Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak jadi mengumumkan reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu (1/2/2023). Kabar reshuffle pada hari yang bertepatan dengan Rabu Pon itu mereda usai pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pekan lalu.
semarak.co-Surya membocorkan sedikit hasil obrolannya dengan Jokowi selama 1 jam 20 menit tersebut. Pertemuan tersebut memastikan NasDem akan terus mendukung pemerintahan Jokowi. Selain menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi hingga 2024, Surya juga menguatkan hubungan dengan partai koalisi.
“Kami memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tapi tetap menjaga empati nurani public,” ujar Paloh kepada wartawan di sela pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Tomang, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2023).
Selain menyambangi Ketum Golkar, dia berencana bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Sebelum Paloh bertemu Jokowi, sempat tersiar kabar menteri NasDem akan disingkirkan usai mengusung Anies Baswedan pada 2024 nanti.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menyebut, Paloh yang memilih merapat ke pemerintah mengubah hitung-hitungan rencana reshuffle. “Surya Paloh juga sudah bertemu dengan Luhut Pandjaitan di London Inggris, sepertinya menjadi jembatan dengan Jokowi,” kata pada Senin (30/1/2023).
Namun Ujang mengatakan, reshuffle masih akan tergantung keputusan Nasdem. Ia menjelaskan, partai tersebut berpotensi tersingkir dari kabinet jika memaksakan diri untuk mengusung Anies. Sebelumnya, Jokowi mengakui reshuffle tak hanya mempertimbangkan kinerja, namun konstelasi politik.
Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati mengatakan pertimbangan politik tersebut membuat waktu reshuffle berpotensi tidak terjadi seperti biasanya. “Kita tidak bisa menduga 100 persen kapan reshuffle akan terjadi. Itu tergantung dari presiden sendiri,” kata Jati kepada Katadata.co.id, Rabu (1/2/2023).
Jati menganalisis setidaknya ada tiga alasan kenapa reshuffle kali ini sangat beraroma politik. Pertama, manuver politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Kedua, dinamika pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 oleh Partai nasdem.
Jati mengatakan pencalonan Anies kini telah mendapat dukungan dari beberapa partai politik yang ada dalam koalisi pemerintah. Terakhir, persepsi publik kepada pemerintah. Jati menjelaskan ada beberapa masalah publik karena kinerja lembaga pemerintah tertentu dan ramai dibicarakan.
Hal tersebut dianggap memiliki karakteristik bola salju yang akan membesar jika tidak diselesaikan dan bisa menggerogoti legitimasi Jokowi. Dikutip dari D-Insights, Paloh dikabarkan menegaskan kesetiaan NasDem dalam koalisi hingga 2024. Jokowi kabarnya juga menyambut baik komitmen dari pemilik Media Group itu.
Oleh sebab itu, kemungkinan tak ada reshuffle minimal hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Rapat Paripurna kabarnya akan menjadi ajang pembuktian NasDem kepada koalisi pemerintah.
Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto A. Wibowo mengatakan, Jokowi saat ini memiliki komitmen dari seluruh partai pendukung sehingga Perppu akan mudah diloloskan. Meski demikian, hal tersebut tak menutup kemungkinan NasDem akan menjadi korban reshuffle.
Karena motivasinya reshuffle, kata Kunto, ini politis sehingga suka-suka Jokowi. Perihal reshuffle, Surya menyerahkan hal tersebut kepada Jokowi sebagai presiden. Ia menganggap hal tersebut merupakan proses dalam pematangan berpolitik. “Masalah reshuffle sederhana, saya ulangi, sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” katanya.
Jokowi, yang beberapa kali melontarkan wacana reshuffle, tak menjawab kepastian soal perombakan kepada awak media. Namun Presiden mengatakan dirinya enggan ikut campur pada urusan NasDem dan pencalonan Anies. “Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana. Sedikit-sedikit dengan Istana, pekerjaanya banyak,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Di bagian lain Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) komplain kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh lantaran mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2023 tanpa ada komunikasi.
Sugeng mengatakan komplain tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu Surya Paloh di Istana beberapa hari lalu. Sugeng menyebut pertemuan antara Surya dan Jokowi seperti dua orang sahabat dekat. Ia mengakui ada dinamika politik yang membuat komunikasi keduanya kurang berjalan baik dalam tiga bulan terakhir.
“Salah satunya ya dengan bahasa yang ringan. ‘Iya Pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya’. Tapi sebatas itu saja kata pak Surya,” kata Sugeng dalam program Political Show yang disiarkan CNN Indonesia TV, Senin malam (30/1/2023).
Meski begitu, Sugeng mengatakan ada kesepakatan bersama antara Surya Paloh dan Jokowi yang ingin membangun kebersamaan kembali. “Bang Surya bilang NasDem cara berpolitik yang baik mendukung Pak Jokowi sampai 2024,” ujar Sugeng dilansir cnnindonesia.com, Selasa, 31 Jan 2023 11:40 WIB.
Sugeng mengatakan pengurus NasDem lainnya enggan menggali lebih lanjut hasil pertemuan Surya Paloh dan Jokowi. Ia menilai pertemuan itu menggambarkan secara simbolik hubungan Surya dan Jokowi akrab kembali. “Dan itu secara simbolik dicerminkan akrab kembali, misalnya diantar sampai ke mobil dan sebagainya. Pak Surya dan Pak Jokowi cairlah,” ujarnya.
Jokowi sendiri tak mau merinci materi pembicaraan saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara, Kamis (26/1/2022). Namun ia memastikan pertemuan berjalan normal. Jokowi juga tak menjawab lugas saat ditanya soal isu reshuffle atau perombakan kabinet.
Mengingat, 1 Februari 2023 bakal bertepatan Rabu Pon yang kerap menjadi hari keramat Jokowi. NasDem merupakan salah satu partai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Hmm, masa? Rabu Pon? Benar? Ya nanti tunggu saja,” tangkis Jokowi singkat.
Di sisi lain, NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 pada Oktober 2022. NasDem kini tengah membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk bersama-sama mengusung Anies di Pilpres 2024. Suara ketiga partai itu sudah cukup atau memenuhi ambang batas pencalonan presiden. (net/cnn/smr)
