Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat penerima manfaat untuk implementasi Low Carbon Development Initiative–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).
Semarak.co – Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo menyatakan, kegiatan ini menandai dimulainya pendanaan bagi empat proyek inovatif yang mendorong solusi teknologi rendah karbon di berbagai wilayah Indonesia.
“Ini bukan sekadar seremonial, tetapi kulminasi dari upaya bersama. Innovation and Technology Fund menjadi bentuk bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Bappenas Media, Rabu (15/4/2026).
Inisiatif ini bertujuan mengidentifikasi dan mereplikasi solusi teknologi yang mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Program ini juga mendukung Trisula Pembangunan, serta berbagai peta jalan nasional seperti ekonomi sirkular, ekonomi biru, hilirisasi rempah, dan pertanian regeneratif.
Tercatat, dari 283 proposal dengan pengajuan senilai Rp1,59 triliun, terpilih empat proyek tahap awal dengan total pendanaan Rp20,33 miliar, mencakup pengelolaan sampah, budidaya udang berbasis energi surya, pengolahan rempah berkelanjutan, serta dekarbonisasi pertanian padi.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menekankan bahwa fokus utama terletak pada implementasi. “Yang terpenting adalah implementasinya. Melalui skema ini, kami ingin membantu inovasi melewati ‘valley of death’ agar dapat berkembang dan memberikan dampak nyata,” jelasnya.
Minister Counsellor (Development) Kedubes Inggris Peter Rajadiston menegaskan pentingnya dampak sosial dari solusi iklim. Dia melihat bahwa solusi iklim yang efektif harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, LCDI-ITF mendorong pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan ketahanan komunitas,” ujar Peter.
Inisiatif ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan kebijakan, pendanaan inovatif, dan kolaborasi multipihak untuk mendorong pembangunan rendah karbon yang inklusif. Hingga 2024, Indonesia telah mencatat potensi penurunan emisi sebesar 30,36% melalui lebih dari 29.000 aksi lintas sektor. (hms/smr)
