Lieus Sungkharisma (kemeja putih) yang menjabat Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) hadir bersama sejumlah tokoh, termasuk Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun (jas biru depan) dalam menggugat Pasal 222 UU No. 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (27/12/2021).

semarak.co-Adapun gugatan atas batas ambang Presidential Threshold 20% yang ditetapkan partai-partai politik di DPR semakin gencar. Menurut Lieus, gugatan ini diajukannya karena ia melihat ada ketidakadilan dalam penentuan calon presiden sebagaimana yang ditentukan Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017.

“Pasal itu telah menutup dan mematikan peluang putra-putri terbaik bangsa untuk dicalonkan sebagai pemimpin negara ini,” kata Lieus dalam rilis diterima redaksi semarak.co, Selasa (28/12/2021).

Sejatinya partai politik hanyalah kendaraan bagi para calon presiden dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara. “Karena itulah saya mengajukan gugatan uji materi pasal 222 ini ke MK,” katanya.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi; “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”