Tangkapan layar aplikasi video meeting Alex Deni (kanan bawah) bersama pembicara lain dalam acara Sosialisasi PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS dan PP No. 79/2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN secara virtual melalui link zoom di Jakarta, Rabu (6/10/2021). Foto: humas PANRB

Transformasi aparatur sipil negara (ASN) perlu dilakukan secara struktural, kultural, dan digital yang berpengaruh signifikan dalam perbaikan birokrasi. Hal itu tentu perlu dilakukan dengan menanamkan pola pikir dan disiplin setiap ASN. Kinerja serta disiplin ASN yang baik, akan beriringan dengan membaiknya dinamika birokrasi.

semarak.co-Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni mengungkapkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, juga diperlukan ASN profesional.

Pengungkit berupa kebijakan disiapkan untuk mengakselerasi transformasi ASN sehingga bisa dieksekusi dengan baik. Kini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94/2021 tentang Disiplin PNS dan PP No. 79/2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN, sebagai dasar disiplin kerja para aparatur negara.

“Hadirnya PP No. 94/2021 dan PP No. 79/2021 merupakan regulasi baru sebagai pengungkit transformasi ASN secara kultural sehingga diharapkan dapat mempercepat transformasi birokrasi menuju kelas dunia,” ujar Deni dalam acara Sosialisasi PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS dan PP No. 79/2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN secara virtual di Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Menciptakan ASN yang profesional dalam transformasi kultural, erat kaitannya dengan disiplin. PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS hadir untuk menjamin PNS menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan profesional serta sesuai dengan tata tertib yang telah ditentukan.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Otok Kuswandaru mengungkapkan bahwa PP ini merupakan kunci agar PNS dapat mencapai kinerja yang baik dengan mengedepankan integritas serta moralitas.

Otok menjelaskan menurut PP No. 94/2021, pelanggaran disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

“Oleh karena itu, PNS harus sangat berhati-hati dengan ucapan, tulisan, serta tindakan dalam aktivitas sehari-hari. Karena apabila tidak dijaga, berpotensi terkena pelanggaran disiplin,” jelas Otok seperti dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (7/10/2021).

Terdapat beberapa perubahan yang diakomodir dalam PP ini dari kebijakan sebelumnya, yakni PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Dalam PP No. 94/2021, terdapat penambahan mengenai ketentuan Kewajiban PNS dan Masuk Kerja.

PP ini juga mengatur mengenai pembentukan Tim Pemeriksa. Jika di PP No. 53/2010 bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat, maka dalam kebijakan terbaru, Tim Pemeriksa wajib dibentuk untuk hukuman disiplin tingkat berat, dan bersifat pilihan untuk tingkat sedang.

PP No. 94/2021 juga tidak lagi mengatur ketentuan pidana. Hal lain yang juga diubah adalah terdapat dalam jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat. Regulasi ini pun mengatur beberapa prinsip dasar. Pertama, atasan langsung bertanggung jawab atas implementasi PP No. 94/2021.

Kedua, atasan wajib menindaklanjuti dan melakukan pemanggilan setiap dugaan pelanggaran disiplin, dan jika tidak, maka prinsip ketiga adalah atasan langsung berpotensi untuk dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Untuk melakukan pengawasan penegakan disiplin secara nasional yang terintegrasi, telah terdapat aplikasi I’DIS atau Integrated Discipline yang dapat diakses melalui https://idis.bkn.go.id.

Melalui aplikasi ini, dapat dipantau proses penegakan hukuman disiplin dan juga memberikan kesamaan langkah pada kasus dengan konteks yang sama. Selain itu, data mengenai hukuman disiplin terintegrasi untuk digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan lanjutan sebagai upaya pencegahan pelanggaran disiplin.