MPP Gresik Siap Diresmikan dan MPP Bojonegoro sebagai Simbol Hadirnya Pemerintah

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. foto: humas PANRB

Lahirnya layanan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bojonegoro tidak sekadar menggabungkan berbagai layanan dari instansi pusat dan daerah. Namun juga diartikan sebagai simbol hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

semarak.co-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan penyelenggaraan MPP merupakan sebuah terobosan dalam pelayanan publik.

Bacaan Lainnya

Integrasi layanan ini juga, kata Menteri Tjahjo, sebagai wujud dari arahan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, MPP di Kabupaten Bojonegoro diharapkan bisa memberikan pelayanan yang terbaik.

“MPP bukan sekadar gedung, bukan sekadar formalitas, bukan sekadar memasukkan berbagai layanan didalamnya, dan tidak sekadar mewah. Namun menjadi simbol bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan prima,” jelas Menteri Tjahjo saat meresmikan MPP Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (6/4/2021).

Tidak hanya mudah dan cepat, kata Tjahjo, layanan di MPP juga harus mampu menyerap investasi secara luas, mengembangkan komunitas UMKM dan tentu dengan layanan yang berbasis elektronik atau menggunakan teknologi informasi.

“Saya berharap hadirnya MPP dapat memberikan manfaat luas bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjadi role model serta menularkan ilmunya bagi daerah lain,” ujar Menteri PANRB Tjahjo dalam rilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Selasa (6/4/2021).

Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik merupakan sebuah kebutuhan, kata dia, terlebih dengan adanya pandemi secara global. Teknologi informasi juga telah mengubah perilaku masyarakat, baik dalam cara berkreasi, cara berkonsumsi, cara belajar, maupun cara bertransaksi digital.

Dimulai dengan mengubah kebiasaan service by document (penggunaan kertas dokumen) menjadi lebih paperless. “Gunakan tidak hanya e-government tapi tingkatkan menjadi smart government dan ubah kepuasan masyarakat jadi kebahagiaan masyarakat untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik yang prima,” ungkapnya.

Diharapkan para ASN dapat bekerja dengan profesional dan semakin dipercaya masyarakat. Sebab ASN juga merupakan sub-bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri, sehingga ASN juga berperan menjadi agen dan pionir perubahan masyarakat.

ASN harus mampu menjadi penggerak masyarakat untuk dekat dengan pemerintah daerah. “Dengan diresmikannya MPP ini, saya berharap pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro juga ikut bertransformasi,” katanya.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan, pihaknya sudah melakukan proses soft launching MPP pada 2019. Tujuan dibangunnya MPP adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan nyaman. Dengan kemudahan ini diharapkan berdampak pada meningkatnya investasi dan berjalannya UMKM di Bojonegoro.

Lebih lanjut ia pun berharap agar didalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk dapat selalu dibimbing dan diberi masukan oleh Kementerian PANRB. Melalui bimbingan tersebut diharapkan pihaknya dapat selalu memberikan pelayanan prima.

Sementara ini terdapat 29 instansi bergabung, dengan 202 jenis layanan yang telah beroperasi. Layanan diberikan dari berbagai macam instansi mulai pemerintah pusat, daerah, kepolisian, hingga Badan Usaha Milik Negara dan Daerah atau BUMN/D.

Sementara itu MPP Kabupaten Gresik, Jawa Timur segera diresmikan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Peresmian akan dilakukan bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, hari ini Rabu (7/4/2021).

MPP Gresik merupakan MPP ke-40 di Indonesia. MPP yang berlokasi di Jalan dr Wahidin Sudirohusodo No. 245 atau berada di sisi timur Kantor Bupati Gresik ini mempunyai 133 jenis layanan dari 21 Instansi yang terintegrasi dalam MPP.

Lahirnya MPP di Gresik merupakan langkah pemerintah setempat untuk melakukan reformasi birokrasi. Dimana keberadaan MPP Gresik dimaksudkan untuk memangkas birokrasi dalam mengurus perizinan. Selain memangkas birokrasi dalam perizinan, MPP juga mendorong laju investasi.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menjelaskan MPP didirikan untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Hal tersebut selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mengharapkan adanya kemudahan perizinan dan investasi. “MPP juga meningkatkan iklim investasi dan Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha di Indonesia,” ujar Diah dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Selasa malam (6/4/2021).

Ia berharap, keberadaan pusat pelayanan modern di Gresik ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan dengan sistem yang cepat, murah, dan terintegrasi. Juga didukung dengan fasilitas gedung yang memadai serta sarana prasarana yang modern dan nyaman.

Sejumlah unit penyelenggara pelayanan yang tergabung dalam MPP ini diantaranya adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), PDAM, Kantor Imigrasi, Samsat, Polres Gresik, Bank Jatim, Kejaksaan Negeri Gresik, Dinas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya.

MPP Gresik juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yakni kafe, ruang tunggu, ruang laktasi, musala, toilet, dan tempat bermain anak. Selain itu dalam memanfaatkan teknologi, MPP Gresik mempunyai mesin antrean yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan dari para petugas.

Sebelumnya, Bupati Gresik telah menandatangani komitmen pembentukan MPP pada tanggal 10 Maret 2020. Pembangunan MPP Gresik merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. (dit/ (byu/smr)

Gerai Pelayanan di MPP Gresik:

  1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  5. Badan Pendapatan Daerah
  6. Dinas Kesehatan
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Pertanahan Nasional
  9. Kementerian Agama
  10. Pengadilan Agama
  11. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
  12. Polres Gresik
  13. BPJS Kesehatan
  14. BPJS Ketenagakerjaan
  15. PLN
  16. Bank Jatim
  17. PDAM
  18. Pojok Baca
  19. Kafetaria

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *