Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).
semarak.co-Adapun pembahasan pada pertemuan kali ini di antaranya terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan terkait peningkatan pelayanan publik.
Menteri ATR/BPN Hadi mengucap terima kasih pada Menteri PANRB Anas atas kepercayaan kepada Kementerian ATR/BPN yang telah dinilai baik dalam menjalankan pelayanan publik. Dengan kepercayaan yang telah didapat, Menteri ATR/BPN Hadi menuturkan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
“Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang saat ini secara digital ada empat aplikasi, yang mana bisa melayani, serta mengurai daripada kepadatan 40-50% layanan,” tutur Menteri Hadi dirilis humas ATR/BPN usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Kamis (16/2/2023).
Terkait pertemuan, Hadi akan menindaklanjuti peningkatan pelayanan publik secara elektronik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan dan tata ruang. “Komitmen kami terus akan meningkatkan pelayanan secara elektronik,” imbuh Hadi.
Dalam rilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (16/2/2023), Menteri Anas mendukung langkah percepatan transformasi digital yang digeber Kementerian ATR/BPN.
Transformasi digital pada layanan pertanahan dan tata ruang menjadi salah satu target strategis dalam perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tadi kami bertemu Menteri ATR/Kepala BPN Pak Hadi Tjahjanto. Kita bersama-sama membahas soal penguatan tata kelola birokrasi dan digitalisasi pada proses bisnis layanan pertanahan dan tata ruang. Kami optimistis ini bisa jalan, dan Kementerian ATR sudah siap dengan project management office/PMO transformasi digital,” ujar Menteri Anas usai bertemu Menteri ATR/Kepala BPN Hadi, Rabu (15/2/2023).
Menteri Anas mengatakan, digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang akan diintegrasikan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang kini sedang difinalisasi. MPP Digital adalah skema single sign on yang akan diterapkan pada semua lini pelayanan public.
Dimana warga/pengguna dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja. Sehingga lebih simpel dalam mengakses beragam layanan yang jumlahnya sangat banyak dan bersifat heterogen di tanah air, termasuk layanan pertanahan dan tata ruang.
Menteri Anas memaparkan, selama ini, warga harus mengakses banyak aplikasi dan tentu membuat banyak akun untuk mendapatkan berbagai layanan pemerintah. Ke depan, dengan single sign on, semuanya akan lebih simpel, dengan dokumen kependudukan sebagai basis data utama.
Tadi sudah dibahas, terang Menteri Anas, ada beberapa detil layanan pertanahan-tata ruang yang segera diintegrasikan. Hari Kamis-Jumat besok kita one on one meeting antara Kementerian PANRB dan ATR/BPN untuk detilkan percepatan integrasi ini.
“Sudah ada gambarannya, tadi disampaikan misalnya bisa buku tanah elektronik, sertifikat elektronik untuk beberapa segmen, pertek, dan beberapa lainnya sedang dirumuskan. Transformasi digital Kementerian ATR/BPN telah berjalan akseleratif,” ujarnya.
Nilai SPBE di kementerian tersebut pada 2021 sebesar 3,05 (predikat Baik), lalu melompat menjadi 3,55 (Sangat Baik). Ke depan, hal tersebut dioptimalkan dengan integrasi layanan dan digitalisasi di semua lini.
“Pak Hadi Tjahjanto punya digital leadership, sudah ada PMO transformasi digital, lalu ini kita siapkan integrasi ke MPP Digital. Tentu secara bertahap, layanan pertanahan apa yang bisa diintegrasikan secara digital, dan ke depan kita harapkan semua layanan pertanahan didigitalisasi dan terintegrasi ke MPP Digital,” papar Anas.
Menteri ATR/Kepala BTN Hadi Tjahjanto menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara digital. “Karena terbukti, dengan digital, dapat mengurai kepadatan layanan hingga 40-50 persen. Artinya, pelayanan pasti lebih cepat,” tutur Hadi Tjahjanto.
Dalam kesempatan tersebut, juga disepakati untuk meningkatkan integrasi layanan BPN dengan MPP yang telah ada di 103 kabupaten/kota. Terdapat sejumlah layanan ATR/BPN yang hadir di MPP, di antaranya pengukuran bidang tanah, penetapan hak atas tanah, hak tanggungan, dan pertimbangan teknis pertanahan.
“Di MPP 103 kabupaten/kota, kita tingkatkan integrasinya, karena masih ada sedikit yang belum terintegrasi. Ini kita tuntaskan, segera kita integrasikan. Kita berterima kasih ke Pak Hadi atas dukungannya mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital,” papar Anas.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, serta Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo. Sementara itu, mendampingi Menteri PANRB, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Diah Natalisa; Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Inovasi Pemerintahan, Eri Irawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PANRB. (ls/yz/mw/and/smr)
