Pamerkan Keistimewaan Desa saat Dialog Bersama Civitas Akademika Universitas Peking, Mendes Halim Ajak Asosiasi Islam China Kerja sama

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (kedua dari kiri) bersama istri dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Asosiasi Islam China Abdul Amin Jin Rubin (kedua dari kanan) di Masjid Niujie, Beijing, China, Senin (16/10/2023). Foto: humas Kemendes PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya kerja sama lintas agama dan budaya dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Asosiasi Islam China Abdul Amin Jin Rubin di Masjid Niujie, Beijing, China, Senin (16/10/2023).

semarak.co-Mendes PDTT Halim juga membahas sejumlah hal konkret dengan Abdul Amin Jin Rubin. Di antaranya mengenai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ukhuwah dan hubungan antar umat beragama.

Bacaan Lainnya

“Kerja sama dengan berbasis budaya dan agama merupakan bagian penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan,” ujar Gus Halim, sapaan akrab lain dari Mendes PDTT Halim dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Selasa (17/10/2023).

Profesor Kehormatan Unesa ini bersyukur karena ajakan kerja sama dan kolaborasi disambut baik oleh Abdul Amin Jin Rubin. “Asosiasi Islam China menyambut baik ajakan kolaborasi ini untuk melakukan percepatan pembangunan dengan replikasi kesuksesan yang sudah ditorehkan, dengan catatan sesuai dengan akar budaya bangsa Indonesia,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Gus Halim juga sempat menanyakan mengenai hubungan Asosiasi Islam China dengan umat muslim di Uighur. “Mr Rubin menyatakan Asosiasi Islam China berupaya membangun dialog positif antara berbagai kelompok agama di China, termasuk muslim Uighur dengan tujuan menciptakan harmoni sosial,” kata Gus Halim.

Abdul Amin Jin Rubin memaparkan bahwa Asosiasi Islam China berkomitmen untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi lintas agama di seluruh wilayah, termasuk Uighur. Dia menjelaskan, selama bertahun-tahun, umat muslim di China telah hidup berdampingan dengan berbagai etnis, termasuk etnis mayoritas Han.

Muslim China datang dari berbagai kelompok etnis, ada Uighur, Hui, Kazakh, dan lainnya. “Di China, hak kebebasan beragama benar-benar dilaksanakan dan dilindungi konstitusi. Negara ini memiliki 75.000 masjid dan 57.000 imam,” lanjut Abdul Amin Jin Rubin.

Demi meningkatkan pelayanan bagi para pemeluk dan ulama Islam di China, para pemuka muslim membentuk Asosiasi Islam China. Organisasi itu berdiri pada 1953, atas persetujuan mendiang Perdana Menteri China, Zhou Enlai yang juga kemudian menyetujui berdirinya Institut Islam China. Aktivitas mereka didukung pemerintah.

Asosiasi berdiri di tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten, hingga distrik. Organisasi itu kini memiliki total 700 kantor di penjuru China. “Kami juga punya 10 institut Islam untuk pendidikan para calon ulama. Pendidikan diselenggarakan oleh organisasi kami,” lanjut pria yang pernah menempuh pendidikan Islam di Mesir.

Asosiasi Islam di China bertanggungjawab menyediakan layanan dan manajemen untuk masjid, para imam dan ulama, serta mempromosikan Islam di China juga dunia. Turut mendampingi Gus Halim, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Staf Khusus Menteri Nasrun Annahar, Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun, Kabag Protokol Tunggak Santosa Ayu Primarini, dan Ahmad Jauhar Fikri.

Di bagian lain di China, Mendes PDTT Halim menegaskan, desa di Indonesia memiliki keistimewaan dan kekhasan tertentu yang berbeda dengan satuan pemerintahan lainnya. Desa dalam mengelola pemerintahannya selalu berbasis pada budaya, tradisi serta ciri khas masyarakat desa yang mengedepankan kebersamaan dan gotong royong.

