Grafis Ilustrasi sembako. Foto: Kompas.com

Pemerintah kembali memberikan kejutan di tengah pandemi Covid-19. Usai niat mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) 12%, alamak! pemerintah kini berencana mengenakan PPN terhadap sembako atau barang kebutuhan pokok.

semarak.co-Hal tersebut tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor (UU No) 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf aturan itu, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Artinya, barang pokok akan dikenakan PPN. Barang pokok yang tidak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Barang pokok yang dimaksud, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, ubi-ubian, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah sedang bunuh diri. Ia menilai tega-teganya pemerintah mematok PPN terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat.

“Pemerintah sepertinya sedang melakukan bunuh diri ekonomi tahun depan. Momentum pemulihan ekonomi justru diganggu kebijakan pemerintah sendiri,” ungkap Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu, 09/06/2021 06:56 WIB.

Kalau barang kebutuhan pokok dikenakan PPN, lanjut Bhima, otomatis harga jualnya akan naik. Sebab, pengusaha biasanya membebankan biaya PPN kepada konsumen. “Kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok mendorong inflasi,” tutur Bhima.

Apabila inflasi tinggi, artinya harga barang-barang naik. Hal ini jelas akan menekan daya beli masyarakat. Masyarakat akan mengurangi belanjanya. Alhasil, tingkat konsumsi rumah tangga semakin melemah, sehingga akan berdampak negatif terhadap ekonomi nasional.

Jika aturan ini diketok dan berlaku tahun depan, jangan harap target pertumbuhan ekonomi 5% pada 2022 akan terwujud. Ekonomi tidak akan pernah bisa bergerak signifikan ketika konsumsi masyarakat tertekan. “Masyarakat akan mengurangi belanja, bahkan berhemat. Ekonomi Indonesia bisa lebih rendah ke 2-4 persen,” tegasnya.

Parahnya lagi, kenaikan harga barang pokok karena PPN juga berpotensi mengerek tingkat kemiskinan di dalam negeri. Mengingat, 73 persen penyumbang garis kemiskinan berasal dari bahan makanan. “Artinya sedikit saja harga pangan naik, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah,” kata Bhima.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin tembus 27,55 juta pada September 2020. Angka itu setara dengan 10,19 persen dari total populasi nasional. Populasi penduduk miskin meningkat dari sebelumnya 26,42 juta pada Maret 2020.

BACA JUGA :  BTN Sambut Antusias Rencana Pemerintah Tambah Stimulus Sektor Perumahan di 2021

Begitu juga dari sisi tingkat kemiskinan, meningkat dari sebelumnya 9,78 persen pada periode yang sama. Ekonom Perbanas Institute Piter Abdullah mengerti pemerintah harus menaikkan penerimaan negara agar defisit tak semakin melebar.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp138,1 triliun atau setara 0,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada akhir April 2021.

Realisasinya bengkak 85,5 persen dari Rp74,4 triliun pada April 2020. Defisit terjadi karena belanja negara mencapai Rp723 triliun atau 26,3 persen dari target Rp2.750 triliun, sedangkan pendapatan negara cuma Rp585 triliun atau 33,5 persen dari target Rp1.743,6 triliun.

Memang, Piter mengatakan pemerintah butuh banyak dana untuk menangani pandemi covid-19. Sementara, penerimaan negara, khususnya dari pajak semakin seret karena banyak industri yang terkapar.

Nah, memperluas objek pajak seperti mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan pokok adalah salah satu upaya pemerintah menyelamatkan penerimaan negara demi menutup kebutuhan belanja yang banyak.

Namun, Piter menganggap kebijakan ini tak ideal di masa pandemi covid-19. Pengenaan pajak terhadap barang pokok hanya akan menambah beban bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelompok menengah ke bawah.

“Ini tidak ideal. Tapi masyarakat juga harus introspeksi, kan selama ini kritik pemerintah menaikkan utang terus. Ini cara pemerintah untuk menekan utang. Kalau pemerintah tak menaikkan utang, ya ini caranya dengan pajak,” ungkap Piter.

Pun demikian, ia sepakat agar pemerintah tak perlu memikirkan pajak terlebih dahulu. Dalam kondisi pandemi seperti ini, tak ada salahnya jika defisit APBN melebar dan utang negara membengkak.

“Kondisinya tidak mungkin menaikkan pajak, jadi konsekuensinya ya pemerintah harus diberikan ruang agar defisit bisa lebih lebar. Ini bukan pilihan yang bisa dipilih, kalau mau pajak rendah, tapi tidak tambah utang, ya terus dana dari mana,” ujar Piter.

Di sisi lain, Piter berpendapat masyarakat masih butuh banyak stimulus dari pemerintah agar bisa bertahan di tengah pandemi. Stimulus juga diperlukan untuk memuluskan program pemulihan ekonomi nasional. “Jadi lebih baik tambah utang dulu daripada (menaikkan dan menambah objek) pajak,” imbuh Piter.

