Kementerian PPN/Bappenas memperkuat kualitas perencanaan dan kinerja pelaksanaan Prioritas Nasional di daerah melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026.
Semarak.co – Mengusung tema Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah, PPD menjadi instrumen evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah sekaligus mendorong sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai apresiasi atas prestasi dalam kualitas perencanaan, pencapaian kinerja pembangunan, dan inovasi pembangunan.
“Pembangunan nasional itu adalah agregasi dari pembangunan daerah. Jadi, kalau kami di sini merencanakan pembangunan nasional, sebenarnya kita ini merencanakan pembangunan daerah,” ujar Menteri Rachmat Pambudy pada sambutannya dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2026, di Gedung Bappenas, Rabu (30/3).
“Dan kita ingin pada waktu merencanakan pembangunan daerah, bukan hanya di provinsi, bukan hanya di kabupaten, bukan hanya di kota, bukan hanya di kecamatan, tapi juga kalau bisa sampai di desa,” tambah Rachmat Pambudy dirilis humas usai acara melalui Media Bappenas, Rabu malam (30/9/2026).
PPD 2026 menetapkan daerah terbaik pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta penerima penghargaan khusus. Daerah yang berhasil mendapat predikat terbaik pertama di level provinsi adalah Jawa Barat, terbaik kedua DKI Jakarta, terbaik ketiga Jawa Tengah, terbaik keempat Sulawesi Selatan, dan terbaik kelima Sumatera Selatan.
Kemudian di level kabupaten, daerah terbaik pertama yakni Kendal, terbaik kedua Deli Serdang, terbaik ketiga Lampung Selatan, terbaik keempat Sumedang, dan terbaik kelima Sleman. Lalu di level kota, daerah dengan predikat terbaik pertama adalah Surabaya, terbaik kedua Manado, terbaik ketiga Pekalongan, terbaik keempat Tangerang, dan terbaik kelima Balikpapan.
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk. Pada kategori penghargaan khusus, Papua Selatan menerima Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) Progresif atas kemajuan pembangunan sebagai provinsi baru.
Apresiasi ini diberikan atas upaya daerah yang dinilai telah membangun fondasi pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mengembangkan potensi daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Supiori menerima Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tertinggal Progresif atas kemajuan capaian pembangunan. Penghargaan ini mengapresiasi upaya daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mengatasi tantangan pembangunan sebagai daerah tertinggal.
Kabupaten Rote Ndao menerima Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Terentaskan Progresif sebagai apresiasi atas kemajuan pembangunan yang mengantarkan daerah tersebut keluar dari status daerah tertinggal.
Knowledge Sharing Pembangunan Daerah memperluas manfaat PPD sebagai ruang dialog dan pembelajaran bagi pemerintah pusat dan daerah. Sesi ini membahas tantangan, strategi pelaksanaan, hasil, faktor keberhasilan, serta peluang replikasi praktik baik. Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan membantu daerah lain mengadaptasi program sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menekankan peran PPD sebagai instrumen evaluasi komprehensif yang memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pelaksanaan Prioritas Nasional di daerah.
“Kami berharap PPD tidak hanya menjadi instrumen penghargaan saja, tapi bisa menjadi umpan balik bagi kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah, dan terus dimanfaatkan melalui kolaborasi, berbagi pakai, dan pengembangan knowledge management,” jelas Deputi Virgi.
“Sehingga praktik baik yang ditemukan tidak berhenti pada satu daerah, tapi dapat direplikasi kepada seluruh daerah yang lain,” tegas Virgi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan praktik baik pembangunan sumber daya manusia melalui program Manusia Pancawaluya Jabar.
Kemudian, program SEMANIS KAMU (Sekolah Mahir Bisnis – Kewirausahaan Pemuda) dari Kabupaten Kendal melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan oleh Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari; serta Kampung Pancasila dari Kota Surabaya yang mengedepankan gotong royong dalam penanganan persoalan perkotaan oleh Walikota Surabaya Eri Cahyadi.
Selain itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk berbagi strategi pengelolaan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan setelah keluar dari status daerah tertinggal.
PPD 2026 diikuti oleh 38 provinsi, 334 kabupaten, dan 86 kota. Partisipasi ini menjadi landasan evaluasi perencanaan dan kinerja pembangunan daerah secara nasional.
“Mohon penghargaan yang sederhana itu, bukan hadiah. Melainkan pemacu untuk bekerja lebih keras lagi. Mudah-mudahan di tahun ke-15 kita bisa membuat penghargaan yang lebih baik. Hasil penilaian PPD juga dimanfaatkan dalam penyusunan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Daerah,” tutur Menteri Rachmat Pambudy.
Melalui evaluasi dan pertukaran praktik baik, PPD 2026 diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk menerjemahkan hasil penilaian menjadi perbaikan perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang selaras dengan Prioritas Nasional di daerah, serta peningkatan inovasi guna mencapai sasaran pembangunan daerah.(hms/ppn/sam)
