Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan perkembangan terbaru terkait digitalisasi perizinan event di Indonesia.
semarak.co-Menparekraf Sandi Uno mengatakan, hingga saat ini proses finalisasi digitalisasi perizinan event ini masih terus bergulir. Pihaknya sedang menunggu konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait mekanisme distribusi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) biaya pengamanan event oleh Polri.
Ditambahkan Menparekraf Sandi Uno, SuperApp Presisi milik Polri sedang dalam proses integrasi dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) dari Kemenkeu agar proses pembayaran lebih cepat di OSS (Online Single Submission).
Selain itu, Sandiaga menuturkan Kemenparekraf saat ini sedang menambahkan layanan perizinan event musik berskala internasional KBLI 90030 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) terkait Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni.
“Jadi para promotor berskala internasional bisa menggunakan KBLI tersebut dan akan kita migrasikan ke digitalisasi dan kita harapkan OSS bermigrasi ke versi 2.0,” kata Menparekraf Sandi Uno dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Dalam kesempatan ini Menparekraf Sandi Uno juga membahas mengenai progres perancangan mekanisme pembayaran royalti musik. Sandiaga menuturkan saat ini mekanisme pembayaran royalti musik pada event terus digarap bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).
“Nantinya pembayaran akan turut tersedia dalam OSS. Selain itu saat ini Direktorat Industri Musik, Seni, Pertunjukan dan Penerbitan Kemenparekraf/Baparekraf sedang menyusun naskah akademik terkait mekanisme pembayaran royalti music,” ujar Sandi Uno dirilis humas usai acara melalui WAGroup SiaranPers Kemenparekraf, Selasa (30/1/2024)
Kemudian, lanjut dia, Direktorat Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf juga sedang dalam tahap akhir dalam mengkaji ulang terkait prosedur mekanisme dimulai dari penyusunan standar berdasarkan perkembangan kondisi terkini.
Setelah itu, industri atau asosiasi akan membentuk LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) untuk melaksanakan sertifikasi berdasarkan pada standar yang telah disusun bersama. Standar yang disusun Kemenparekraf sementara bisa digunakan sebagai panduan dalam menyiapkan SDM selaku promotor seiring dengan penyiapan LSP untuk melakukan sertifikasi.
Di bagian lain rilis terbaru Menparekraf Sandi Uno mengungkapkan pelaksanaan event baik yang bertaraf daerah, nasional, maupun internasional di Bali memiliki peranan penting dalam memulihkan perekonomian Bali yang sempat terpuruk karena pandemi COVID-19.
“Kita melihat pemulihan event based ini bisa memberikan multiplier effect seperti pelaksanaan KTT G20 dan KTT ASEAN. Ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah,” kata Sandi dalam Diskusi Asik Bareng Menparekraf mengenai Event dan Produk Wisata Minat Khusus Bali di Wanaku Seafood & Chinese Restaurant, Badung, Selasa (30/1/2024).
Bali sebagai destinasi wisata favorit wisatawan baik nusantara maupun mancanegara memerlukan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak melalui insentif-insentif seperti pelaksanaan program dan event-event yang berkualitas.
Harapannya kehadiran event-event ini mampu mengakselerasi pencapaian target pembukaan 4,4 juta lapangan kerja di 2024. Pariwisata di Bali tentunya membutuhkan insentif-insentif, sentuhan pemerintah, dan membutuhkan kehadiran program-program yang bisa lebih banyak mendatangkan event-event berkualitas internasional di Bali.
Sehingga industrinya semakin menggeliat dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Oleh karena itu, Sandi menuturkan dalam upaya mempermudah pelaksanaan event di Indonesia, pihaknya tengah mempersiapkan sistem digitalisasi perizinan event.
Nantinya, lanjut dia, perizinan event yang sebelumnya perlu diurus ke sejumlah instansi tertentu dapat disatukan dalam satu platform. “Mulai dari perencanaan hingga izin keamanannya, semua di dalam satu ekosistem dan sekarang sedang diujicobakan di beberapa venue,” ujarnya.
Sekadar informasi, saat ini sistem digitalisasi event tengah proses finalisasi digitalisasi dan tengah menunggu konfirmasi dari Kementerian Keuangan terkait mekanisme distribusi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) biaya pengamanan event oleh Polri.
Turut hadir dalam diskusi Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu, Plt Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf/Baparekraf Ni Komang Ayu Astiti.
Selanjutnya ada Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Bagus Pemayun. (smr)