Kalau pun pemerintah ngotot menaikkan penerimaan negara, maka harus siap-siap terima konsekuensinya. Tingkat konsumsi masyarakat akan tertekan karena harga barang pokok naik.

Bila harga barang pokok naik, biasanya juga berdampak pada barang lainnya. Mayoritas pedagang akan menaikkan harga jual produknya demi bisa meraup untung lebih besar, sehingga dananya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

BACA JUGA :  Bank BTN Kembali Dipercaya Pemerintah Jadi Penyalur Dana PEN

“Saya misal jual sepatu, karena beras naik itu saya harus cari untung lebih besar untuk saya bisa beli beras. Jadi yang naik nanti bukan hanya barang pokok, tapi diikuti barang lainnya,” jelas Piter.

Makanya, ia berharap DPR RI menelaah lagi keinginan pemerintah mengenakan pajak untuk barang-barang sembako. Piter menyatakan seharusnya ada diskusi dengan publik terlebih dahulu sebelum kebijakan ini ‘diketok’.

“Kalau ada counter dari publik, kalau bersuara ramai-ramai, semoga DPR mau dengar. Ini harus disuarakan. Kenaikan atau memperlebar objek pajak bukan waktu yang tepat,” terang dia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat kepada DPR untuk membahas revisi UU KUP. Revisi aturan itu sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

Seperti dilansir Kompas.com/09/06/2021, 12:00, Pemerintah berencana mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN. Namun, dalam aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Lalu, apa saja daftar sembako yang akan dikenakan PPN?

Berikut Daftarnya: Beras dan gabah Jagung Sagu Kedelai Garam konsumsi Daging Telur Susu Buah-buahan Sayur-sayuran Ubi-ubian Bumbu-bumbuan gula konsumsi. Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN.

Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara. Berikut Daftarnya: Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat Panas bumi Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite).

Selanjutnya grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak.

Serta bijih bauksit. Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain: Jasa pelayanan kesehatan medis Jasa pelayanan sosial Jasa pengiriman surat dengan perangko Jasa keuangan dan jasa asuransi Jasa pendidikan Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan Jasa angkutan umum di darat dan di air Jasa angkutan udara dalam dan luar negeri Jasa tenaga kerja Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

BACA JUGA :  Rencana Pemerintah Naikkan PPn, PKS Nilai Akan Picu Masalah Baru

Mengutip laman resmi partai, pan.or.id, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Ahmad Najib Qodratullah menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,2 – 5,8% tahun 2022 tidak realistis.

“Daya beli rendah konsumsi masyarakat yang belum terlihat bergerak walaupun pemerintah telah melakukan berbagai paket kebijakan. Terlebih lagi, diperburuk dengan penanganan Covid-19 yang belum memuaskan, termasuk soal lambannya vaksinasi untuk masyarakat,” kata Najib, dilansir dari Kedaipena.com, Selasa (8/6/2021).

“Pemulihan ekonomi lebih banyak diakses oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak tepat sasaran. Bahkan dalam pandangan Fraksi PAN yang dibacakan beberapa saat lalu perkiraannya (pertumbuhan ekonomi) adalah kisaran 2.5-3.5 persen,” demikian papar Najib melanjutkan.

Tidak hanya itu, Najib juga mengaku khawatir, jika defisit belanja (APBN) tidak tertutupi oleh penerimaan negara maka pembiayaan oleh hutang akan kembali jadi opsi pemerintah. Hal itu, lanjut Najib, diperburuk dengan rencana kebijakan pemerintah yang bersifat paradoks semisal soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn).

Padahal, lanjut Legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan paket insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Semua itu menurut saya adalah tindakan perencanaan yang semerawut yang pada akhirnya target-target yamg hanya jadi pajangan dan tidak pernah tercapai.

Dengan kondisi demikan, pemerintah harus realistis dan fokus terhadap beberapa permasalahan di antaranya membangkitkan daya beli. “Belanja pemerintah harus fokus terhadap hal yang berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi karena dampaknya sekarang sudah terlihat kucuran anggaran yang begitu besar tapi tidak mampu menggerakan konsumsi,” ungkapnya.

Sebelumnya, komisi XI DPR RI akhirnya menyepakati asumsi dasar dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022 yang diusulkan pemerintah.

Untuk asumsi dasar ekonomi misalnya pertumbuhan ekonomi pemerintah menargetkan 5,2-5,8%. Lalu untuk, inflasi sebesar 2-4%, tingkat bunga SUN 10 tahun 6,32-7,27% dan milai tukar rupiah Rp 13.900-15.000/US$. (net/smr)

 

sumber: Kompas.com/09/06/2021 di WAGroup ANIES GUBERNUR DKI/cnnindonesia.com di WAGroup KGN REBOAN RUTIN/partai, pan.or.id di WAGroup FSU (Forum Sandi Uno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here