Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam rangka penguatan koordinasi pelaksanaan program Kemendukbangga/BKKBN di wilayah DIY.
Semarak.co – Menteri Wihaji meminta dukungan dan izin pelaksanaan Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tingkat Nasional Tahun 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni 2026 di kawasan Benteng Vredeburg, Yogyakarta.
“Pemilihan DIY sebagai tuan rumah dinilai tepat mengingat komitmen daerah ini dalam mendukung berbagai program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana (Bangga Kencana), serta percepatan penurunan stunting,” ujarnya, dirilis humas melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Jumat malam (19/6/2026).
Menteri Wihaji mengungkapkan, tema yang diangkat untuk peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini adalah ‘Ayah Wajib Hadir’. Menurutnya, dengan tema yang sederhana ini, pihaknya ingin kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya peran sosok ayah dalam kehidupan setiap anak.
“Katanya ayah mencari rezeki itu untuk keluarga, tapi kadang lupa dengan keluarga, kami ingin mengingatkan kembali, pentingnya sosok ayah karena akan berpengaruh terhadap perilaku anak. Kalau sosok ayah tidak hadir, sifat petarung anak secara psikologis akan kurang,” jelas Wihaji.
Harganas memiliki sejarah panjang sebagai momentum mengingat kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Harganas diperingati setiap 29 Juni, bertepatan dengan momentum kembalinya para pejuang dan masyarakat ke keluarga masing-masing setelah masa perjuangan kemerdekaan.
Sejak ditetapkan sebagai peringatan nasional, Harganas menjadi sarana untuk menguatkan nilai-nilai keluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, serta mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Gubernur DIY menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Harganas ke-33 Tingkat Nasional Tahun 2026 di Yogyakarta. Sultan menekankan pentingnya menjadikan kegiatan ini tidak hanya sebagai seremoni, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Dengan kebebasan yang dimiliki masyarakat dan kemajuan teknologi saat ini, ruang kebersamaan keluarga harusnya tidak menghilang” ungkap Sri Sultan.
Seluruh pihak diharapkan dapat berkolaborasi secara optimal guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta memperkuat citra DIY sebagai daerah yang ramah keluarga dan berbudaya.
Menteri Wihaji Sosialisasikan Tugas Tambahan Tim Pendamping Keluarga
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mensosialisasikan tugas tambahan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Non-PAUD (3B).
Sosialisasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Temu Kader TPK di Taman Budaya Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (19/06/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penguatan peran TPK yang dilakukan Kemendukbangga/BKKBN di berbagai daerah. Selain mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja, hingga lanjut usia, TPK kini memiliki tugas tambahan untuk memastikan program MBG 3B dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
“Salah satu sebab stunting adalah seribu hari pertama kehidupan kurangnya asupan gizi, maka dipastikan harus mendapatkan asupan gizi. Karena itu hari ini Pak Presiden punya program MBG khusus 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Non-PAUD. Pak Presiden sangat fokus terhadap generasi masa depan,” ujar Wihaji.
Menurut Wihaji, keberhasilan program MBG 3B tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kepastian bahwa makanan tersebut benar-benar dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Non- PAUD yang menjadi sasaran program.
Karena itu, kehadiran TPK menjadi penting untuk memastikan pendistribusian berjalan efektif sekaligus memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi pada masa seribu hari pertama kehidupan.
Ia menjelaskan, TPK merupakan garda terdepan pembangunan keluarga yang selama ini mendampingi masyarakat secara langsung di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kedekatan tersebut, TPK diharapkan mampu mengawal pelaksanaan MBG 3B sekaligus memperkuat berbagai intervensi pencegahan stunting yang telah berjalan.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyambut baik penguatan peran TPK dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Menurutnya, keberhasilan program tidak dapat dicapai tanpa dukungan terhadap para kader yang setiap hari mendampingi keluarga di masyarakat.
“Jangan biarkan kader-kader Tim Pendamping Keluarga berjuang sendiri di lapangan. Dukung mereka, bantu mereka, dan integrasikan seluruh sumber daya yang ada di desa untuk percepatan penurunan stunting,” katanya.
Penguatan tugas TPK tersebut dilakukan di tengah capaian positif Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menurunkan angka stunting. Berdasarkan data hasil penimbangan per 15 Juni 2026, prevalensi stunting di DIY tercatat sebesar 11,19 persen atau berada di bawah rata-rata nasional.
Capaian tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader TPK, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan upaya pencegahan stunting.
Melalui sosialisasi tugas tambahan TPK dan optimalisasi pendistribusian MBG 3B, Kemendukbangga/BKKBN memastikan intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat.
Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mencegah stunting sejak seribu hari pertama kehidupan sekaligus menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa depan. (hms/smr)
