Pemberian cendera mata acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Hotel Intercontinental, Bandung, Rabu (29/09/2021). Foto: humas ATR/BPN

Pertanahan menjadi salah satu keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Sejarah panjang, budaya yang kuat dan jasa Kesultanan dalam proses kemerdekaan menjadi alasan utama mengapa Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa.

semarak.co-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menyebut, ada lima hal yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan, salah satunya adalah pertanahan. Yogyakarta satu-satunya wilayah di Indonesia yang diperlakukan istimewa pada awal-awal kemerdekaan.

Terutama dalam hal mengakui hak atas tanah kesultanan, lanjut Menteri Sofyan, sedangkan kesultanan yang lain di Indonesia tidak diakui negara kecuali tanah tersebut dikuasai kesultanan sendiri.

“Tapi Yogyakarta diberikan pengecualian karena sejarah yang sudah ada maka diakui oleh negara dan di daerah lain tidak ada,” ujar Menteri Sofyan saat menjadi keynote speech dalam acara webinar Problematika Perpanjangan HGB dan Hak Pakai Tanah yang Berasal dari Tanah KPTS di Yogyakarta melalui daring, Rabu (29/9/2021).

Sebagai informasi, urusan pertanahan di Yogyakarta, dalam Undang-Undang Keistimewaan D.I. Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pertanahan merupakan salah satu urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Keistimewaan D.I.Y No. 13 Tahun 2012.

Sebagaimana diketahui, bahwa UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Keistimewaan Yogyakarta disusun berdasarkan dan berpedoman pada Pasal 18 UUD NRI 1945. “Kementerian ATR/BPN mengikuti ketentuan yang ada atau keputusan Mahkamah Agung,” papar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan.

Hal tersebut tidak keliru, nilai dia, karena Mahkamah Agung (MA) sudah membenarkan terkait UU Keistimewaan Yogyakarta, namun tentu kepastian hukum bagi masyarakat tetap harus dicarikan jalan keluarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN berharap dengan diadakannya webinar yang diselenggarakan oleh TKNP Law Firm ini dapat memberikan pencerahan dan alternatif yang memudahkan berbagai pihak terkait permasalahan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai di Yogyakarta.

“Memang tidak bisa hukum dapat memuaskan semua orang tapi setidaknya bisa mendekati kepuasaan semua orang. Kita akan mempertimbangkan setiap masukannya untuk dapat dilaksanakan selama itu untuk kepentingan bangsa Indonesia,” tutur Sofyan seperti dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Jumat (1/10/2021).

Pada acara yang dimoderatori oleh Kepala Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Anang Zubaidi diikuti juga Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin, Pengamat Agraria Yogyakarta Nazaruddin.

Lalu ada juga Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, Ahli Tata Negara Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, Tokoh Masyarakat Yogyakarta Siput Lokasari, dan partisipan lainnya.

Di bagian lain hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah memberikan banyak terobosan, salah satunya di bidang pertanahan. Seperti kita ketahui, untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan tanah.

Namun, hal ini menemui kendala sehingga pembangunan infrastruktur terhambat. Selain itu juga adanya urban sprawling sehingga berakibat tidak terkendalinya alih fungsi lahan sehingga perkembangan wilayah perkotaan menjadi tidak efisien.