“Ada keistimewaan desa dan dimensi kekhasan yang membedakan desa dari pemerintahan lainnya,” kata Profesor Kehormatan Unesa ini saat menghadiri Dialog Ilmiah bersama civitas akademika di Universitas Peking, Senin (16/10/2023) dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Selasa (17/10/2023).

Selain itu, Gus Halim juga menegaskan jika APBDes yang merupakan sistem tata kelola keuangan desa, dianggap sebagai sistem yang paling transparan di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat desa bisa mengakses APBDes dan mengetahui program didalamnya karena dipasang di lokasi yang mudah dilihat warga desa.

Salah satu komponen terbesar dalam APBDes adalah Dana Desa yang telah digulirkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2015. “Meskipun awalnya terdapat pro dan kontra terkait penyaluran Dana Desa ini tapi Desa berhasil membuktikan kemampuannya untuk mengelola dana tersebut seiring berjalannya waktu,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Untuk itu, Gus Halim telah mengguliirkan wacana “Percaya Desa, Desa Bisa” sebagai jawaban yang meragukan kemampuan desa untuk mengelola dirinya sendiri. Hal ini diperkuat oleh hasil nyata pembangunan infrastruktur yang luas, baik untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Menurut Gus Halim, Dana Desa telah menjadi pilar utama pembangunan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, BUM Desa, tambatan perahu, embung, irigasi, dan penahan tanah.

Selama periode 2015-2023, Dana Desa juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mencakup sarana olahraga, penyediaan air bersih, MCK, polindes, drainase, PAUD, Posyandu, dan sumur.

Dalam dialog tersebut, Gus Halim juga memamerkan sistem Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengkategorisasikan desa sebagai desa dengan status mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

Kemendes PDTT mencatat, berdasarkan data IDM 2023, jumlah desa dengan status mandiri di Indonesia meningkat menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022. Jumlah desa maju juga meningkat menjadi 23.035 desa pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 20.249 desa.

Sedangkan jumlah desa berkembang pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 28.766 dari tahun sebelumnya 33.902. Begitu juga desa tertinggal turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa.

Selain IDM, Gus Halim juga menyinggung soal SDGs Desa yang dikampanyekan sejak 2021 silam. Ini merupakan pelokalan tujuan pembangunan SDGs global ke level desa. Dengan adanya SDGs Desa diharapkan dapat memperkuat pemahaman stakeholder di desa mengenai tujuan pembangunan desa.

“Terjadi perubahan kata kunci dalam pendekatan pembangunan, dari keinginan elit desa menjadi berbasis pada permasalahan yang dihadapi masyarakat, tentunya dengan fokus pada data mikro,” kata Gus Halim sapaan akrabnya.

Sesi dialog ilmiah juga berlangsung seru dan interaktif. Saat tanya jawab, ada pertanyaan dari mahasiswa S3 Kaijun Yin yang menyoroti tantangan di daerah kepulauan Indonesia. Dalam pertanyaanya, Kaijun Yin meragukan bahwa produksi agraria saja tidak cukup untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

Menaggapi itu, Gus Halim mengatakan, ada kebijakan khusus untuk daerah kepulauan Indonesia dalam rangka wujudkan Indonesia Emas 2045. Selain kebijakan juga ada strategi dengan dana khusus melalui kemitraan dengan mitra pembangunan luar negeri, pembangunan infrastruktur, dan peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Dialog ilimah dihadiri Wakil Kepala Institut Ilmu Sosial Mr Zhai Kun dan dimoderatori Ketua Jurusan Ms. Kong Tao, Dosen Bahasa Indonesia Mr Xie Kankan, dan juga Mr Liu Jinping perwakilan dari Administration and Management Institution of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA). Dialog juga dihadiri mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia dan mahasiswa Hubungan Internasional. (fir/hms/smr)

Pos terkait