Negara Timur Tengah, Oman, menjadi sorotan setelah muncul wacana penerapan tarif baru di Selat Hormuz. Analis kebijakan publik Asia maupun Eropa menilai bahwa kebijakan itu berpotensi memengaruhi pasar minyak dunia.
Semarak.co – Seperti dilansir Liputan6.com dari AP (Associated Press) pada 4/7/2026, Oman kembali menjadi perhatian dunia setelah muncul pembahasan mengenai kemungkinan penerapan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Jalur pelayaran yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut merupakan salah satu rute energi paling penting di dunia karena dilalui sekitar 20% perdagangan minyak global. Hal itu dikutip dari CNBC, pada hari Minggu (5/7/2026).
Selama ini, lanjut CNBC, Oman dikenal sebagai negara yang menjaga posisi netral dalam berbagai konflik di Timur Tengah sehingga dijuluki sebagai “Swiss-nya Timur Tengah.” Posisi itu membuat Oman dipercaya jadi mediator antara Iran dan AS termasuk dalam pembahasan mengenai tata kelola baru di Selat Hormuz.
Oman yang berada di sisi selatan Selat Hormuz saat ini juga terlibat dalam pembicaraan dengan Iran mengenai pengaturan keamanan maritim. Di tengah proses, muncul laporan, kedua negara tengah membahas kemungkinan penerapan biaya layanan atau tarif bagi kapal yang melintasi selat itu.
Pemerintah Oman menegaskan setiap kesepakatan nantinya tetap akan mengacu pada hukum internasional. Meski demikian, wacana tersebut telah memicu kekhawatiran karena dapat memengaruhi arus perdagangan energi dunia.
Biaya Layanan
Sejumlah analis menilai ruang gerak Oman untuk menerapkan tarif sebenarnya cukup terbatas. Pasalnya, Selat Hormuz diatur berdasarkan prinsip transit passage, yang tidak memerbolehkan negara mengenakan biaya kepada kapal hanya karena melintas.
Namun, biaya layanan (service fee) dinilai bisa menjadi salah satu alternatif yang secara hukum berbeda dengan tarif lintas. Direktur Eksekutif Gulf International Forum, Dania Thafer, mengatakan sikap Oman yang belum memberikan kepastian kemungkinan memang disengaja.
“Anda memiliki kekuatan regional seperti Iran, kemudian ada kekuatan global yaitu AS yang memberi tekanan kepada Oman,” kata Thafer kepada CNBC. “Karena itu, mereka berusaha menggunakan ambiguitas strategis agar sebisa mungkin tetap berada di luar konflik dan tidak merugikan hubungan dengan para pemain besar itu.”
Menurut Thafer, apabila negara-negara Teluk dan komunitas internasional memberikan dukungan, Oman kemungkinan akan melanjutkan skema biaya layanan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Â Pasar keuangan akan menyesuaikan diri selama kebijakan tetap mampu menjamin keamanan pelayaran.
AS Menolak
Pemerintahan Presiden Paman Sam Donald Trump sebelumnya bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada negara Timur Tengah Oman apabila dianggap membantu Republik Iran membangun sistem tarif di jalur pelayaran tersebut. Demikian dilansir Liputan6.com (5/7/2026).
Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada 28 Mei 2026 lalu mengatakan, “Semua negara harus menolak secara tegas setiap upaya Iran untuk mengganggu kelancaran arus perdagangan.” Sementara itu, berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Iran dan AS (17/7/ 2026), Teheran tidak diperbolehkan mengenakan tarif.
Meski demikian, laporan Reuters yang mengutip dua pejabat senior Iran menyebut pemerintah Iran masih berupaya memeroleh pengakuan internasional atas kendalinya terhadap Selat Hormuz, termasuk hak untuk mengenakan biaya terhadap kapal yang masuk maupun keluar dari kawasan Teluk.
Peneliti Program Timur Tengah Carnegie, Andrew Leber, mengatakan posisi Oman kini semakin sulit. “Akibatnya, kita melihat para diplomat Oman berganti-ganti sikap, mulai dari menegaskan tidak akan ada tarif hingga menyatakan kapal mungkin akan diminta membayar biaya yang diberi nama selain tarif,” ujarnya.
Leber menilai letak geografis Oman membuat negara itu memiliki kepentingan langsung terhadap masa depan Selat Hormuz. Selain faktor keamanan, Oman juga memiliki kepentingan ekonomi apabila nantinya memperoleh bagian dari biaya layanan yang dikenakan kepada kapal.
“Kemungkinan besar Oman akan terus mendukung semacam rencana biaya layanan dari Iran atau memberikan penjelasan yang lebih lunak mengenai kebijakan itu sampai akhirnya berbenturan langsung dengan negara-negara Arab tetangganya atau AS,” kata Leber.
Sementara itu, Associate Fellow Chatham House, Neil Quilliam, mengingatkan, pasar selama ini lebih fokus pada risiko gangguan pengiriman minyak dibanding perubahan tata kelola Selat Hormuz. “Pasar cenderung memperhitungkan risiko gangguan,” katanya.
“Tetapi kurang memerhatikan risiko tata kelola. Di situlah letak titik butanya,” ujar Quilliam. Ia menjelaskan perubahan aturan pengelolaan Selat Hormuz, meskipun dilakukan secara bertahap dan melalui negosiasi, tetap berpotensi meningkatkan biaya logistik.
Kemudian persyaratan kepatuhan, hingga premi asuransi kapal tanpa harus terjadi konflik keamanan secara langsung. Menurut Quilliam, faktor itu berpotensi menjadi tantangan baru bagi pasar energi global mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia. (net/l6c/rts/ap/cnbc/kim/smr)
