Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan permodalan sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan pengusaha UMKM di Indonesia.
Semarak.co – Wamen UMKM Helvi menjelaskan salah satu dari tiga penyebab utama sulitnya UMKM mengakses pembiayaan perbankan adalah tidak adanya agunan tambahan. Pihaknya menyadari perluasan akses kredit dan penguatan permodalan bagi UMKM sangat penting.
“Setiap skema pembiayaan yang disalurkan bukan hanya mendorong pertumbuhan usaha, tapi juga berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wamen Helvi saat membuka Roadshow Lokomotif Akses Permodalan atau Lokamodal 2025 di Kabupaten Pasuruan, Selasa (4/11/2025).
Ada sekitar 59,6% pengajuan kredit UMKM yang ditolak karena tidak memiliki agunan yang cukup. Melalui kegiatan Lokamodal, para pengusaha UMKM, terutama yang berskala mikro, difasilitasi untuk menyertifikasikan aset tanah agar memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang diakui sebagai jaminan.
Dengan demikian, mereka memiliki peluang lebih luas untuk mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Lebih lanjut, Wamen Helvi menambahkan bahwa program Lokamodal juga berfungsi sebagai wadah penyediaan alternatif pembiayaan non-KUR.
“Artinya, UMKM kini tidak hanya bergantung pada KUR, tetapi memiliki banyak pilihan untuk mengakses sumber pembiayaan inovatif, seperti SHAT, pembiayaan syariah, agunan invoice, hingga intellectual property,” kata Wamen Helvi dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Teman UMKM, Selasa (4/11/2025).
Namun, ia mengingatkan penguatan permodalan harus diiringi dengan strategi yang berkelanjutan. “Modal penting, tetapi bukan satu-satunya kunci. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan bersama yakni UMKM harus kuat di pasar dalam negeri, berani menembus pasar ekspor, dan aktif mendukung program strategis nasional,” katanya.
Wamen Helvi juga menyoroti produk asing terus membanjiri pasar domestik, sehingga pemerintah terus berupaya memberi ruang utama bagi produk lokal di marketplace, toko modern, serta program belanja pemerintah.
Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menekankan pentingnya UMKM memahami perbedaan antara kredit permodalan dan hibah. “Bantuan permodalan bukanlah dana hibah. Artinya, penerima manfaat wajib mengembalikan sesuai ketentuan dan jangan menggunakannya untuk keperluan konsumtif,” ujarnya.
Di bagian dirilis humas Kementerian UMKM sebelumnya, Kementerian UMKM berkomitmen memperkuat model kemitraan yang adil, setara, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas usaha mikro di seluruh Indonesia.
“Mari kita bangun kemitraan yang sejajar, saling menguatkan, dan saling menumbuhkan. Dengan begitu, harapan kita untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berdaulat dapat tercapai,” ujar Wamen Helvi saat membuka kegiatan Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra) di Kabupaten Jember, Senin (3/11/2025).
Menurut Wamen Helvi, program Kumitra dirancang sebagai langkah konkret untuk memperluas lapangan kerja, memperkuat akses kemitraan, dan membuka rantai pasok bagi pengusaha mikro dengan dukungan berbagai instansi dan mitra usaha.
“Kumitra diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan inklusif yang turut mendukung percepatan penghapusan kemiskinan, khususnya bagi pengusaha mikro di desa, rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga,” ujarnya.
Kementerian UMKM memahami tantangan yang masih dihadapi para pengusaha kecil, terutama dalam menjalin kemitraan yang strategis dan berkelanjutan. “Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, maupun swasta merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing UMKM,” ujarnya.
Wamen Helvi menjelaskan, usaha besar memiliki keunggulan pada akses teknologi, pasar, pembiayaan, dan jaringan distribusi yang luas, sementara usaha mikro unggul dalam potensi lokal, inovasi, dan daya adaptasi. Sinergi keduanya menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem usaha yang berdaya saing.
“Program Kumitra merupakan strategi untuk membuka peluang usaha, memperkuat kapasitas pengusaha mikro, dan membantu mereka naik kelas agar terintegrasi dalam rantai pasok formal di tingkat nasional maupun global,” katanya.
Melalui program ini, pemerintah berkomitmen memfasilitasi dan menghapus berbagai hambatan agar pengusaha mikro dapat menjalin kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. “Semangat utama Kumitra adalah membangun ekosistem bisnis yang saling menguatkan, bukan saling menguasai,” katanya.
Sementara Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program Kumitra di wilayahnya. Ia menilai potensi UMKM Jember sangat besar dan beragam, mulai dari sektor pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga industri kreatif.
“Kami berterima kasih atas perhatian Kementerian UMKM melalui program Kumitra di Jember. Kami berharap para pengusaha UMKM dapat terkoneksi dengan ekosistem bisnis yang lebih besar,” kata Wamen UMKM Helvi dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Teman UMKM, Selasa (4/11/2025).
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Letter of Intent (LoI) tentang Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Klaster Pangan Kabupaten Jember.
Pada kesempatan yang sama, Wamen Helvi turut melepas hasil panen edamame dan okra dari petani mitra kepada PT Mitratani Dua Tujuh, sebagai simbol sinergi nyata antara pengusaha mikro dan industri besar dalam mewujudkan kemitraan yang produktif dan berkelanjutan.
Di bagian lain lagi dirilis humas sebelumnya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperluas pola kemitraan usaha melalui sistem franchise (waralaba) sebagai strategi efektif untuk mendorong pengusaha mikro dan kecil agar naik kelas.
“Banyak usaha mikro dan kecil yang sebenarnya sudah memiliki produk bagus, tetapi membutuhkan dorongan untuk naik kelas. Bisnis franchise ini bisa menjadi jembatan yang efektif agar mereka bisa berkembang dan tumbuh lebih besar,” ujar Menteri UMKM Maman saat menghadiri Indonesia Franchise Week 2025 di Indonesia Convention Exhibition, Kabupaten Tangerang, Jumat (31/10/2025).
Menteri Maman menjelaskan, waralaba merupakan salah satu bentuk kemitraan bisnis yang terbukti mampu menciptakan peluang usaha baru. Melalui model ini, UMKM yang telah memiliki produk unggulan dapat memperluas jangkauan usahanya secara lebih cepat, efisien, dan terukur.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan sistem waralaba harus dibangun di atas fondasi usaha yang kuat. Ia menyoroti masih adanya pengusaha yang tergesa-gesa masuk ke pola waralaba sebelum siap secara manajerial maupun dari sisi kualitas produk.
“Kuncinya adalah penguatan fundamental usaha. Jangan sampai usaha belum siap tapi sudah masuk sistem franchise. Akibatnya bukan berkembang, malah justru rontok. Jadi yang utama adalah memperkuat kualitas produk dan manajemen usahanya terlebih dahulu,” tegas Menteri Maman.
Selain menyoroti pentingnya kemitraan, Menteri Maman juga menegaskan komitmen Kementerian UMKM dalam meningkatkan rasio kewirausahaan nasional. Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia masih berada di angka 3,1% dan ditargetkan meningkat menjadi 3,6% pada 2029.
“Kita mau dorong terus agar rasio kewirausahaan naik, salah satunya melalui pola kemitraan dan franchise seperti ini,” ujar Menteri UMKM Maman dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Teman UMKM, Jumat (31/10/2025).
Data menunjukkan, bisnis waralaba mencatat pertumbuhan positif hingga 5% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan rasio kewirausahaan nasional yang masih tergolong rendah.
Menurut Menteri Maman, kemitraan berbasis waralaba dapat menjadi salah satu strategi dalam memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis UMKM. “Kalau semakin banyak usaha mikro dan kecil yang tumbuh melalui sistem franchise, maka pertumbuhan wirausaha kita akan semakin cepat dan ekonomi rakyat semakin kokoh,” ujarnya. (hms/smr)
