Politisi Demokrat Syarief Hasan Berpesan Kita harus Taat Konstitusi dan Demokrasi

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan tanggapannya terhadap pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 saat rilis hasil survei Poltracking, Kamis (8/12/2022).

semarak.co-Menurut Syarief, Pemilu 2024 serentak harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan UUD NKRI 45 dan UU Pemilu. Syarief menyebut juga bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 harus tepat waktu. Pemilihan Umum serentak tahun 2024 telah melalui proses diskusi sangat panjang.

“Hasilnya, kita semua DPR RI, KPU, dan Pemerintah sepakat Pemilihan Umum harus dilaksanakan tepat waktu untuk menegakkan konstitusi, demokrasi dan menghormati hak kedaulatan Rakyat,” pesan Syarif dilansir suararakyatnews.co/Minggu, 11 Desember 2022.

Dan juga, lanjut Syarief, agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan nasional yang akan habis masa jabatannya pada oktober 2024. Tidak ada alasan substansi apapun kaitannya dengan kondisi nasional saat ini untuk memungkinkan penundaan pelaksanaan Pemilu.

“Kami dari Fraksi Partai Demokrat taat kepada konstitusi dan UU begitupun masyarakat bahwa kondisi hari ini sangat menunjang untuk mempersiapkan lebih baik dan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Jangan sampai kita mencari-cari alasan untuk menunda Pemilu serentak 2024 mendatang,” ujar Syarief.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini memandang bahwa proses recovery pasca pandemi Covid-19 bencana yang menimpa beberapa daerah serta potensi resesi ekonomi bahkan faktor kepuasan yang tinggi pun bukanlah alasan yang prinsip utk penundaan Pemilu serentak 2024.

“Pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 agar berjalan dengan demokratis, aman jujur dan adil sesuai konstitusi dan UU,” pesan Syarief yang mantan Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Para pejabat negara, kata Syarief, harusnya menghormati konstitusi dan proses Pemilu 2024. Harusnya tidak boleh lagi ada pejabat yang berusaha akan menabrak konstitusi dengan berfikir atau apapun untuk menunda Pemilu 2024.

“Karena ini disamping menabrak konstitusi juga mengganggu iklim demokrasi yang telah dibangun dengan baik di Indonesia. Saya akan terus mengawal konstitusi sehingga tidak ada penundaan Pemilu 2024,” ujar Syarief selaku Wakil Pimpinan MPR dan Majelis Tinggi Partai Demokrat memastikan bahwa secara kelembagaan di MPR RI tidak ada fikiran atau apapun bentuknya untuk menunda Pemilu 2024.

Beredar secara berantai informasi berikut yang sekaligus jadi tambahan data terkait berita di atas berupa link di media sosial whatsapp (WA) grup, yaitu tentang Komisioner KPU RI periode 2022-2027 yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir atas rekomendasi, yaitu: