Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sama-sama meminta Prajurit TNI dan Polri tetap tenang dalam merespons dugaan korupsi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
semarak.co -Permintaan Prabowo disampaikan melalui Dahnil Anzar Simanjuntak, Staf Khusus bidang Komunikasi Publik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada wartawan di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
“Kami baru dapat laporan dari pihak PT Asabri, baru saja kemarin saya menerima, teman-teman PT ASABRI menyatakan dana prajurit tidak ada masalah dan akan tetap aman. Sebab itu, pak Prabowo menyampaikan prajurit harus tetap tenang,” pinta Dahnil.
Ia pun meminta dugaan korupsi itu diusut secara tuntas karena nilai kerugiannya diduga mencapai lebih dari Rp10 triliun. Menurut Dahnil, Prabowo langsung meminta kejelasan terkait persoalan tersebut dari Menteri BUMN Erick Thohir.
“Karena memang secara hierarki, (Asabri) ini di bawah Kementerian BUMN, walaupun posisi Kemhan, TNI bahkan Polri juga dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan atau stakeholders,” kata Dahnil.
Namun, bentuk pertanggungjawaban Kemhan dalam hal ini, lanjut dia, karena semua dana pensiun dan jaminan hari tua Prajurit TNI dan Polri diletakkan di PT Asabri sesuai dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1977, maka Prabowo pun meminta kejelasan terkait dana tersebut kepada Erick Thohir.
“Setiap bulannya, gaji pokok TNI dan Polri itu termasuk Pegawai Negeri Sipil Kemhan itu dipotong 8 persen, 3,25 persen untuk THT dan 4,75 persen adalah Iuran Dana Pensiun yang dipotong dari gaji prajurit. Karena itu keinginan Pak Prabowo hanya satu hal sebenarnya, yaitu dana prajurit tetap aman,” katanya.
Adapun jika nanti ke depan ditemukan masalah hukum terkait kerugian keuangan negara, Dahnil mengatakan Prabowo mendukung masalah hukum itu bisa diselesaikan dengan segera. “Tidak boleh ada korban dana prajurit, itu saja,” kata Dahnil, mantan juru bicara (jubir) pasangan calon presiden (capres) Prabowo Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya sudah mendengar informasi isu dugaan korupsi di tubuh PT Asabri. Mahfud pun meminta prajurit TNI dan anggota Polri tidak perlu gundah menyikapi pemberitaan soal dugaan korupsi Asabri.
“Para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah. Negara menjamin, untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun, dan sebagainya masih stabil,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Artinya, kata dia, dari dana aset Asabri yang melorot sejauh itu, sisanya masih bisa menjamin dan persoalan tersebut bisa diselesaikan secara baik oleh Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.
Hal itu disampaikannya, didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai pertemuan yang dilakukan keduanya di Kantor Kemenko Polhukam RI. Namun, Mahfud menegaskan aspek hukum akan berjalan jika memang ditemukan terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan.
“Secara hukum akan berjalan, kalau itu ada. Kalau sudah urusan benar atau salah, prosedur, biar hukum yang berjalan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Selain itu, Mahfud juga akan berkomunikasi dengan Polri yang kurang lebih 600 ribu anggotanya merupakan nasabah yang terjamin dalam Asabri, sementara dari TNI ada sekitar 350 anggota. “Jadi, sekarang ditangani. Jangan khawatir, semua berjalan sesuai dengan aturan,” katanya.
Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi, kata dia, dan tidak seorang pun yang menuduh sembarangan korupsi. “Harus ‘fair’. Oleh sebab itu, kita biarkan hukum berjalan,” kata Mahfud.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga meminta para prajurit TNI dan anggota Polri untuk tidak perlu khawatir karena operasional Asabri sampai saat ini masih berjalan baik. Erick menyebutkan kondisi keuangan Asabri masih berjalan stabil, terlepas dari ada tidaknya penyelewengan yang berakibat penurunan saham, dan sebagainya.
“Kalau mengenai kerugian negara kan bukan di kami. Pasti ada BPK, OJK. Tentu proses itu harus di jalani. Tetapi, yang penting bahwa prajurit, Polri dalam status yang baik dan aman,” tegasnya.
Dirut Asabri tersebut menegaskan bahwa berita-berita terkait Asabri yang beredar saat ini adalah tidak benar. Bos Asabri ini menjamin dana atau uang para prajurit TNI dan Polri yang disimpan dalam kondisi aman. “Saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola Asabri aman,” kata Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Dia mengatakan bahwa uang para prajurit TNI, aparat Polri, dan para pegawai Kementerian Pertahanan tersebut tidak hilang dan tidak dikorupsi. “Pada kesempatan ini saya mengimbau agar kita dapat menjadi orang-orang yang tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita tentang Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada dugaan kasus korupsi di PT Asabri mencapai sekitar Rp10 triliun. Salah satu masalah yang muncul dalam tubuh perusahaan asuransi yang mengelola dana dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri itu adalah terkait pengelolaan investasi.
Sedangkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa Polri sedang menyelidiki dugaan praktik korupsi di PT Asabri.
Namun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan likuiditas Asabri dalam kondisi aman. Likuditas Asabri, menurut Erick, dijamin aman karena cash flow asetnya semua masih bagus, berbeda dengan Jiwasraya yang sudah sangat mengalami kerugian.
Asabri sendiri menyampaikan kondisi operasionalnya berjalan baik dan normal. Kegiatan operasional Asabri, terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik. Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya.
Sonny Widjaja mengimbau agar pembicaraan dan pendapat menjurus negatif dihentikan atau Asabri akan menempuh jalur hukum. “Hentikan pendapat, pembicaraan yang cenderung tendensius dan menjurus negatif yang mengakibatkan kegaduhan,” ujar Sonny.
Sonny mengimbau kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri untuk menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi. Sonny mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama berpikir jernih dan positif. “Jika hal ini terus berlangsung, maka dengan sangat menyesal Asabri akan menempuh jalur hukum,” tegas Sonny.
Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019 dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun.
Dikutip dari website resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003.
Secara filosofis, Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri. (net/lin)
