Sudah kesembilan kalinya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) digelar. Ajang tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini diharapkan bisa memetakan inovasi yang dibutuhkan pada masa depan.
semarak.co-Sejak 2014, ada 19.451 inovasi yang pernah mendaftar di KIPP serta terdata dan terinventarisasi Kementerian PANRB. KIPP harus bisa memetakan inovasi. Kita lakukan analisis data, mana inovasi yang dibutuhkan di masa mendatang.
Ketua Tim Panel Independen KIPP 2021 JB Kristiadi mengatakan, yang terpenting adalah bisa memuaskan masyarakat, dan ada bukti nyata terjadinya perubahan. Menurut pakar administrasi publik ini, inovasi menciptakan ekosistem birokrasi yang efisien dan dinamis.
Mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia tak bisa lepas dari peran inovasi di bidang pelayanan. Dalam hal ini, Kristiadi meminta pemerintah untuk berkaca pada sektor swasta. Ia mengatakan perusahaan swasta akan ‘mati’ jika tidak ada inovasi. Sebaliknya, pemerintahan akan tetap berjalan meski tanpa inovasi berkelanjutan.
Kristiadi memberikan contoh sederhana tentang Nokia yang sempat menguasai pasar telepon genggam beberapa dekade silam. Namun karena terlena di zona nyaman, Nokia kalah dengan Samsung yang berinovasi menggunakan sistem operasi Android.
“Paradigma harus kita ubah, pemerintah tanpa inovasi juga akan kalah,” tegas Kristiadi pada acara Peluncuran KIPP Tahun 2022 yang disiarkan langsung dari akun YouTube Kementerian PANRB dari Jakarta, Kamis (24/2/2022) kemudian dilansir humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat (25/2/2022).
Terlebih semakin majunya teknologi, meluasnya jangkauan pelayanan, dan semakin cerdasnya masyarakat Indonesia, publik akan menuntut pelayanan yang lebih berkualitas. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang ringkas dan cepat tersebut yang harus dijawab dengan inovasi.
Di masa mendatang, inovasi akan mengikis pemberitaan mengenai keburukan birokrasi yang memperlambat pelayanan masyarakat. Ekosistem birokrasi yang efektif dan dinamis bisa diwujudkan dengan inovasi pada berbagai bidang pelayanan.
Namun inovasi tidak serta merta harus pada bidang teknologi informasi. Tidak bisa menyamaratakan kebutuhan inovasi di Jakarta dengan di pedesaan. Peserta kompetisi tahunan ini harus tajam melihat kebutuhan daerahnya, serta area mana yang membutuhkan inovasi.
Inovasi bisa dilakukan dengan cara sederhana dan melibatkan masyarakat. Misalnya, ada suatu daerah yang menciptakan inovasi bagi para ibu hamil. Di desa itu, ibu hamil yang hendak melahirkan memasang bendera di depan rumahnya, kemudian setiap pria yang memiliki sepeda motor harus bersiap mengantar ibu tersebut ke puskesmas terdekat.
Di sisi lain, sistem penilaian proposal inovasi juga menerapkan teknologi. Anggota Tim Evaluasi KIPP E.S Margianti mengungkapkan, nilai tidak diberikan secara manual. Namun ada sistem yang bisa menentukan nilai dari aspek tertentu.
“Bagaimana manfaatnya, bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan, sudah ada aturannya. Kita tidak menilai secara manual,” ungkap Margianti, yang juga Rektor Universitas Gunadarma Depok, Jawa Barat.
Sebelumnya ajang tahunan mengenai inovasi pelayanan publik kembali digelar. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 telah resmi diluncurkan oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa serta Anggota Tim Evaluasi KIPP 2021 E.S Margianti di UG Techno Park di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (24/2/2022).
Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, KIPP merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaring praktik terbaik pelayanan publik. Melalui KIPP Tahun 2022 ini, Rini meyakini akan semakin banyak praktik terbaik dalam pelayanan publik yang ikut serta.
Inovasi milik instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang didaftarkan tentunya bertujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyaakat. Sejak 2014, penyelenggaraan KIPP menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membiasakan budaya praktik terbaik bagi penyelenggara pelayanan publik.
“Ajang ini juga menggaungkan gerakan One Agency, One Innovation yang mewajibkan tiap instansi pemerintah untuk melahirkan satu inovasi setiap tahun,” ujar Rini yang membacakan sambutan Menteri PANRB secara virtual pada Peluncuran KIPP Tahun 2022.
Setiap inovasi dalam pelayanan publik milik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dapat turut serta bersaing menjadi finalis Top Inovasi. Kemudian bersaing kembali sebagai Top Inovasi Terpuji dan mengukuhkan sebagai praktik terbaik pelayanan publik.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berbenah untuk melakukan praktik terbaik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar momentum pandemi Covid-19 dapat dimanfaatkan untuk melakukan lompatan kemajuan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik.
Berbagai terobosan dan lompatan ide dalam menyelesaikan permasalahan pemberian pelayanan dikemas dalam inovasi untuk terus dapat memenuhi harapan masyarakat adalah yang dimaksud dengan praktik terbaik pelayanan publik.
Rini menyampaikan bahwa kompetisi ini bukan hanya untuk mendorong praktik terbaik pelayanan publik melalui penciptaan inovasi saja. Dilakukan juga pengembangan praktik terbaik melalui upaya berkesinambungan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan.
Selain itu, juga dilakukan pelembagaan terhadap praktik terbaik tersebut sehingga inovasi dapat terus berkelanjutan. “Dengan demikian, tujuan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui praktik terbaik dalam rangka mendorong capaian reformasi birokrasi dapat segera terpenuhi,” pungkas Rini.
Selain itu, KIPP juga berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dimana memiliki kaitan erat dalam pelayanan publik. KIPP mendorong pencapaian TPB dengan memasukkan hal terkait dengan tujuan dan target TPB dalam prosesnya.
Di gelaran kesembilan kali ini, KIPP Tahun 2022 semakin jelas mendukung pencapaian TPB di Indonesia. Hal ini terlihat dari tema yang diusung, yakni Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Transformasi Kelembagaan, Transformasi SDM Aparatur, dan Transformasi Digital yang Diwujudkan dalam Inovasi Pelayanan Publik Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam sesi gelar wicara (talkshow), Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa menjelaskan bahwa penyelenggaraan KIPP ini sebagai langkah pembinaan inovasi pelayanan publik secara khusus. Selain sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi, juga untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya model pelayanan yang inovatif.
“Inovasi yang diciptakan diharapkan bukan hanya sebatas gagasan kreatif, namun juga dalam penerapannya dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Perbedaan yang terdapat pada KIPP 2022 dengan gelaran KIPP sebelumnya, pertama terdapat simplifikasi pada Kategori Inovasi, yang tidak lagi per sektor, melainkan tematik,” ungkapnya.
Dengan demikian, lanjut Diah, pada KIPP sebelumnya yang terdapat 10 kategori, pada tahun ini disederhanakan hanya menjadi tiga, yakni Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan; Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB; serta Ketahanan Institusi Publik di Masa Pandemi dan Antisipasi di Masa Pasca-Pandemi Covid-19.
Perubahan kedua adalah terkait kelompok inovasi, dimana KIPP Tahun 2022 hanya memiliki dua kelompok, yakni Kelompok Umum dan Kelompok Khusus. Sedangkan Kelompok Replikasi yang pada tahun lalu ada, tahun ini termasuk ke dalam Kelompok Umum.
Kemudian, terdapat perubahan dalam aspek, bobot, dan pertanyaan yang diajukan dalam proses penilaian proposal inovasi. Di tahun 2021, terdapat 11 aspek, bobot, dan pertanyaan yang dipadatkan menjadi tujuh aspek.
Dijelaskan, perubahan keempat adalah dalam proses penentuan finalis Top Inovasi dan Top Terpuji. Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen diminta untuk memerhatikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
“Hal ini merupakan usaha untuk menjaga dan menjamin integritas finalis Top Inovasi dan Top Terpuji, serta KIPP itu sendiri. Perubahan terakhir adalah terkait jumlah maksimal proposal yang dapat diikutsertakan oleh satu instansi,” terang Diah seperti dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (24/2/2022).
Bagi Kementerian dan Lembaga dapat mengirimkan maksimal 30 inovasi, BUMN dapat mendaftarkan hingga 5 inovasi, sementara Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan hingga 15 inovasi, dimana ini juga termasuk inovasi dari BUMD.
Disampaikan juga bahwa bagi inovator individu yang inovasinya masuk sebagai finalis Top Inovasi maupun Top Inovasi Terpuji juga akan menerima manfaat. Manfaat tersebut adalah dimana inovator individu tersebut akan diusulkan sebagai peserta dalam Anugerah ASN yang merupakan ajang penghargaan bagi ASN dengan kinerja luar biasa.
Diah mengatakan bahwa rangkaian KIPP Tahun 2022 akan diselenggarakan pada Februari hingga Oktober 2022. Rangkaian tersebut meliput tahap pengajuan proposal, seleksi administrasi, penilaian proposal, pengumuman finalis Top Inovasi, presentasi dan wawancara finalis Top Inovasi, verifikasi dan observasi lapangan, pengumuman Top Inovasi Terpuji, serta diakhiri dengan penyerahan penghargaan.
“Mengenai detail jadwal tahapan dan teknis pengajuan proposal dalam KIPP 2022, akan dijelaskan lebih lanjut dalam sosialiasi intensif yang akan dilakukan dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD yang akan berlangsung selama akhir Februari ini,” jelas Diah.
Diah mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk dapat berpartisipasi dengan mendaftarkan inovasi pelayanan yang dimiliki pada KIPP Tahun 2022. “Buktikan bahwa inovasi pelayanan publik yang dimiliki oleh tiap instansi adalah bukti nyata dari praktik terbaik pelayanan publik melalui KIPP Tahun 2022,” pungkas Diah. ((don/ald/smr)
