Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik ditemani pengurus Gerindra DKI Jakarta Arif Rahman saat pilpres 2019. foto: internet

Kebijakan tarik rem darurat untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta menuai polemik. Rencana penerapan PSBB kembali seperti awal corona di Jakarta sebelum PSBB Transisi yang dua kali diterapkan di ibu kota sudah sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

semarak.co– Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik merasa perlu memberi tanggapan balik atas berbagai kritik yang disampaikan sejumlah menteri terhadap kebijakan PSBB yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seperti diketahui, sejumlah menteri bahkan menjadi pemicu ramainya yang menganggap seolah-olah apa yang diputuskan Gubernur DKI itu melenceng atau bertentangan dengan pemerintah pusat.

“Saya berpendapat, kebijakan Anies Baswedan memberlakukan PSBB total dengan mengistilahkan mencabut rem darurat merupakan upaya menyelamatkan warga Jakarta dari makin merajalelanya virus corona,” ujar Taufik di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Jumlah warga yang psotif corona terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir, lanjut Taufik, ketersediaan kamar rumah sakit di ibukota bagi pasien corona makin terbatas dan sangat mungkin akan banyak pasien yang tidak tertampung jika rend-nya terus meningkat.

‘Memang kebijakan mencabut rem darurat yang diambil Anies yang akan mulai berlaku besok Senin 14 September 2020 akan mempengaruhi roda perekonomian ibukota,” ujar Taufik yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

Namun, nilai Taufik, langkah Anies ini adalah langkah menyelamatkan nyawa warga Jakarta dan dalam rangka memutus mata rantai penularan corona. “Dalam pertimbangan Anies, nilai nyawa warga jauh lebih berharga dari harta-benda,” jelasnya.

Apa yang diputuskan Anies, kata dia, justru sejalan dengan instruksi Jokowi. Saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin, 7 September 2020, Jokowi menegaskan bahwa kunci dari ekonomi kita agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik.

“Artinya, lanjut Presdien, fokus penanganan corona adalah masalah kesehatan. Kesehatan harus dinomorsatukan. Karena itu, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk fokus pada penanganan pencegahan corona secara baik,”  terangnya.

Jika aspek kesehatan dalam menangani corona dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik. “Saya menilai aneh jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Pak Jokowi mengkritik sebuah kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden,” ujarnya.

Sangat tidak elok, sindir dia, jika menteri mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden dalam prinsip penanganan corona. Mestinya para menteri tersebut mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta. “Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional,” sindirnya.

Janganlah, pinta Taufik, bersikap tidak adil karena Anies yang bicara atau mengambil keputusan. “Semoga kita bisa kembali mau bergandeng tangan dalam menghadapi corona menyelamatkan nyawa rakyat, dan pada gilirannya memulihkan perekonomian bangsa. Sudah saatnya kita mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini, ” tandasnya.

Lebih jauh Taufik meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terbuka mengumumkan siapa pejabat daerah yang positif terpapar virus corona. “Terpapar corona bukan aib untuk disembunyikan, tapi penting untuk dilakukan penelusuran kontak,” tegas Taufik.

Pemprov, kata Taufik, tidak perlu menutupi siapa saja pejabat yang terpapar corona karena itu demi kepentingan publik. Taufik mencontohkan, saat dirinya mendapatkan informasi jika sekretaris daerah DKI diduga terpapar virus corona, dirinya langsung melakukan uji usap mandiri.

“Karena kesadaran sendiri, beberapa hari sebelumnya pernah bertemu di satu kegiatan,” ujar Taufik.

Satgas COVID-19 DKI Jakarta belum mengeluarkan keterangan resmi terkait beredarnya informasi salah seorang wali kota di Jakarta dan Sekretaris Daerah DKI yang diduga positif COVID-19.

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiono menyatakan menduga ada alasan tertentu sehingga pemprov tidak mengumumkan pejabat daerah yang positif terpapar COVID-19. “Mungkin alasannya agar tidak menimbulkan kepanikan dan tidak mengganggu tim kerja agar tetap berjalan kompak,” jelas Mujiono.

Sebelumnya, Anies resmi menarik rem darurat yang mencabut kebijakan PSBB transisi dan mengembalikannya kepada kebijakan PSBB yang diperketat, mulai Senin besok 14 September 2020.

Keputusan itu diambil bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan Pemprov DKI, yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19, serta tentu saja tingkat kasus positif di Jakarta yang terus meningkat cukup tinggi. (net/smr/pos)

LEAVE A REPLY