Indonesia melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat memberikan perhatian khusus kepada negara-negara Afrika, negara terbelakang dan negara berkembang yang terkurung daratan.
semarak.co-Yaitu dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), restrukturisasi keuangan, dan transfer teknologi disuarakan untuk mengatasi persoalan negara-negara tersebut.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta menyampaikan pendapat Indonesia dalam sesi: Negara-negara Afrika, Negara Terbelakang dan Negara Berkembang Terkurung Daratan: Mengubah Arus, Mendapatkan Kembali Landasan yang Hilang serta Memulai Jalan menuju SDGs, di Afrika, Kamis (13/7/2023) waktu setempat.
Sesi lintas negara ini menjadi bagian dari High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023. Pertemuan berlangsung pada tanggal 10-20 Juli 2023 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini dihadiri delegasi dari 196 negara.
Indonesia pamerkan hasil-hasil SDGs tingkat nasional sampai desa, serta menyajikan seminar bertajuk Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs.
“Jauh sebelum krisis saat ini muncul, Indonesia telah sepakat untuk memberikan perhatian khusus kepada negara-negara Afrika, negara terbelakang dan negara berkembang yang terkurung daratan,” jelas Ivanovich dirilis humas Kemendes PDTT usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Jumat (14/7/2023).
Upaya Ini dijalankan dalam upaya memastikan tidak ada negara yang tertinggal. Saat ini ada 46 negara terbelakang, yang mencakup 33 negara di Afrika, serta 32 negara berkembang yang terkurung daratan, mencakup 17 negara-negara Afrika.
Negara-negara itu secara tidak proporsional tetap rentan terhadap krisis global dan guncangan eksternal. Karena itu, penting bagi masyarakat internasional untuk bekerja sama mendukung negara-negara Afrika, negara terbelakang dan negara berkembang yang terkurung daratan.
Terutama, kaya Ivanovich, dalam menanggapi krisis, memajukan pemulihan dan kemajuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indonesia mengajukan tiga poin penyelesaian. Pertama, mereformasi arsitektur keuangan internasional agar dapat memberikan akses yang lebih baik bagi negara-negara Afrika, negara terbelakang dan negara berkembang yang terkurung daratan.
Akses yang baik kepada sumber daya keuangan akan meningkatkan stabilitas keuangan. Akses keuangan yang baik juga mendukung implementasi kebijakan dan inisiatif yang telah diuraikan dalam Agenda Afrika 2063, Program Aksi Doha, dan Program Aksi Wina.
Melihat kondisi mutakhir, penting pula mendukung negara-negara tersebut dalam mengelola utang. Ini bisa dijalankan melalui inisiatif keringanan utang, restrukturisasi utang, dan strategi pengelolaan utang yang berkelanjutan. Hasilnya akan dapat mengalokasikan ruang fiskal lebih baik, serta mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang.
Kedua, memperkuat bantuan teknis dan peningkatan kapasitas, khususnya dalam pembangunan manusia. Masyarakat, khususnya penduduk muda dan usia kerja, merupakan aset penting guna membangun ketahanan serta memajukan Agenda Pencapaian SDGs 2030.
Berinvestasi pada manusia juga dapat meningkatkan kemampuan negara untuk merancang dan menerapkan strategi serta kebijakan pembangunan yang efektif di masa depan.
Ketiga, mempromosikan transfer teknologi dan meningkatkan kapasitas inovasi teknologi negara, untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Ini bisa dijalankan melalui perjanjian transfer teknologi, kerja sama negara Selatan-Selatan, dan kemitraan pemerintah dengan sektor swasta.
“Melalui kesempatan ini, Indonesia ingin sekali lagi menggarisbawahi, bahwa solidaritas dan kerja sama internasional sangat penting untuk mendukung lebih lanjut negara-negara Afrika, negara terbelakang dan negara berkembang yang terkurung daratan,” pungkas Ivanovich. (hms/smr)
