Arus informasi kesehatan reproduksi yang semakin deras di ruang digital turut mengubah cara masyarakat mencari informasi dan mengambil keputusan terkait kontrasepsi.
Semarak.co – Kondisi ini menuntut pelayanan keluarga berencana (KB) tidak hanya menyediakan alat dan obat kontrasepsi, tetapi juga memastikan setiap klien memperoleh informasi yang benar melalui komunikasi efektif dan konseling yang komprehensif.
Hal tersebut menjadi fokus Kompendium Seri 2 bertema Komunikasi Efektif dan Konseling Komprehensif Berbasis MII (Method Information Index) dan IKP (Indeks Kualitas Pelayanan KB) di Era Digital, dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia secara _hybrid_ di Kantor Kemendukbangga/BKKBN dan melalui Zoom Meeting serta Live Streaming YouTube Official Kemendukbangga/BKKBN, Senin (5/10/2026).
Berdasarkan Pendataan Keluarga (PK) 2025 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, Total Fertility Rate (TFR) Indonesia berada di kisaran 2,12. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pelayanan KB, termasuk angka putus pakai yang antara lain dipengaruhi efek samping dan alasan kesehatan.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya konseling yang utuh agar klien memahami pilihan kontrasepsi. Upaya tersebut salah satunya didorong melalui MII dan IKP, dengan MII mencakup informasi tentang metode kontrasepsi, efek samping, dan penanganannya, serta IKP yang mengukur kualitas pelayanan KB.
“Kualitas pelayanan KB tidak hanya ditentukan alat dan obat kontrasepsi, tapi juga dipengaruhi edukasi dan konseling yang diterima klien,” ujar Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes.
Menurutnya, MII dan IKP menjadi pendekatan penting untuk memastikan akseptor memperoleh informasi kunci mengenai alat, obat atau jenis kontrasepsi, efek samping, serta solusi yang dapat dilakukan. Penguatan pelayanan KB melalui pendekatan tersebut, terlebih di tengah derasnya informasi digital, juga menjadi bagian dari pemenuhan hak reproduksi masyarakat.
“Meningkatkan pelayanan KB melalui MII dan IKP bukan mengejar target, melainkan wujud penghormatan terhadap hak reproduksi masyarakat demi menciptakan keluarga berkualitas,” tegasnya dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Selasa pagi (6/10/2026).
Praktik baik penguatan MII dan IKP ditunjukkan Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan PK 2025 mencatat capaian tertinggi secara nasional, dengan MII sebesar 64,8 dan IKP 71,7. Capaian tersebut berjalan seiring dengan TFR DKI Jakarta yang berada pada angka 1,79.
Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Hj. Leny Yunengsih, MM, mengatakan paradigma KB kini semakin menempatkan hak reproduksi, informed choice, dan literasi kesehatan sebagai bagian penting dalam pelayanan.
Untuk mencapai capaian tersebut, DKI Jakarta mengembangkan berbagai pendekatan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari KIE kesehatan reproduksi melalui media sosial, layanan terintegrasi PUSPA DKI untuk konsultasi online maupun janji temu, penerapan SOP di fasilitas kesehatan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Untuk ke depan, kami akan terus memperkuat konseling dan KIE KB Kespro melalui berbagai media, meningkatkan kompetensi petugas, dan yang paling penting melakukan koordinasi lintas sektor,” ujar Leny.
Pendekatan komunikasi tersebut semakin relevan karena klien kini kerap datang ke fasilitas kesehatan setelah terlebih dahulu memperoleh beragam informasi dari internet. Dokter Subspesialis Obgynsos (PP POGI), dr. Ayu Angelina Ronosulistyo, SpOG SubSp Obginsos, FISQuA, menjelaskan bahwa kondisi ini mengubah titik awal proses konseling.
Karena itu, tenaga kesehatan perlu membangun komunikasi yang tidak menghakimi dengan menggunakan pendekatan ACTIVE, yakni _ask_ (bertanya), _clarify_ (mengklarifikasi), _tell the evidence_ (memaparkan bukti), _individualize_ (menyesuaikan dengan individu), _verify_ (memverifikasi), dan _encourage_ (memberi dorongan).
Penguatan MII dan IKP di era digital pada akhirnya dapat menjadi bagian penting untuk memastikan konseling KB tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi membantu klien memilah informasi yang diterima dan menentukan pilihan kontrasepsi secara tepat.
“Di era digital, tugas kita bukan melawan informasi di dunia digital, tetapi membantu klien untuk memberi tahu apakah informasi itu benar atau salah,” pungkas dr. Ayu.(hms/bkkbn/sam).
