Rapat Perdana LANDLAB, Menteri ATR/BPN Nusron Dorong Kebijakan Pertanahan dan Bank Tanah Berbasis Data

Nusron Wahid membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB), Rabu (14/05/2025).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB), di Jakarta, Rabu (14/05/2025).

Semarak.co – Nusron menyatakan, proyek LANDLAB ini merupakan implementasi hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah.

Bacaan Lainnya

“Saya ucapkan terima kasih  terhadap pihak JICA, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan proyek ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan kebijakan pengembangan pertanahan dan Bank Tanah lebih berkualitas,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Rabu malam (14/5/2025).

Proyek ini akan berlangsung selama tiga tahun, terhitung sejak April 2025 hingga April 2028. Melalui forum JCC ini, dirumuskan langkah peningkatan kapasitas dalam pembuatan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kebijakannya tidak lagi menggunakan feeling atau rencana jangka pendek, tapi betul-betul based on data dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, ke depan (kebijakan) kita tidak tambal sulam dalam mengambil keputusan,” terang Nusron.

Kepala JICA Indonesia Takeda Sachiko menyatakan,  proyek ini langkah awal memperkuat tata kelola pengembangan pertanahan dan Bank Tanah di Indonesia. “Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia punya daratan lima kali lebih luas. Ini memberikan potensi besar dalam pengembangan pertanahan yang strategis,” ucapnya.

Ia berharap, LANDLAB mampu mendukung pengembangan infrastruktur, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). Ia lantas menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

“Sepanjang pelaksanaan kegiatan ini, kami sangat mengharapkan masukan dari instansi yang terlibat. Saya sangat senang kita bisa memulai langkah pertama ini bersama-sama, kerja sama produktif dengan kita semua,” ungkap Takeda.

Kegiatan ini diikuti berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga, antara lain Kemenko Bidang Perekonomian; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian PPN/Bappenas; Kemenhub; Kementerian Pekerjaan Umum; Pemprov Jakarta, Pemprov Kalimantan Timur; serta PT MRT Jakarta. (AR/RT/FA)

Pos terkait