Wapres Jusuf Kalla

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah agar tidak coba-coba menerapkan kebijakan herd immunity dalam penanganan wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19.

Menurut JK, sapaan akrabnya, konsep ini sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan banyak korban. Penerapan herd immunity bisa saja korbannya banyak. Seperti yang dilakukan Swedia.

“Di sana tidak melakukan lockdown dan tingkat kematiannya lima kali lipat dibanding negara sekitar, akibat mencoba herd immunity,” ujar JK dalam diskusi virtual atau daring (dalam jaringan) secara online, Selasa (19/5/2020).

Boleh saja dicoba, lanjut JK, tapi korbannya banyak. “Kalau korban materi masih bisa diganti, tapi kalau kematian jiwa bagaimana?” pungkas mantan Wakil Presiden RI.

Penerapan herd immunity dikatakannya belum tentu menyebabkan masyarakat kebal terhadap Covid-19. Dia menekankan lebih baik masyarakat melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Itu merupakan cara berdamai dengan covid-19.

Namun, jika berdamai diartikan dengan membiarkan masyarakat melakukan kegiatan di tengah pandemi, ini akan meningkatkan risiko kematian. “Ini kan virus ganas. Kalau kita ingin berdamai tapi virusnya tidak bagaimana?” imbuh JK ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Jusuf Kalla berpendapat nyawa manusia harus tetap diprioritaskan. Karena itu, dia menyarankan pemerintah terlebih dahulu berupaya mengurangi penyebaran covid-19.

“Prioritas pertama menyelesaikan virusnya, menahan, mengurangi dan mematikan. Kalau ini selesai, orang-orang bisa bangkit, ekonomi bisa jalan lagi, orang bisa bekerja lagi,” tutupnya.

Namun, jika berdamai diartikan dengan membiarkan masyarakat melakukan kegiatan di tengah pandemi, ini akan meningkatkan risiko kematian. “Ini kan virus ganas. Kalau kita ingin berdamai tapi virusnya tidak bagaimana?” imbuh JK. (smr)

 

sumber: mediaindonesia.com dari Group Jurnalis Kemenag/

LEAVE A REPLY