Kuasa Hukum Akan Praperadilan, Anggota DPR dari Gerindra dan PKS Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan HRS

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Habiburokhman. foto: internet

Sedikitnya sudah tiga anggota DPR bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS). Saat ini tokoh Front Pembela Islam (FPI) itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya titip Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan, dimulai Sabtu (12/12/2020).

semarak.co-Para anggota DPR yang secara terbuka menyatakan siap menjamin penangguhan penahanan terhadap Rizieq Shihab, yaitu Aboe Bakar Alhabsyi anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua anggota DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman dan Fadli Zon.

Bacaan Lainnya

Aboe Bakar menyayangkan penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS) karena menurutnya pemerintah tidak menindak secara pidana 178.039 pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada 2020.

“Bisa saja Habib Rizieq menjadi orang pertama yang ditahan karena melanggar protokol kesehatan. Bisa jadi Habib Rizieq ini orang pertama yang ditahan lantaran protokol kesehatan,” ujar Aboe dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir iNews.id, Senin (14/12/2020).

Sekjen PKS memberi alasannya, pertama Habib Rizieq tidak akan mengulangi tindak pidana yang disangkakan. Kedua, tidak menghilangkan barang bukti. Ketiga, tidak akan melarikan diri. “Saya melihat tiga syarat itu dapat dipenuhi oleh Habib Rizieq, sehingga seharusnya penangguhan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik,” sebut Aboe Bakar.

Namun Aboe memahami bahwa keputusan mengabulkan penangguhan penahanan ada di tangan penyidik. Kemudian ada Politikus Partai Gerindra Habiburokhman. Anggota Komisi III DPR RI ini meyakini, Habib Rizieq Shihab tidak akan melarikan diri selama menjalani proses hukum.

“Pak Kapolri yang baik, Ini diluar konteks substansi perkara kerumunan dan di luar konteks politik apapun. Saya yakin Habib Rizieq tidak akan melarikan diri dan saya bersedia menjamin penangguhan penahanan beliau,” ucapnya diunggahan melalui akun twitter @habiburokhman, Senin (14/12/2020).

Dalam keterangan terpisah, Habiburokhman menyadari penyidikan yang saat ini sedang dilakukan Polda Metro Jaya tidak boleh diintervensi. Namun ia mengingatkan bahwa Kapolri Jenderal Idham Azis pernah menyampaikan perihal opsi penahanan dalam kasus kerumunan terkait pandemi COVID-19 merupakan pilihan terakhir.

“Kami tidak bisa intervensi kerja Polri, penahanan itu hak penyidik. Namun demikian kami perlu ingatkan pernyataan Pak Kapolri di awal pandemi tempo hari bahwa penahanan dilakukan sebagai opsi yang paling terakhir,” sebut Habiburokhman.

Dalam kasus Habib Rizieq, Habiburokhman menyarankan agar Polri mempertimbangkan penangguhan penahanan dengan tiga alasan. Yang pertama, pascakerumunan saat penjemputan Habib Rizieq telah berulang kali mengingatkan pendukungnya untuk tidak berkerumun, reuni 212 dibatalkan dan pendukung diminta tak temani datang ke Polda Metro Jaya.

“Kedua, bisa diminta komitmen kepada Habib Rizieq dan lawyer-nya agar datang tiap kali ada panggilan pemeriksaan. Yang ketiga, saya yakin hampir semua alat bukti sudah disita oleh penyidik, karena itu tidak mungkin Habib Rizieq bisa hilangkan alat bukti,” papar juru bicara Gerindra.

Satu lagi Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon yang siap menjamin penangguhan penahanan HRS. Fadli Zon menyampaikan kesediaannya menjadi penjamin penangguhan penahanan HRS karena menyesalkan proses hukum yang dijalani Habib Rizieq.

Dia menilai polisi terkesan terburu-buru dalam proses penetapan tersangka serta penahanan Habib Rizieq Shihab. “Kenapa dari ribuan kasus pelanggaran protokol kesehatan, hanya ada satu saja yang diproses dengan begitu luar biasa bahkan melalui insiden penembakan anggota Laskar FPI saat mengawal Habib Rizieq,” katanya.

