Kementerian PPN/Bappenas mendorong penguatan perencanaan pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berbasis data untuk menghadapi dampak kenaikan muka air laut di Provinsi Maluku.
Semarak.co – Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan bahwa kenaikan muka air laut bukan semata persoalan lingkungan, melainkan persoalan pembangunan yang menyangkut kehidupan masyarakat, keberlanjutan wilayah, dan masa depan generasi mendatang.
Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kebijakan mengenai Dampak Kenaikan Muka Air Laut di Provinsi Maluku, Ambon, Jumat (25/9). Dialog tersebut membahas mengenai dampak kenaikan muka air laut terhadap kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar.
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku menghadapi tantangan yang kompleks. Data sistem perencanaan kolaboratif dan analisis data terpadu (SEPAKAT) menunjukkan pada proyeksi kenaikan muka air laut setinggi 100 sentimeter sebanyak 18 fasilitas kesehatan dan 53 sekolah berpotensi terdampak kenaikan muka air laut.
Sekitar 40 ribu penduduk serta lebih dari 33 ribu hektare wilayah juga berada dalam kawasan terdampak. “Risiko harus masuk sejak awal ke dalam perencanaan pembangunan, bukan baru kita tangani setelah menjadi bencana,” tegas Wamen Febrian dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Bappenas, Minggu siang (27/9/2026)
Kementerian PPN/Bappenas menekankan tiga langkah utama untuk menghadapi risiko akibat kenaikan muka air laut, yakni mengendalikan faktor yang memperbesar risiko, termasuk penurunan muka tanah; memulihkan dan menjaga ekosistem pesisir, khususnya mangrove; serta membangun kebijakan berdasarkan data.
Melalui SEPAKAT, risiko dapat dilihat tidak hanya dari sisi fisik wilayah, tetapi juga dari kelompok rentan yang terdampak, layanan dasar yang terancam, serta aktivitas ekonomi yang perlu dilindungi.
“Ukuran keberhasilan kita adalah apakah masyarakat Maluku menjadi lebih aman, layanan dasar tetap berjalan, mata pencaharian tetap terlindungi, dan generasi berikutnya tetap memiliki pulau yang dapat mereka sebut rumah. Itulah pembangunan yang berketahanan. Dan itulah pekerjaan yang harus kita mulai bersama, dari sekarang,” pungkas Wamen Febrian menutup sambutannya.
Dialog Kebijakan mengenai Dampak Kenaikan Muka Air Laut di Provinsi Maluku ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali IE, Counselor DFAT Kedutaan Besar Australia Joanna O’Shea, Team Leader Program SKALA Petra Karetji, serta jajaran Forkopimda, akademisi, dan mitra pembangunan.(hms/ppn/sam)
