Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa sektor logistik wajib menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh pada tahun 2026. Jadi konsep halal itu tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tapi juga mencakup seluruh rantai proses, termasuk distribusi dan logistik.
Semarak.co – Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan, halal dalam bidang logistik menjadi bagian penting dari jaminan produk halal. Ini bukan hanya soal produk akhirnya, tetapi juga bagaimana proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusinya dilakukan secara sesuai dengan prinsip halal.
Kepala BPJPH Haikal menekankan bahwa halal dapat menjadi barrier to entry yang strategis untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri dari masuknya produk luar yang tidak memenuhi standar halal.
“Halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen perlindungan bagi UMKM kita dari serbuan produk impor,” imbuh Babe Haikal, sapaan akrabnya Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam kegiatan Halal Bihalal keluarga besar ASPERINDO di Jakarta Timur, Selasa (14/4/2026)
Sektor logistik tidak lagi memiliki ruang untuk menunda implementasi sertifikasi halal. Sejalan dengan kebijakan nasional, kewajiban sertifikasi halal akan berlaku secara menyeluruh pada tahun 2026. Untuk industri logistik, tidak ada tawar-menawar lagi.
“Tahun 2026 menjadi titik wajib bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal. Saya mengingatkan pentingnya pengendalian titik kritis dalam proses logistik. Ia menyoroti bahwa pemisahan antara produk halal dan non-halal harus dilakukan secara ketat untuk menjaga integritas kehalalan produk,” tuturnya.
“Produk seperti daging halal dan non-halal wajib dipisahkan tempatnya. Ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha logistik,” jelas Babe Haikal dirilis humas BPJPH usai acara melalui WAGroup Media Halal Indonesia (BPJPH), Selasa malam (14/4/2026).
Diketahui bahwa BPJPH berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri logistik semakin kuat dalam membangun ekosistem halal nasional yang terintegrasi dan berdaya saing global. (hms/smr – 42)