Aziz Yanuar, Tim Kuasa Hukum HRS mengatakan, sejumlah tokoh telah bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan kliennya. Aziz menggaransi imam besar FPI itu tidak akan melarikan diri.

Hal tersebut disebabkan kondisi Habib Rizieq yang masih dalam pemulihan kesehatan. “Iya (akan ajukan penangguhan penahanan). Habib Rizieq tidak akan melarikan diri karena masih dalam pemulihan,” ucap Aziz di Jakarta, Minggu (13/12/2020).

Dia mengatakan keluarga Habib Rizieq sudah siap menjadi penjamin penangguhan penahanan. Selain itu ada unsur dari DPR yang sudah mengajukan diri menjadi penjamin penangguhan penahanan.

Namun Azis belum bisa memastikan kapan permohonan penangguhan penahanan akan disampaikan ke polisi.  Dia menjelaskan permohonan masih disusun karena penahanan baru dilakukan tadi malam.

“Sebagai penjamin penangguhan penahanan yakni pihak keluarga dan ada juga dari DPR. Masih kami siapkan karena penahanan baru tadi malam. Untuk permohonan penangguhan penahanan, HRS menghormati pihak-pihak yang bersedia menjamin untuk beliau,” kata Aziz di Jakarta, Senin (15/12/2020) seperti dikutip jpnn.com.

Akan tetapi HRS belum memutuskan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. HRS ditahan di Mako Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan secara intensif pada Sabtu (12/12/2020) selama 13.5 jam. Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan.

Penahanan terhadap Habib Rizieq mendapat banyak tanggapan di masyarakat terutama dari kalangan pendukungnya, ada juga yang mengajukan petisi untuk membebaskannya tanpa syarat.

Pihak kuasa hukum Habib Rizieq tengah mempersiapkan upaya hukum lainnya lewat pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. “Tapi kami menghargai jika ada berbagai petisi yang gencar dan masif yang menginginkan bebas tanpa syarat beliau, demi keadilan,” kata Aziz.

Saat ditanya kapan akan mendaftarkan gugatan praperadilan, Aziz belum menjawab dengan pasti hari dan waktunya dan berjanji akan memberi kabar apabila materi praperadilan HRS telah rampung. “Nanti saja kalau sudah beres kita (kuasa hukum, red) kabari, kalau sudah ada tanda terima pasti dikabarin,” kata Aziz.

Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan penetapan tersangka pasti didasarkan pada syarat minimalnya, yakni dua alat bukti melakukan sebuah tindak pidana.

Suparji menyebut, upaya penangkapan oleh aparat penegak hukum bisa dilakukan jika si tersangka mangkir selama dua kali saat dipanggil polisi. Dengan demikian, untuk pemanggilan ketiga kalinya dapat dilakukan jemput paksa atau penangkapan.

“Penangkapan dapat dilakukan jika diduga melakukan tindak pidana dan dipanggil sebagai saksi 2 kali tidak datang, maka panggilan ke 3 dapat dipanggil paksa atau penangkapan,” demikian kata Suparji kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/12/2020).

Terkait pandangan bahwa penetapan tersangka pada Habib Rizieq bernuansa politis, Suparji meminta polisi menjawab dengan proses penyidikan yang profesional dan transparan. Sedangkan masukan bagi Habib Rizieq, Suparji menyarankan melakukan gugatan pra peradilan.

Alasannya, praperadilan akan dapat membatalkan penetapan tersangka dan juga penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. “Bagi Habib dapat mengajukan pra peradilan untuk membatalkan penetapan tersangka dan penangkapan,” demikian saran Guru Besar hukum Universitas Al Azhar Indonesia.

Suparji menekankan pada pihak yang terkait peristiwa hukum penetapan tersangka Habib Rizieq agar saling menahan diri. Kata Suparji, hal itu sangat penting untuk mengedepankan upaya hukum secara baik dan benar. (net/smr/dtc/iNw/jpn/rmo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *