Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim Sosialisasi Program Strategis, salah satunya PTSL. Foto: humas ATR/BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini aktif melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan inisiatif pemerintah dalam mendaftarkan tanah secara sistematis desa per desa di setiap wilayah Indonesia.

semarak.co-DimPNana tujuanya untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, melengkapi data pertanahan nasional serta meminimalisir sengketa dan konflik tanah.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Dony Erwan mengatakan, luas tanah di wilayah Indonesia yang bisa didaftarkan kurang lebih 126 juta bidang dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dilakukan percepatan pendaftaran tanahnya.

“Untuk itu, kami jalankan program PTSL,” ujar Sesditjen SPPR Dony saat mengikuti Presentation of PTSL for South-South Knowledge Sharing with Pakistan Authorities, melalui pertemuan daring (dalam jaringan), Kamis (29/4/2021) seperti dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Selasa (4/5/2021).

Untuk mencapai target presiden, terang Dony, Kementerian ATR/BPN telah menerapkan beberapa strategi. Langkah pertama adalah menyiapkan infrastruktur seperti alat ukur serta alat pendukung kegiatan lainnya.

Ia menyebutkan sebanyak 7.810 unit GNSS RTK, 56 unit UAV, 1.572 laptop, 387 komputer tablet, 1.084 printer, 524 mesin scanner dibeli/adakan untuk tiap-tiap Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi di seluruh Indonesia.

Langkah kedua adalah melakukan survei dan pemetaan tiap-tiap bidang tanah di seluruh Indonesia. “Tidak terkecuali tanah adat. Sebagai contoh di Provinsi Bali, kami sudah melakukan pendaftaran tanah adat di Desa Adat Pakraman,” kata Dony.

BACA JUGA :  HUT ke 117 PT Pegadaian, Menteri Rini Ikuti Olahraga Zumba Peduli

Kurang lebih ada empat distrik di desa tersebut yang sudah selesai didaftarkan. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan sumber daya manusia. Kementerian ATR/BPN memiliki 17.590 orang ASN, dimana 2.279 orang diantaranya adalah surveyor.

Dengan jumlah surveyor tersebut, masih kurang untuk menjalankan PTSL. Hal ini mendorong Kementerian ATR/BPN merekrut Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) serta merekrut dan melatih para Asisten Surveyor Berlisensi.

Pelaksanaan PTSL juga melibatkan konsultan pemetaan dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) dalam kegiatan pemetaan. Dari sisi anggaran, untuk pelaksanaan PTSL yang anggarannya bersumber dari APBN, Kementerian ATR/BPN mendapat dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), pembiayaan dari APBD.

Lalu juga hibah serta pinjaman. Pihaknya juga mengenalkan PTSL dengan partisipasi masyarakat atau dikenal PTSLPM. Dalam pelaksanaan PTSLPM, Kementerian ATR/BPN melatih masyarakat terkait pengumpulan data fisik maupun yuridis atau yang dikenal Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan). Ada tujuh provinsi sedang dijadikan target PTSLPM, yakni Jambi, Sumatra Selatan, serta empat provinsi di Kalimantan.

Sebagai informasi, Presentation of PTSL for South-South Knowledge Sharing with Pakistan Authorities ini merupakan sesi pertukaran pengalaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Provinsi Pakistan (GoPunjab) mengenai PTSL.

Land Administration Specialist dari GoPunjab Dongkyu Kwak mengatakan, “GoPunjab ingin mendengarkan lebih banyak mengenai program PTSL dalam melakukan pendaftaran tanah dan elemen apa yang dibutuhkan untuk operasi berskala besar. Karena saat ini GoPunjab tengah mengerjakan program peningkatan pendaftaran pertanahan di wilayah perkotaan.”

BACA JUGA :  UU Keamanan Baru di Hong Kong Diberlakukan, Amerika Batasi Visa Pejabat China

Dalam mendaftarkan tanah di daerahnya, GoPunjab terkendala beberapa hal. Seperti tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pemetaan, hampir tidak memiliki peta digital pertanahan dan sangat sedikit dokumen pertanahan digital untuk wilayah perkotaan.

PTSL memiliki target pada 2025 seluruh tanah di wilayah Indonesia dapat terdaftar seluruhnya. Walau saat ini sedang dalam kondisi pandemi, Kementerian ATR/BPN masih terus menjalankan program tersebut demi memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim mengapresiasi, PTSL ini juga merupakan usaha pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sertipikat tanah. Program PTSL karena banyak memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Saya mengapresiasi program ini dan ini perlu kita support dari sisi anggaran, karena jika tidak didukung oleh anggaran maka program ini akan kesulitan untuk dijalankan,” ujar Luqman Hakim saat memberikan Sosialisasi Program Strategis, di Hotel Aliyana, Temanggung, Senin (3/5/2021) seperti dirilis humas melalui WAGroup yang sama.

PTSL di Kabupaten Temanggung diharapkan tahun 2025 dapat selesai. Atas hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan bahwa terkait target tersebut, ia menyatakan hendaknya masyarakat dapat melihat peluang yang diberikan oleh PTSL terhadap legalisasi hak atas tanah.

BACA JUGA :  Polisi Penembak Laskar FPI Tewas 4 Januari, Anggota DPR Habiburokhman: Cari Detail Tewas Kecelakaannya

“Selain itu juga, saya berpesan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung agar meningkatkan target PTSL pada tahun depan dan masa mendatang,” janji Lukman dalam rilis yang sama.

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Temanggung, Agus Purnomo menjelaskan bahwa PTSL sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai sertipikat tanah saja, tetapi juga pemetaan dan pengukuran tanahnya.

Menurutnya, kini sudah 60 persen tanah di Kabupaten Temanggung yang sudah terdaftar. “Jika sudah diukur, baru dilanjutkan untuk prosedur pembuatan sertipikatnya,” kata Agus.

Kakantah Kabupaten Temanggung juga menjelaskan bahwa dalam PTSL dikenal empat klaster atau istilahnya K1, K2, K3 dan K4. K1 merupakan status tanahnya belum didaftarkan atau dikenal juga pendaftaran tanah pertama kali.

Kemudian untuk K2 artinya tanah dapat diukur namun karena status tanahnya masih bersengketa, proses pembuatan sertipikatnya belum dapat dilanjutkan selama belum ada keputusan dari Pengadilan.

Untuk status K3, lanjut dia, tanahnya dapat diukur namun karena pemiliknya tidak di tempat, maka proses pembuatan sertipikat tanahnya ditangguhkan. untuk status K4, sertipikatnya sudah ada namun bidang tanahnya belum terpetakan.

Agus Purnomo menegaskan, berhasil tidaknya pelaksanaan PTSL tergantung dari tiga unsur, yakni pemerintah daerah bersama Forkopimda, lalu masyarakatnya dan terakhir Kantor Pertanahannya. Kolaborasi yang baik dari ketiganya merupakan kunci keberhasilan pendaftaran tanah. (smr)

LEAVE A REPLY