Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Mendukbangga) Wihaji menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi meningkatnya persoalan kesehatan mental yang berdampak pada ketahanan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia.
Semarak.co – Hal tersebut disampaikan menteri Wihaji pada rapat koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan II di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pada Kamis (9/7/2026).
“Kami bersama BPOM telah turun ke sejumlah sekolah, termasuk SMAN 70 Jakarta, untuk edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan obat. Kami melihat kesehatan mental remaja menjadi isu yang harus ditangani secara serius karena dampaknya sangat besar,” ujarnya, dirilis humas BKKBN melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, persoalan kesehatan mental kerap tidak terlihat secara kasat mata, namun berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatkan risiko penyalahgunaan obat-obatan.
“Riset mengatakan bahwa kesehatan mental ini sangat berbahaya apabila tidak ditangani. Dampaknya memang tidak selalu langsung terlihat, tetapi akan memengaruhi kualitas generasi kita ke depan. Karena itu, saya membutuhkan dukungan seluruh pihak untuk bersama memperkuat ketahanan keluarga,” tambahnya.
Menteri Wihaji juga menegaskan bahwa keluarga merupakan garda terdepan dalam membangun ketahanan bangsa. Ia mengingatkan agar persoalan kesehatan mental mulai menjadi perhatian setiap keluarga.
“Jangan sampai ternyata yang bermasalah justru keluarga kita sendiri. Isu kesehatan mental ini sangat serius dan harus menjadi perhatian bersama. Di tengah perubahan peradaban dan derasnya arus informasi, masyarakat semakin sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Kondisi ini turut memengaruhi kesehatan mental masyarakat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Kemendukbangga/BKKBN menyampaikan bahwa penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data BPOM, tercatat sebanyak 2.206 temuan peredaran OOT sepanjang 2025 hingga Mei 2026.
Penyalahgunaan obat dipengaruhi kemudahan akses penggunaan yang tidak sesuai aturan, sementara kesehatan mental diduga menjadi salah satu prediktor penting penyalahgunaan tersebut. Di sisi lain, satu dari tujuh remaja usia 10–19 tahun mengalami masalah kesehatan mental.
Sejalan dengan itu, BPOM juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lintas sektor, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, hingga keluarga untuk mencegah penyalahgunaan OOT, khususnya di kalangan remaja.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, William Adi Teja menegaskan, bahwa penanganan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan peredaran obat, tetapi harus diiringi upaya pencegahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Penanganan penyalahgunaan OOT tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan peredaran obat, tetapi juga perlu tindakan pencegahan melalui suatu gerakan sosial (social movement) yang masif,” ujar William.
BPOM juga terus memperkuat pengawasan melalui inspeksi, patroli siber, kegiatan intelijen, dan penindakan. Namun, pengawasan belum cukup untuk menekan penyalahgunaan obat. Upaya ini tentu harus diimbangi dengan pencegahan dari sisi permintaan melalui edukasi, penguatan keluarga, penggunaan obat secara rasional, serta penegakan hukum yang terintegrasi.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen seluruh anggota KKSK untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun keluarga yang tangguh dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. “Sinergi ini sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah keluarga dari hulu ke hilir,” seru Menteri Wihaji. (hms/smr)
