Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) bersama Staf Ahli Wakil Presiden Iggi Haruman Achsien (kanan) dan Komisaris Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Ilham Habibie (kedua kanan) menyaksikan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) oleh Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Yadi Jaya Ruchandi (kedua kiri), Anggota Badan Pelaksana BPKH A Iskandar Zulkarnain (ketiga kiri), dan Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Achmad K Permana (ketiga kanan). Foto: internet

Dalam rangka pelaksanaan salah satu pilar bisnis PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT PPA dengan dukungan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham melakukan pengelolaan aset berkualitas rendah milik PT Bank Muamalat Indonesia (Bank Muamalat).

semarak.co-Atas hal tersebut, PT PPA bersama Bank Muamalat dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) teken Master Restructuring Agreement (MRA). Seremoni teken MRA dilakukan Direktur Utama PT PPA Yadi Jaya Ruchandi, Anggota Badan Pelaksana BPKH A Iskandar Zulkarnain, dan Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/9/2021).

MRA ini mengatur dan mendokumentasikan keseluruhan tahapan maupun rangkaian transaksi dalam rangka pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik Bank Muamalat terkait penguatan permodalan Bank Muamalat.

MRA juga mengatur hubungan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan secara terpisah di kemudian hari. Antara lain, penerbitan dan pembelian instrumen berbasis syariah (sukuk), dan perjanjian pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik Bank Muamalat dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kerja sama ini merupakan amanah dari Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin yang menginginkan Bank Muamalat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Erick mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada OJK, BPK RI, Kejaksaan Agung, Bank Muamalat, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan jajaran Kementerian BUMN, serta BPKH yang mendukung terwujudnya langkah awal dari kerja sama syariah ini.

“Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan percaya bahwa Bank Muamalat bisa bertransformasi menjadi bank yang dicita-citakan umat, dan tentu kami sangat terbuka untuk terus menjadi bagian dari Bank Muamalat,” papar Menteri Erick dalam sambutannya.

Misalnya untuk sharing expertise dan benhmarking, lanjut Menteri Erick, bagaimana Bank Syariah Indonesia yang kita miliki dan Bank Muamalat dapat berjalan seiring. Erick berharap kerja sama dalam ekosistem ekonomi syariah tersebut tidak berhenti sampai di sini. Pasalnya, masih ada target ke depan yang ingin dicapai.

“Kami juga punya mimpi yang sedang dijajaki dan siapa tahu berjodoh, bahwa kami sedang mencari kesempatan untuk berinvestasi dalam pembangunan rumah haji di Mekkah yang selama ini belum kami miliki,” ucap Erick seperti kemudian dirilis humas melalui WAGroup Jurnalis Syariah (JES), Kamis (16/9/2021).

Selama ini, kata dia, kita terus membuka pembicaraan dan mudah-mudahan kita, Kementerian BUMN dan BPKH bisa berjalan seiring. “Insya Allah kerja sama ini berlanjut tidak hanya hari ini, tetapi di masa-masa yang akan datang,” tandas Erick.

Direktur Utama PT PPA Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, “Terima kasih atas dukungan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham kepada PT PPA untuk dapat menjalankan perannya sebagai pengelola aset berkualitas rendah Bank Muamalat.”

Sehingga Bank Muamalat dapat berfokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, lanjut Yadi, langkah ini sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan investasi PT PPA untuk menjadi National Asset Management Company (NAMCO).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah Indonesia di tahun 2020 baru mencapai 6,51%, sehingga masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh di masa depan. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional, tak terkecuali pada industri perbankan. Dengan ditandatanganinya MRA ini, Bank Muamalat optimistis dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, “Sinergi antara Bank Muamalat, BPKH, dan PT PPA ini merupakan bagian dari upaya penguatan struktur permodalan Bank Muamalat dengan cara pengelolaan aset pembiayaan.”

“Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak, termasuk OJK selaku regulator dan Kementerian BUMN. Insya Allah, Bank Muamalat ke depan dapat bertumbuh dengan model bisnis yang lebih baik lagi sebagai salah satu lokomotif industri perbankan syariah dan memajukan pelayanan ibadah haji di Indonesia,” demikian lanjut Permana.

Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Bank Muamalat merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Iskandar Zulkarnain mengatakan, “BPKH mendukung Bank Muamalat untuk mengoptimalkan pelayanan haji kepada masyarakat Indonesia. BPKH berkomitmen penuh untuk mendukung terlaksananya rangkaian transaksi ini melalui investasi strategis di Bank Muamalat dengan mengedepankan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas untuk menghasilkan nilai manfaat bagi jamaah haji.”

Mengutip rilis humas OJK yang dipantau dari WAGroup OJK n FRIENDS, Kamis (16/9/2021), OJK menaruh harapan yang tinggi terhadap pemulihan kondisi permodalan Bank Muamalat Indonesia yang ditandai penandatanganan MRA PT PPA bersama Bank Muamalat dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, akan ikut mengawal babak baru pengelolaan Bank Muamalat yang memiliki basis nasabah yang loyal dan dengan kondisi neraca dan keuangan yang semakin sehat maka kesempatan untuk berkembang lebih luas termasuk melayani masyarakat memanfatkan layanan dan produk keuangan syariah.

Daya tahan bank ini telah teruji sehingga ini menjadi keyakinan tersendiri bagi otoritas agar manajemen menjaga amanah ini dengan baik. OJK mendorong transformasi perbankan syariah di Indonesia menjadi digital syariah bank sehingga memiliki nilai tambah dalam persaingan terutama juga untuk investor mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.

Ke depan bank ini dapat menjadi role model bank syariah dalam memberikan layanan keuangan syariah dengan kualitas terbaik, konsep bagi hasil yang lebih kompetitif serta didukung managemen yang profesional dan integritas tinggi. Sehingga harapan OJK dan BMI akan menjadi lebih baik lagi. (smr)