Garuda Hanya Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Jumlah Komisaris akan Dikurangi

Pesawat Garuda Indonesia milik perusahaan BUMN. foto: indopos.co.id

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku bakal merampingkan jumlah dewan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero). Erick memuji usulan dari Komisaris Garuda Indonesia Peter F Gontha mengajukan pemberhentian pembayaran gaji bulan mulai Mei 2021.

semarak.co-Menteri Erick tak ingin manajemen hanya melakukan pensiun dini kepada karyawan, tapi tidak mengurangi jumlah komisaris. Erick menilai, perampingan jumlah komisaris menjadi wujud keseriusan manajemen dalam menangani persoalan maskapai pelat merah yang tengah dalam kesulitan finansial akibat pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Usul Pak Peter Gontha sangat bagus. Kita harus puji. Bahkan, saya ingin nanti mengusulkan kalau bisa komisaris Garuda dua atau tiga saja,” ujar Erick saat jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, seperti dilansir republika.co.id/Rabu 02 Jun 2021 11:44 WIB.

Posisi dewan komisaris Garuda saat ini ditempati Komisaris Utama Triawan Munaf, Wakil Komisaris Utama Chairul Tanjung, Komisaris Independen Elisa Lumbantoruan, Komisaris Independen Yenny Wahid, dan Komisaris Peter F Gontha.

Erick meminta waktu kepada masyarakat untuk memangkas jumlah komisaris Garuda. “Jadi, benar-benar mencerminkan keseriusan komisaris dan direksi Garuda, soalnya yang jalankan keseharian kan bukan saya, komisaris kita kecilkan jumlahnya itu bagian dari efisiensi. Kasih waktu dua minggu nanti ada RUPSLB,” ungkap Erick.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick telah memiliki empat opsi strategi dalam menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero). Pemerintah melakukan benchmarking atau penolokukuran dalam menetapkan empat opsi tersebut.

Dari dokumen yang diperoleh republika.co.id, berdasarkan hasil penolokukuran dengan apa yang telah dilakukan pemerintah negara lain, terdapat empat opsi yang dapat diambil untuk Garuda saat ini.

Opsi pertama, terus mendukung Garuda. Pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas. Opsi ini merujuk pada praktik restrukturisasi Pemerintah Singapura terhadap salah satu penerbangan nasional negara setempat, yakni Singapore Airlines.

“Opsi ini berpotensi meninggalkan Garuda dengan utang warisan yang besar yang akan membuat situasi yang menantang pada masa depan. Opsi kedua, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda,” demikian tulis dokumen itu.

Pemerintah menggunakan proses legal bankruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, misalnya utang, sewa, dan kontrak kerja. Opsi yurisdiksi yang akan digunakan US Chapter 11, foreign jurisdiction lain, atau PKPU. “Tidak jelas apakah UU kepailitan Indonesia mengizinkan restrukturisasi,” bunyi dokumen lagi.

Opsi ini juga berisiko restrukturisasi berhasil memperbaiki sebagian masalah, seperti debt dan leaser, tetapi tidak memperbaiki masalah yang mendasarinya, seperti culture dan legacy. Contoh kasus yang menjadi rujukan ialah Latam Airlines milik Malaysia.

Opsi ketiga, restrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Untuk opsi ini, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi. Saat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi national carrier di pasar domestik.

“Untuk dieksplorasi lebih lanjut sebagai opsi tambahan agar Indonesia tetap memiliki national flag carrier. Estimasi modal yang dibutuhkan 1,2 miliar dolar AS,” tulis dokumen tersebut.

Opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan. Dalam opsi ini, pemerintah mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara, misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah. “Indonesia tidak lagi memiliki national flag carrier,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Erick mendorong agar Garuda melakukan transformasi bisnis saat lini keuangan perseroan terdesak akibat lilitan utang hingga puluhan triliun rupiah. Dia lantas memberikan contoh terhadap PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) yang melakukan transformasi bisnis pasca musibah pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, PLN saat ini mulai memasuki lini bisnis layanan internet. Di sisi lain, PLN bersama Pertamina juga tengah membuat strategi untuk pengadaan industri baterai mobil listrik di Tanah Air.

“Perbaiki bisnis model pasca pandemi. PLN pun harus berubah, Pertamina pun harus berubah. Ini sudah ada yang namanya mobil listrik, ya berubah. Enggak mungkin PLN dan Pertamina masih terus sama,” imbuh Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (2/6/2021).

Menurut dia, Garuda Indonesia saat ini masih punya keuntungan, dimana perseroan jadi maskapai BUMN yang melayani moda transportasi udara di negara kepulauan seperti Indonesia.

“Dan Alhamdulillah, Indonesia ini negara kepulauan. Jadi tidak mungkin orang Indonesia menuju pulau lain pakai kereta. Opsinya dia pakai kapal laut dan kereta. Jadi itu menguntungkan. Jadi yang kita fokuskan ke Garuda Indonesia dan Citilink akan fokus ke domestik market,” tuturnya.

Erick lantas mengambil data sebelum pandemi Covid-19 per November 2019 hingga Januari 2020, dimana angka okupansi pengguna pesawat didominasi untuk tujuan domestik.

“Jadi bukan bisnis gaya-gayaan, tapi domestik. Sebelum Covid-19, 78 persen turis adalah turis lokal, Rp1.400 triliun turis lokal. Turis asing hanya 22 persen. Jelas ini marketnya,” ujar Erick yang juga pengusaha di bidang media massa.

Karena itu, kata dia, dari hasil laporan yang saya dapatkan, kita tetap pertahankan 1.300 pilot, kabin dan lain-lain, 2.300 pegawai. “Kalau negara lain jangan saya yang bicara, sudah dalam proses yang lebih parah dari Garuda Indonesia. Jadi kita patut bersyukur, tinggal cari proses Garuda Indonesia bisa sustain,” kilahnya. (net/rep/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *