Amerika Serikat mendesak pelucutan senjata kepada kelompok pejuang Hamas, saat Israel terus membombardir Jalur Gaza. Namun juru bicara Hamas mengatakan, mereka memiliki “hak yang sah” untuk memiliki senjata, apalagi di tengah gelombang serangan genosida Israel.
Semarak.co – Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat (19/12/2025), menyerukan pelucutan senjata Hamas, namun menyatakan harapan akan adanya kemajuan menuju tahap berikutnya dari gencatan senjata di Gaza, di tengah pertemuan para pejabat regional.
Pejabat tinggi dari Qatar dan Mesir, dua mediator utama gencatan senjata, serta Turki sebagai kekuatan regional, dijadwalkan menuju Miami pada Jumat (19/12) untuk bertemu dengan utusan AS, termasuk Steve Witkoff, sahabat Presiden Donald Trump yang menjabat sebagai utusan keliling.
Rubio mengakui bahwa upaya mencapai perdamaian di Jalur Gaza Palestina, menghadapi banyak kendala dan kesulitan. Ia menyebut gencatan senjata yang mulai berlaku pada Oktober lalu, yang disertai pembebasan sandera, sebagai sebuah “keajaiban”.
“Setiap hari akan menghadirkan tantangan baru, dan kami menyadari bahwa tantangan itu datang dari semua arah,” demikian pernyataan Menlu AS Marco Rubio dalam konferensi pers di Washington, Amerika Serikat seperti dikutip AFP.
Dalam tahap kedua kesepakatan, Israel seharusnya menarik pasukannya dari posisi-posisi di Gaza, sebuah otoritas sementara akan memerintah wilayah Palestina menggantikan Hamas, dan pasukan stabilisasi internasional akan dikerahkan.
Rubio memeringatkan, proses tersebut akan runtuh jika Hamas tidak dilucuti senjatanya. “Jika Hamas suatu hari nanti masih berada pada posisi yang memungkinkan mereka mengancam atau menyerang Israel, maka tidak akan ada perdamaian,” kata Rubio kepada para jurnalis. “Itulah mengapa pelucutan senjata menjadi sangat krusial.”
Sementara itu, kepala kelompok pejuang Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya, mengatakan pada Ahad (14/12) bahwa kelompok Palestina tersebut memiliki “hak yang sah” untuk memiliki senjata. Apalagi Israel berulang kali menegaskan bahwa Hamas harus dilucuti.
Pejabat tinggi kelompok pejuang Palestina Hamas lainnya juga menegaskan bahwa pembicaraan apa pun yang dilakukan harus bertujuan untuk segera menghentikan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel yang terus melanggarnya.
“Rakyat kami berharap perundingan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri pelanggaran hukum Israel yang terus berlangsung, menghentikan semua pelanggaran, dan memaksa pendudukan mematuhi perjanjian Sharm el-Sheikh,” kata anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, kepada AFP.
Rubio Optimistis soal Pasukan Internasional
Rubio juga menyatakan optimismenya, sejumlah negara bersedia mengirim pasukan sebagai bagian dari kekuatan stabilisasi di Gaza. “Saya sangat yakin ada sejumlah negara yang dapat diterima oleh semua pihak dan bersedia melangkah maju untuk menjadi bagian dari pasukan stabilisasi tersebut,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan wartawan, Rubio menyebut Pakistan, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun sedang mempertimbangkan pengiriman pasukan sebagai bagian dari upaya mendekati Trump.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pakistan atas tawarannya untuk menjadi bagian dari misi ini, atau setidaknya memertimbangkannya,” kata Rubio. Namun ia menambahkan, AS masih perlu memberikan penjelasan lebih lanjut sebelum meminta komitmen penuh dari negara mana pun.
Israel, bagaimana pun, tetap menolak peran Turki, kendati pun pihak Ankara mengakui Zionis Israel secara diplomatik. Namun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dikenal sebagai pengkritik keras tindakan Israel di Gaza.
400 Warga Palestina Tewas Sejak Gencatan Senjata
Pertahanan Sipil Gaza melaporkan bahwa lima orang tewas akibat tembakan artileri ‘Israel’ yang menghantam sebuah tempat perlindungan. Dengan demikian, jumlah warga Palestina yang tewas akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025 telah mencapai 400 orang.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyatakan bahwa langkah-langkah tegas harus diambil negara muslim yang terletak di Benua Afrika tersebut untuk menghentikan pelanggaran gencatan senjata yang belakangan kerap dilanggar Israel.
“Komunitas internasional harus memberikan tekanan nyata dan efektif untuk menghentikan semua pelanggaran yang terjadi setiap hari terhadap perjanjian gencatan senjata,” ujarnya dalam konferensi pers di Kairo Mesir.
Bassem Naim dari Hamas, seperti dilansir arrahmah.id dari kantor berita AFP pada 21 Desember 2025, juga telah menegaskan bahwa perundingan baru yang ditetapkan harus meningkatkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Dalam tahap pertama kesepakatan, para pejuang Palestina berkomitmen membebaskan 48 sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, yang ditahan di Gaza. Hingga kini, semua sandera telah dibebaskan kecuali satu jenazah.
Tahap ketiga gencatan senjata mencakup rencana melakukan rekonstruksi terhadap wilayah Gaza yang hancur akibat perang genosida Israel, yang dimulai pada Oktober 2023 dan telah menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina. (net/aid/afp/kim/smr)
