. Karena itu kami bangga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis,” jelasnya.
Bahkan sebelum MoU ini ditandatangani, Kemenpar telah berpartisipasi dalam pelatihan calon kepala dapur bagi sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Ada sekitar 1.600 yang dibina sebagai bagian dari tata kelola makanan yang bersih dan sehat yang diselenggarakan di Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada Juni 2025.
Kemenpar juga kerja sama dengan Basarnas sebagai upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan. Program diwujudkan melalui pelatihan keahlian pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan sistem komunikasi terpadu, hingga operasi penyelamatan wisatawan sebagai bentuk kesiapsiagaan.
“Bersama Basarnas, kami menguatkan kapasitas SDM pariwisata dan destinasi alam dengan pencegahan dan penanganan keadaan darurat. Dengan rasa aman, wisatawan akan kembali merekomendasikan Indonesia kepada dunia dan menjaga citra pariwisata kita,” ujarnya.
Widiyanti menyampaikan, kolaborasi lintas sektor yang dibangun kali ini akan menjadi pijakan penting menuju pariwisata yang lebih baik dalam payung agenda nasional untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
“Langkah ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk memastikan pariwisata Indonesia terus tumbuh. Mari kita terus jaga dan perkuat semangat bersama ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih sejahtera dan lebih lestari,” ujar Widiyanti.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini dan meyakini banyak potensi yang bisa dikerjakan bersama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pariwisata.
“Kami senang Kemenpar ternyata memiliki beberapa lembaga pendidikan yang bisa jadi tempat belajar para kepala pada Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan para penjamah makanan. Akademi, Politeknik, dan juga lembaga-lembaga di bawah Kemenpar bisa menghasilkan makanan berkualitas,” kata Dadan.
Makan Bergizi Gratis (MBG) disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis. Saat ini BGN telah memberikan pelayanan pemenuhan gizi bagi lebih dari 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Kami sedang mengejar target bisa melayani minimal 20 juta yang akan dibacakan oleh Presiden pada 15 Agustus 2025. Dan target kami sampai akhir tahun adalah 82,9 juta (penerima manfaat) yang bisa melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA,” ujar Dadan Hindayana.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan sektor pariwisata harus menjadi salah satu pendekatan awal dalam upaya mendorong pertumbuhan UMKM. “Kalau kita ingin mendorong proses pertumbuhan ekonomi dalam hal ini UMKM melalui sektor pariwisata, banyak sekali potensi dan peluangnya,” ujar Maman.
Saat ini terdapat lebih dari 6.000 desa wisata yang terdaftar dalam platform Jejaring Desa Wisata. Jika perkembangan UMKM difokuskan di daerah pariwisata, tentu akan memberikan efek ekonomi yang besar. Selain terhadap UMKM dan penyerapan tenaga kerja, efek ekonomi terhadap daerah pariwisata juga memiliki implikasi besar.
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii berharap melalui MoU ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Kemenpar dan Basarnas yang sudah terjalin erat.
Kemenpar bersama Basarnas dapat memperkuat bekerja sama dalam menyampaikan informasi tentang penanganan bencana hingga ke tingkat penyelenggara wisata. Bertukar informasi untuk bisa melakukan penanganan awal minimal dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
“Kami berharap bahwa dengan adanya MoU yang sudah ditandatangani ini, ke depan harapan kami tidak ada lagi korban. Karena bagi Basarnas, menyelamatkan satu nyawa merupakan investasi negara untuk menuju Indonesia Emas,” tukasnya.
Sementara itu Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono meyakini sektor pariwisata bisa menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Permasalahan sampah menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama.
“Kami menyambut baik MoU ini agar ada koordinasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program, lebih banyak lagi pertukaran informasi. Saya rasa dengan ini kita harus saling mendukung memberikan atensi satu sama lain,” ujar Diaz. (hms/smr)
