Seorang polisi huru-hara menembakkan senjatanya dalam protes di Central, saat pembacaan kedua undang-undang lagu kebangsaan kontroversial sedang berlangsung di Hong Kong, China, Rabu (27/5/2020). Foto: internet

Gejolak politik yang melanda Hong Kong, terutama dengan menangkap para aktivis pro demokrasi Hong Kong seperti Agnes Cho dan sebelumnya taipan media massa Jimmy Lai, ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah negara. Jepang terang-terangan mengatakan khawatir atas situasi yang makin meningkat itu.

semarak.co– Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan, penangkapan Agnes Chow dan taipan media Jimmy Lai menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berbicara dan pers di Hong Kong dan kekhawatiran Tokyo atas situasi tersebut semakin meningkat.

Agnes Chow dibebaskan dengan jaminan setelah penangkapannya di bawah Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional yang baru, sebelumnya berterima kasih kepada warga Jepang atas dukungan mereka, mendesak mereka untuk tidak melupakan Hong Kong.

“Keprihatinan besar Jepang mengenai situasi di Hong Kong semakin kuat,” kata Motegi  berbicara dari Singapura kepada wartawan melalui sistem daring (dalam jaringan) atau online, pada Kamis (13/8/2020).

Pemerintah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, klaim Motegi, telah berhati-hati mengomentari situasi di Hong Kong, dalam upaya menjaga hubungan dengan Beijing secara seimbang.

Penangkapan Agnes Chow (23), seorang penutur bahasa Jepang yang fasih dan sering mengunggah cuitan dalam bahasa Jepang dan telah dijuluki dewi demokrasi oleh media Jepang menjadi berita utama minggu ini di negara itu, di mana tagar #FreeAgnes menjadi tren di Twitter.

“Terima kasih banyak. Saya berharap masyarakat Jepang tetap memperhatikan Hong Kong,” kata Agnes Chow dalam segmen singkat berbahasa Jepang dari video berbahasa Mandarin, sekitar 24 jam setelah pembebasannya pada Selasa malam (11/8/2020).

Sekelompok anggota parlemen lintas partai, termasuk anggota Partai Demokrat Liberal yang mendukung Abe, mengutuk penangkapan tersebut, mendesak pemerintah untuk menolak permintaan bukti berdasarkan undang-undang keamanan, dan untuk mengurangi pembatasan visa bagi penduduk Hong Kong.

Pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing menyebut pernyataan kelompok itu tidak benar dan tidak pantas. Tindakan keras terhadap oposisi pro demokrasi di Hong Kong telah menuai kecaman internasional dan menimbulkan kekhawatiran akan kebebasan yang dijanjikan oleh Beijing di bawah model satu negara, dua sistem.

Pemerintah kota dan otoritas China mengatakan undang-undang tersebut diperlukan untuk memulihkan ketertiban setelah seringkali terjadi protes anti pemerintah yang disertai kekerasan tahun lalu. Agnes Chow terakhir kali mengunggah cuitan di akun Twitter berbahasa Jepang pada tanggal 30 Juni, mengatakan, “Selama kita hidup, masih ada harapan.” (net/smr)

LEAVE A REPLY