Ilustrasi kebijakan strategis OJK di 2022. Foto: humas OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan delapan kebijakan strategis di 2022 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia dengan terus mengoptimalkan manfaat sektor jasa keuangan bagi masyarakat.

semarak.co-Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, tantangan di 2022 harus kita jawab dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan tugas OJK sebagaimana tercantum dalam destination statement 2017-2022.

“Kita terus bersinergi dengan berbagai pihak agar dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” kata Wimboh pada Rapat Kerja Strategis OJK 2022 yang dilakukan secara hybrid di tengah kunjungan di kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat malam (15/10/2021).

Adapun delapan arah strategis kebijakan OJK 2022 tersebut:

  1. Mengantisipasi dampak risiko cliff effect dari normalisasi kebijakan dan potensi risiko perkembangan Covid-19;
  2. Mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau dan mitigasi risiko perubahan iklim;
  3. Mendorong percepatan transformasi ekonomi digital;
  4. Meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan perlindungan konsumen;
  5. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan syariah;
  6. Melanjutkan inisiatif perubahan proses bisnis pengawasan dari traditional approach ke arah pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi;
  7. Melakukan percepatan reformasi Industri Keuangan NonBank (IKNB); dan
  8. Mengembangkan organisasi yang akuntabel, efektif dan efisien.

OJK, kata Wimboh, akan terus fokus pada penerapan program inisiatif keuangan berkelanjutan (sustainable finance) melalui penerbitan ketentuan untuk memitigasi risiko perubahan iklim terhadap industri jasa keuangan melalui program yang terintegrasi.

“Dan mendorong pengembangan sumber pembiayaan yang mendukung upaya mengatasi perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon,” kata Wimboh seperti dirilis humas melalui WAGroup OJK n FRIENDS, Sabtu (16/10/2021).

OJK juga, kata Wimboh, akan terus melakukan percepatan transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dengan peningkatan kapasitas internal dan eksternal, mempercepat penerapan Supervisory Technology dan Regulatory Technology serta melakukan kajian mengenai kehadiran perusahaan Big-Tech di sektor keuangan agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

“Peningkatan efektivitas program inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum bankable dan pelaku UMKM serta perlindungan konsumen juga menjadi hal penting untuk dikembangkan,” imbuh Wimboh lagi.